TRP
Rencana Induk Disusun
09 November 2015 \\ \\ 826

Kebijakan Transportasi Lintas Provinsi Akan Diakomodasi

JAKARTA — Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan mempersiapkan penyusunan awal Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Rencana induk ini untuk menyatukan berbagai kebijakan lintas provinsi agar bisa mengakomodasi komuter yang kian bertambah.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Elly Sinaga mengatakan, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) mewadahi berbagai kebijakan dan target di bidang transportasi Jabodetabek. Salah satunya target penggunaan transportasi umum oleh 60 persen komuter Jabodetabek pada 2030.

"Untuk mencapai target itu harus ada tahapan kerja dari tahun ke tahun. Urutan kerja ini diatur dalam RITJ," katanya, Rabu (4/11), dalam seminar "Transportation Masterplan for Jabodetabek".

RITJ menjadi pekerjaan awal Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) kelak. Saat ini, anggota BPTJ tengah dilelang oleh Kemenhub. Pembentukan BPTJ berdasarkan Perpres No 103/2015. Nantinya kedudukan RITJ akan diperkuat dengan peraturan presiden dengan harapan RITJ bisa dipatuhi semua daerah di Jabodetabek.

Untuk membantu merumuskan kebijakan guna mewujudkan target itu, Balitbang Kemenhub tengah merancang perangkat lunak (software) guna menguji rencana kebijakan bidang transportasi.

"Software ini akan menjadi alat untuk menguji sebuah rencana kebijakan transportasi. Misalnya, jika kita akan membangun LRT (kereta ringan) di jalur tertentu, rencana ini bisa di-input untuk dilihat proyeksi hasilnya seperti apa. Software ini mengolah dan menunjukkan apakah jalur LRT itu bisa mengakomodasi perjalanan warga, membuat perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan massal atau tidak. Kalau hasil pengujian sebuah rencana kebijakan itu sudah sesuai dengan harapan, kebijakan bisa diterapkan atau dimasukkan ke RITJ," kata Elly.

Dia mengatakan, perangkat lunak ini sudah digunakan negara lain. Perangkat lunak yang akan digunakan di Jabodetabek mesti disesuaikan dengan kondisi setempat agar bisa menghasilkan proyeksi hasil akurat.

Di sisi lain, keakuratan hasil pengujian kebijakan juga bergantung pada keakuratan data yang di-input. Data diperoleh dari setiap pemda. "Data bidang transportasi yang paling dasar adalah pemetaan titik awal dan akhir perjalanan orang (origin destination). Semestinya data ini ada, tetapi banyak daerah yang tidak punya. Ini yang tengah kami perbaiki," katanya.

Perjalanan orang

Simon Shepherd dari Leeds University, Inggris, mengatakan, perangkat lunak itu bisa digunakan untuk menyimulasikan perjalanan dari tempat tinggal dan tempat kerja setiap orang di Jabodetabek. Bagi pengembang, perangkat simulasi ini juga menyajikan lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan area permukiman. "Interaksi tata guna lahan dan transportasi sangat penting," katanya dalam acara yang sama.

Chandra Balijepali dari Leeds University mengatakan, simulasi akan dibuat berdasarkan sejumlah data tahun 2010. Pada tahun itu, data yang ada tergolong lengkap. Selain itu, akan dibuat zona berdasarkan setiap kecamatan di Jabodetabek, yakni 186 zona. "Akan ada matriks alur lalu lintas untuk 186 x 186 zona. Matriks itu menggambarkan asal dan tujuan perjalanan. Dengan matriks ini, orang bisa mendapatkan gambaran angkutan umum yang harus digunakan dari rumah ke tempat kerja, lama perjalanan, dan biayanya," katanya.

Chandra menambahkan, untuk menarik penggunaan angkutan umum, biasanya akses ke halte atau stasiun dibatasi maksimal 20 menit berjalan kaki. Adapun akses ke tempat parkir kendaraan bermotor pribadi justru dibuat minimal 20 menit berjalan kaki.

Tata kota

Siichiro Akimura dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) mengatakan, beberapa isi RITJ yang diusulkan adalah gambaran dan area kerja RITJ; penjelasan tentang kondisi transportasi komuter Jabodetabek saat ini; pembangunan moda transportasi saat ini dan hasilnya; struktur dari rencana induk, termasuk target tahunan, cara kerja, dan indikator evaluasi; ringkasan rencana induk; target dan hasil yang diharapkan setelah implementasi program RITJ; serta catatan.

Perlu laporan berkala kemajuan pengerjaan RITJ. Laporan ini juga menjadi evaluasi tahunan.

Siichiro juga membandingkan Jabodetabek dengan Greater Tokyo. Jabodetabek dengan 7.315 km persegi dan dihuni 27,96 juta jiwa, sementara luas Tokyo 7.693 km persegi dengan 34,57 juta jiwa. Untuk memecah perjalanan ke pusat kota Tokyo, ada sejumlah pusat kegiatan yang dibangun di sekitar Tokyo sejak beberapa puluh tahun terakhir. Kota Saitama, misalnya, dibangun kantor pemerintahan dan fasilitas bisnis; kota Tama menjadi area permukiman lengkap dengan fasilitas pendidikan; kota Chiba menjadi area konvensi dan bisnis; serta Tsukuba menjadi kota pendidikan dengan fasilitas penelitian dan pengembangan.

Penataan kota itu membuat perjalanan orang tak lagi bertujuan ke Tokyo, tetapi menyebar ke kota lain. Pembangunan transportasi massal dan jalan tol juga digenjot di Jepang. (ART)

Sumber: Kompas | 5 November 2015

Berikan komentar.