TRP
Tuntutan Bantuan dari DKI Meningkat
09 November 2015 \\ \\ 692

Pembangunan TPST di Tangerang Batal, Pemkab Bogor Tawarkan Kerja Sama di TPPAS Nambo

BEKASI — Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Bekasi menuntut peningkatan bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai kompensasi penggunaan wilayah dua daerah mitra DKI itu dalam proses pembuangan ribuan ton sampah dari Ibu Kota.

Dalam pertemuan dengan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Saefullah dan Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji di Cibinong, Jawa Barat, Rabu (4/11), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengajukan sejumlah tuntutan kepada Pemprov DKI.

Menurut Saefullah, Pemprov DKI setuju akan mendata permintaan dan tuntutan Pemkab Bogor dalam prasarana, pendidikan, dan kesehatan. Menurut dia, jika ada yang bisa dibantu oleh DKI, akan diwujudkan dalam program dana hibah seperti yang sudah berjalan selama ini.

Tahun ini, Kabupaten Bogor menerima dana hibah dari DKI sebesar Rp 66,482 miliar. Dana sudah cair dan masuk kas Pemkab Bogor pada September lalu dan akan dipakai dalam berbagai program guna membantu penanggulangan banjir di Jakarta.

Isnawa menambahkan, Pemkab Bogor juga minta ada perjanjian kerja sama tentang pengangkutan sampah DKI, seperti perjanjian Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi. Selama sepekan ke depan, permintaan kerja sama itu akan dibahas bersama secara lebih detail di antara dinas kedua daerah.

Pertemuan itu membuahkan kesepakatan bahwa truk-truk sampah DKI diizinkan melewati wilayah Kabupaten Bogor di Cileungsi menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang di Kota Bekasi pada pukul 21.00-05.00 mulai Rabu malam. "Itu yang konkret dan bisa segera dilaksanakan," kata Saefullah.

Kesepakatan ini mengakhiri penghadangan truk-truk sampah DKI di Simpang Cileungsi oleh anggota masyarakat sejak Senin (2/11). Meski demikian, truk-truk sampah DKI tetap tak diizinkan lewat pada siang hari seperti sebelumnya.

"Sesuai kesepakatan, jalur tersebut sudah dibuka dan bisa di-lintasi truk sampah pukul 21.00-05.00. Ibu Bupati (Bogor) sudah setuju dan menyatakan akan membantu soal pengangkutan sampah ini. Syaratnya, truk yang lewat bukan yang rombeng, tertutup terpal, dan air licit (air sampah) tak boleh menetes. Truk juga harus berangkat berombongan," kata Isnawa.

Kesepakatan itu akan segera dituangkan dalam nota kesepahaman (MOU) antara Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Nota akan mengatur soal waktu lintas dan jalur truk sampah DKI di wilayah Kabupaten Bogor.

Penutupan jalur Cileungsi ini menambah masalah pengangkutan sampah Jakarta setelah sebelumnya sejumlah truk sampah DKI juga dihalangi melewati jalur Bekasi Barat di Kota Bekasi pada siang hari karena menyalahi kesepakatan.

Ajukan tambahan

Selain persoalan rute truk-truk sampah ini, Pemkot Bekasi juga mempermasalahkan klausul-klausul lain dalam perjanjian kerja sama dengan Pemprov DKI yang dinilai sudah tak relevan dengan kondisi saat ini.

Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmaji, Rabu, mengatakan, pihaknya akan mengajukan adendum terhadap 28 item klausul dalam perjanjian kerja sama mengenai pemanfaatan TPST Bantargebang. Adendum itu, antara lain, meliputi peningkatan biaya pengelolaan sampah (tipping fee), rute dan jam truk pengangkut sampah, serta sanksi terhadap pelanggaran aturan tersebut.

"Kami masih mencari waktu agar bisa bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta," ucap Rayendra.

Selain itu, Pemkot Bekasi juga meminta turut dilibatkan dalam pengawasan pengolahan sampah di TPST Bantargebang. Selama ini, Pemkot Bekasi mengaku tak mengetahui kekurangan dalam pengelolaan karena tak ikut mengawasi.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, perlu ada tim pengawas bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi yang bertugas mengevaluasi kinerja pengelola secara berkala. "Seharusnya ada tim pengawas bersama sehingga pemkot juga bisa memanggil siapa pun jika ada kesalahan, tentunya sesuai sistem," katanya, Rabu.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji mengatakan, pihaknya sudah bertemu jajaran Pemkot Bekasi untuk membahas sejumlah persoalan, salah satunya antrean panjang truk yang akan masuk ke TPST Bantargebang.

"Kami membahas rencana besaran pengembangan komunitas, tata kelola lalu lintas ke TPST Bantargebang, dan konsep revisi kesepakatan (kedua daerah). Saya menekankan agar jangan ada lagi gangguan terhadap pengangkutan sampah DKI ke Bantargebang. Saya juga meminta Dinas Perhubungan Kota Bekasi membantu kelancaran transportasi pembuangan sampah," ujarnya.

Isnawa menjelaskan, tahun ini dinas kebersihan telah mengusulkan dana Rp 70 miliar untuk pengembangan komunitas di Bekasi sesuai klausul perjanjian kerja sama. Namun, Pemkot Bekasi meminta agar dana tersebut ditambah.

Lokasi alternatif

Kisruh sampah yang terjadi di Jakarta akhir-akhir ini salah satunya dipicu ketergantungan Ibu Kota pada satu tempat pembuangan akhir sampah, yakni di Bantargebang. Berbagai upaya DKI untuk mencari alternatif tempat pembuangan akhir sampah selama ini selalu kandas.

Bahkan, lahan seluas 100 hektar milik Pemprov DKI di Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, juga batal dibangun menjadi TPST. Pasalnya, perubahan Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2013 menetapkan Ciangir sebagai kawasan hunian dan industri.

"Di Desa Ciangir itu tak bisa dibangun TPA atau TPST karena RTRW-nya bukan untuk TPA. Sebaliknya, untuk perumahan, permukiman, dan industri," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, kemarin.

Pada 2009, Pemprov DKI dan Pemkab Tangerang pernah menandatangani nota kesepahaman rencana pembangunan TPST Ciangir. Namun, rencana itu gagal karena Kabupaten Tangerang tak menerima hasil kajian dari Pemprov DKI dan tak ditemukannya teknologi yang tepat dalam proyek tersebut.

Untuk menampung sampah Jakarta di TPA Jatiwaringin milik Pemkab Tangerang di Kecamatan Mauk juga belum dimungkinkan. "Untuk sekarang ini saja kami masih kewalahan mengelola sampah (kami sendiri)," ujar Zaki.

Terkait lokasi alternatif pembuangan sampah ini, Bupati Bogor Nurhayanti menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat sedang membangun Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo di Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. TPPAS itu akan melayani Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok.

"DKI mungkin tertarik bergabung, tetapi perlu kerja sama dengan Pemprov Jabar karena Nambo itu dibangun oleh mereka," kata Nurhayanti. (ILO/FRO/RAY/BRO/PIN)

Sumber: Kompas | 5 November 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.