TRP
Perbatasan Segera Berubah
09 November 2015 \\ \\ 410

Pos Lintas Batas Negara Terpadu Ditargetkan Tuntas dalam Dua Tahun

ATAMBUA — Pemerintah menargetkan pembangunan pos lintas batas negara terpadu di tujuh titik perbatasan tuntas dalam waktu dua tahun atau sebelum April 2017. Pembangunan pos-pos terpadu itu merupakan bagian dari target pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla mengubah wajah perbatasan dengan negara tetangga.

Pos lintas batas negara (PLBN) terpadu itu dibangun di Aruk (Sambas, Kalimantan Barat), Entikong (Sanggau, Kalimantan Barat), dan Nanga Badau (Kapuas Hulu, Kalimantan Barat). Selain itu, juga di Mota'ain (Belu, Nusa Tenggara Timur), Motamasin (Malaka, Nusa Tenggara Timur), Wini (Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur)' dan Skouw (Jayapura, Papua).

"Dua tahun selesai (pembangunan PLBN terpadu), anggarannya sudah disiapkan sehingga nantinya warna Indonesia di perbatasan akan lebih bagus," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Pandjaitan seusai melihat lokasi yang akan dibangun PLBN terpadu di Wini, Rabu (4/11).

Di Wini, proses pembangunan PLBN terpadu masih tahap lelang. Setelah itu, langsung dilanjutkan pembangunan fisik dan ditargetkan pembangunan tuntas sebelum April 2017.

Selain ke Wini, Menkopolhukam yang datang ke NTT bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga akan melihat rencana pembangunan PLBN terpadu di Mota'ain, Kamis (5/11). Berbeda dengan di Wini, proses pembangunan di Mota'ain sudah dimulai.

Pelaksana Harian Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Eko Subowo menjelaskan, dengan PLBN terpadu, pelintas batas negara akan dimudahkan ketika masuk atau keluar Indonesia. Dengan PLBN terpadu, semua institusi terkait perbatasan, seperti imigrasi, Bea dan Cukai, kantor karantina, dan aparat keamanan, berada di satu tempat. Tidak seperti saat ini yang kantornya terpisah-pisah.

Selain itu, di PLBN terpadu juga akan dibangun sarana lain, seperti pasar dan gerai-gerai yang menjual produk-produk unggulan masyarakat perbatasan.

Tjahjo Kumolo mengatakan, pembangunan PLBN terpadu hanya satu dari banyak upaya lain dari pemerintah untuk mengubah wajah perbatasan. Upaya pembangunan pun tidak sebatas dilakukan oleh satu kementerian, tetapi sinergi banyak kementerian/lembaga.

Untuk pembangunan kawasan perbatasan di NTT sebagai contoh, pada 2015 ini telah dialokasikan dana Rp 1,75 triliun. Dana itu bersumber dari 25 kementerian/lembaga. Selain untuk membangun PLBN terpadu, dana itu juga untuk pembangunan pembangkit listrik, pelabuhan, transportasi desa, pasar desa, serta infrastruktur jalan dan jembatan.

Namun, masih ada hambatan berupa pembebasan lahan. Sekretaris Daerah Timor Tengah Utara Yakobus Amfotis mengatakan, dari lahan yang dibutuhkan untuk PLBN terpadu seluas 64.000 meter persegi, yang sudah dibebaskan baru sekitar 36.000 meter persegi. "Sisanya, kami berharap ada bantuan dana dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTT untuk membebaskan lahan," ujarnya.

Menurut Fransiskus Tilis, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Indonesia-Timor Leste, di wilayah Timor Tengah Utara ada garis batas yang belum ditetapkan sehingga berpotensi memicu konflik. "Soalnya di areal itu ada lahan kebun warga yang diklaim masuk wilayah Timor Leste."

Sejumlah warga Wini berharap perubahan wajah perbatasan betul-betul terealisasi. "Listrik, lapangan kerja, air bersih, terbatasnya jumlah guru, hanya beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat di perbatasan," ujar Markus Jenawa (45), warga Wini. (APA)

Sumber: Kompas | 5 November 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.