TRP
Industri Batam Butuh Kepastian
09 November 2015 \\ \\ 525

Kontrol Penggunaan Lahan di Batam Kacau-balau

BATAM — Pengembangan industri Batam, Kepulauan Riau, terkendala masalah ketersediaan lahan, tumpang tindih peraturan, dan perburuhan. Pemerintah diminta untuk fokus membenahi persoalan itu jika ingin menjaga daya saing Batam.

Ketua Himpunan Kawasan Industri Batam Johannes Kennedy Aritonang, di Batam, Rabu (4/11), mengatakan, kontrol penggunaan lahan di Batam kacau-balau. Akibatnya, banyak kawasan dibiarkan berkembang tanpa terkendali.

"Batam disiapkan menjadi kawasan industri. Sekarang, Batam harus menghadapi masalah permukiman, ketersediaan lahan, dan aneka persoalan lain yang tidak sesuai dengan rencana pengembangannya. Lahan semakin berkurang, sampai sulit mendapatkan areal untuk industri," ujarnya.

Calon penanam modal, ungkap Johannes, kesulitan mendapatkan lahan. Investor lama kesulitan mengembangkan usaha jika butuh lahan. "Solusi yang selalu ditawarkan, akuisisi perusahaan lain yang sudah punya lahan. Sebagian penanam modal, berat untuk menerima opsi itu," ujar pemilik salah satu kawasan industri terbesar di Batam itu.

Masalah lain di Batam adalah tumpang tindih peraturan dan lembaga pengelola. Perizinan harus diurus di Badan Pengusahaan dan Pemerintah Kota Batam. Pemerintah tidak kunjung menegaskan sinkronisasi, antara dua lembaga pengelola Batam itu.

"Di kawasan industri, memang sebagian sudah selesai, karena diurus sekalian saat kawasan dibangun," kata Johannes.

Persoalan-persoalan itu membuat Batam terus kehilangan daya saing. Bahkan, daya saing Batam di bawah kota industri lain di Indonesia. Padahal, Batam didorong menjadi kawasan industri yang seharusnya bersaing di tingkat regional. Akibatnya, sejumlah perusahaan hengkang dari Batam dan memilih pindah ke kawasan industri di negara lain.

"Di tempat kami memang belum sampai ada yang pindah. Namun, di kawasan industri lain memang ada perusahaan tutup dan pindah ke luar negeri," ucap Johannes.

Perusahaan yang tercatat hengkang dari Batam antara lain Japan Servo, Xenon, Sun Creation Indonesia, Siemens, Seagate, dan Yee Woo. Sebagian ditutup tanpa menyelesaikan aneka kewajiban. Bahkan, manajemen tidak membayar gaji dan pesangon para pekerja. Perusahaan-perusahaan itu terletak antara lain di kawasan Batamindo dan Tunas.

Perburuhan

Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Batam Beni Bevly menyebutkan pula, persoalan perburuhan salah satu yang memicu investor hengkang. Investor tidak mendapat kepastian biaya karena upah minimum berubah setiap tahun.

"Sekarang dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2015, pemerintah memang mencoba menyelesaikannya," ujarnya.

Masalahnya, PP itu belum dapat diberlakukan di Batam. Pemerintah Kota Batam menyampaikan dua usulan UMK 2016, yakni berdasarkan PP No 78/2015 dan hasil kesepakatan pekerja dengan pengusaha.

"Pengusaha sudah mengikat kontrak beberapa tahun. Namun, ternyata biaya berkembang tidak sesuai kontrak gara-gara ketidakpastian formula upah," ujarnya.

Selain itu, kawasan-kawasan industri kerap lumpuh akibat pemogokan dan unjuk rasa buruh. Para pekerja memaksa rekan-rekannya mogok massal saat akan menyampaikan tuntutan.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam Suprapto menegaskan, pekerja hanya menjadi alasan. "Kami tidak akan beraksi kalau peraturan ditegakkan dan pemerintah tidak membiarkan pelanggaran," ujarnya.

Di Batam, banyak perusahaan menggunakan tenaga alih daya untuk pekerjaan-pekerjaan inti. Pekerja dikontrak selama bertahun-tahun tanpa pernah dijadikan karyawan tetap. Padahal, pemerintah mengatur pekerjaan inti tidak boleh dialihdayakan dan kontrak kerja dibatasi. Menurut Suprapto, pelanggaran-pelanggaran itu didiamkan pemerintah. Ada pekerja menjadi karyawan kontrak selama 15 tahun.

Pekerja Batam dinyatakan meminta upah sesuai dengan biaya hidup tinggi di Batam. Sejumlah survei pemerintah membuktikan, Batam sebagai salah satu kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. "Kami bukan tidak punya landasan saat mengajukan tuntutan," kata Suprapto.

Pemerintah, lanjut Suprato, seharusnya tidak mengabaikan fakta bahwa ada tumpang tindih dan ketidakjelasan peraturan di Batam serta banyak pungutan liar. Pungutan-pungutan itu membuat biaya usaha membengkak dan tidak pasti. Pengusaha sendiri mengungkapkan hal itu di sejumlah media massa.

Lahan di Bintan

Rombongan Komisi IV DPR terkejut dengan penggunaan lahan di Bintan, Kepri. Usulan pelepasan 11.000 hektar lahan hutan tidak sesuai dengan fakta.

"Dalam usulan disebutkan lahan telanjur jadi permukiman atau dipakai masyarakat. Faktanya, malah dialokasikan ke swasta. Di Gunung Lengkuas nyaris seluruhnya dikuasai swasta," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

Tim juga menemukan banyak kawasan sudah bukan hutan lagi. Padahal, kawasan itu didaftarkan sebagai hutan oleh Pemkab Bintan. Sepertinya pemda tidak berniat memiliki hutan. Pos polisi kehutanan saja kosong.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bintan Ahmad Izhar membantah ada lahan yang seluruhnya dikuasai swasta. Di Gunung Lengkuas, separuh dari 400 hektar yang diusulkan masuk alokasi penggunaan lain (APL) merupakan milik masyarakat. Separuh lahan itu memang dikelola swasta. (RAZ)

Sumber: Kompas | 5 November 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.