TRP
Memperhitungkan Urbanisasi
09 November 2015 \\ \\ 380

Urbanisasi tak bisa dipandang sebelah mata. Hampir separuh penduduk Indonesia, misalnya, sudah bermukim di kota. Proses menjadi kota telah terjadi di pelosok daerah di sekitar Ibu Kota. Kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berkembang pesat. Ekonomi kota pun bergerak cepat.

Memperhitungkan urbanisasi dalam pembangunan kota dibahas serius dalam Asia Pacific Urban Forum dan High Level Regional Meeting Asia Pacific, 19-22 Oktober, yang diadakan di Jakarta, oleh United Nation Habitat, salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memperhatikan permukiman. Kedua forum yang dihadiri perwakilan dari 27 negara Asia Pasifik itu adalah persiapan menuju Konferensi Tingkat Tinggi UN Habitat III yang akan diadakan di Quito, Ekuador, pada 2016.

Sekretaris Jenderal UN Habitat Joan Clos mengungkapkan, konferensi PBB di New York telah menetapkan agenda pembangunan 15 tahun mendatang hingga 2030 adalah pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goal (SDG). Agenda itu merupakan kelanjutan dari agenda Millenium Development Goal (MDG) yang berlangsung selama 15 tahun dan baru saja dilalui.

Dalam menjalankan agenda SDG, menurut Joan, urbanisasi memiliki peran penting dalam pembangunan kota berkelanjutan. Kendati selama ini dianggap masalah, karena urbanisasi pulalah kota berkembang. "Urbanisasi merupakan elemen pembangunan dan akan menjadi agenda baru perkotaan yang akan dibawa ke Konferensi UN Habitat 2016," ucapnya.

Urbanisasi, kata Joan, adalah cara manusia memperoleh pengetahuan dan mengakumulasikannya untuk hidup dan bekerja di kota dan dengan sendirinya berkontribusi pada pembangunan kota. Kaum urban datang ke kota tanpa insentif dan itu berarti ada kekuatan yang mendorong orang-orang itu ke kota.

"Mungkin ada masa depan lebih baik sehingga mereka rela berkorban untuk perbaikan ekonomi di generasi kedua dan ketiga. Oleh karena itu, butuh perhatian pemerintah dan politik," ucap Joan dalam pembukaan High Level Regional Meeting Asia Pacific, Rabu (21/10).

Setidaknya ada 26 forum diskusi panel digelar selama kedua forum itu berlangsung di Jakarta, antara lain membahas pentingnya memperhitungkan urbanisasi, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kota, dan pelayanan publik. Sayangnya, tak satu pun forum membahas secara khusus tentang urbanisasi itu sendiri.

Sejak 2008

Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi menjelaskan, dalam sejarah peradaban manusia terjadi untuk pertama kalinya gelombang urbanisasi terbesar, dimulai sejak 2008. Lebih dari setengah penduduk dunia tinggal di kota menengah dan kota-kota besar. Menjelang 2030, angka itu diperkirakan membengkak hingga sekitar 5 miliar jiwa (saat itu jumlah penduduk dunia diproyeksikan mencapai 8,2 miliar jiwa).

Sumbangan terbesar urbanisasi berasal dari Benua Afrika dan Asia. Hal ini seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat, khususnya di Asia. Di Eropa dan Amerika Utara, urbanisasi sudah lebih dulu terjadi.

Urbanisasi bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi kota karena konsentrasi penduduk di perkotaan menciptakan skala ekonomi yang besar sehingga menurunkan biaya produksi. Aktivitas ekonomi yang mengumpul di perkotaan membentuk aglomerasi ekonomi. Biaya produksi turun sehingga daya saing produk perkotaan naik. Produk yang murah itu memicu terjadinya kenaikan permintaan, baik untuk kebutuhan kota maupun ekspor ke luar kota itu.

"Akibat kenaikan permintaan akan menyebabkan kenaikan produksi dan pada akhirnya kota akan tumbuh," ujar Sonny yang juga pengajar Ekonomi Perkotaan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Konsentrasi penduduk perkotaan juga menciptakan akumulasi pengetahuan karena setiap penduduk memiliki kesempatan belajar yang besar dari penduduk lain. "Akumulasi pengetahuan ini mendorong inovasi di kota sehingga kota semakin tumbuh cepat," katanya.

Menurut Sonny, Tokyo, Sydney, dan Bangkok mengalami proses urbanisasi. Jakarta, meski penduduknya sudah besar, tetap menjadi tujuan urban. "Selama manfaat tinggal di kota lebih besar daripada biayanya, kota tetap menarik orang untuk datang," ucapnya.

Dalam konteks Indonesia, menurut Sonny, laju urbanisasi justru diikuti penurunan peran sektor industri manufaktur. Kota-kota di Indonesia berkembang menjadi kota konsumtif. Jika industri meningkat, kota berkembang jadi kota produksi.

Akibat keterbatasan lapangan kerja di industri manufaktur, kaum urban yang berpendidikan rendah terpaksa bekerja di sektor informal, khususnya jasa, dengan upah rendah. Padahal, biaya hidup di kota cukup mahal, khususnya untuk tempat tinggal, karena tanah terbatas dan jumlah penduduk besar.

"Mereka yang bekerja di sektor informal dan tidak mampu membiayai tempat tinggal akan cenderung tinggal di permukiman kumuh yang ilegal sebagai upaya menyiasati tingginya biaya tempat tinggal. Hal ini yang bisa memperburuk kota-kota di Indonesia," katanya.

Di Jakarta, urbanisasi juga menimbulkan perambatan kota atau urban sprawl ke daerah penyangga akibat keterbatasan lahan di Ibu Kota. Wilayah pinggiran berkembang cepat menjadi perkotaan sehingga batas ekonomi kota inti meluas hingga ke wilayah pinggiran kota. "Perlu diingat, penduduk metropolitan (kota inti plus pinggirannya) yang semakin besar juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan utilitas yang juga besar," ujar Sonny.

Duplikasi masalah

Kota Tangerang, misalnya, kini mulai menghadapi permasalahan perkotaan seperti yang dihadapi Jakarta. Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengungkapkan, setiap hari terjadi kemacetan di Kota Tangerang, baik menuju Jakarta dan Tangerang Selatan pada pagi hari maupun sebaliknya pada sore hari. "Kami di kawasan penyangga pun membutuhkan transportasi seperti yang sedang dikembangkan di Jakarta karena setiap hari terjadi kemacetan di sini," ucap Arief.

Joan pun mengingatkan, tanpa pengelolaan urbanisasi yang baik hanya menyebabkan naiknya harga tanah di kota. Tanah yang menjadi modal dasar sebagai tempat bermukim hanya dikuasai segelintir orang. Kondisi ini tak akan dapat menghasilkan urbanisasi berkualitas.

Direktur Program Studi Pembangunan University of the South Pacific di Fiji Profesor Vijay Naidu menambahkan, urbanisasi dapat menjadi peluang positif jika pemerintah mampu memaksimalkan partisipasi warganya. "Urbanisasi memang kadang diikuti masalah. Namun, jika dikelola secara baik dengan melibatkan warga tanpa pandang kelas sosial, urbanisasi bisa menjadi bagian dari proses menyelesaikan masalah," ucapnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjoyono mengatakan, perencanaan pembangunan kota dengan memperhitungkan urbanisasi itu memang sangat penting. Namun, untuk kota-kota yang sudah telanjur tak beraturan, dioptimalkan dengan perbaikan fasilitas umum.

Pemerintah juga akan menyiapkan kota sekunder atau penyangga kota utama sebagai kota alternatif untuk tujuan urbanisasi. Dalam menyiapkan kota sekunder itu ada tiga hal yang akan dilakukan, yakni perbaikan dan penegakan regulasi, perencanaan keuangan untuk pembangunan kota, dan perencanaan urbanisasi yang baik.

Untuk mengelola arus urbanisasi di daerah asal, kata Taufik, juga mulai dilaksanakan pemerintah dengan mengatasi kesenjangan antara kota dengan desa dan pulau terpencil. Namun, memang tak mudah karena menghadapi tantangan geografis dan sosial di sejumlah pulau yang sangat beragam. Oleh Madina Nusrat dan Harry Susilo.

Sumber: Kompas | 5 November 2015

Berikan komentar.