TRP
Butuh Harmonisasi RTRW dan Rencana Zonasi Pesisir
06 November 2015 \\ \\ 512

JAKARTA — Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang disusun Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk program Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi atau PK2PT di wilayah terluar Indonesia perlu diharmonisasikan dengan rencana yang disusun pemerintah daerah. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaannya.

Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono, Selasa (3/11), mengatakan ini terkait penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di enam wilayah terdepan Indonesia. Rencana zonasi meliputi wilayah Merauke (Papua), Saumlaki (Maluku), Sangihe dan Talaud (Sulawesi Utara), Natuna (Kepulauan Riau), serta Simeulue (Aceh).

Sementara itu, rencana detail tata ruang (RDTR) tengah dibuat mengacu RTRW yang telah masuk dalam perda kabupaten. "Rencana zonasi wilayah pesisir juga harus diperdakan seperti RTRW. Hanya, perda rencana zonasi di pemerintah provinsi," ujar Subandono.

Rencana zonasi memuat alokasi peruntukan di perairan laut yang akan digunakan sebagai dasar pemberian izin lokasi kegiatan yang menetap di perairan laut. "Grand design yang dibuat pemkab bisa saja diakomodasi ke rencana zonasi yang dibuat pemerintah pusat sepanjang tidak bertentangan," katanya.

Harmonisasi di Sangihe

Menurut Krisna Samudera, penanggung jawab program PK2PT KKP, harmonisasi rencana dilakukan antara lain di Kepulauan Sangihe, terdiri atas 105 pulau. Pemerintah kabupaten ini telah menyusun grand design Gerbang Ekonomi Maritim Nusa Utara 2015-2019 sebagai bagian RTRW.

Pemerintah pusat melalui KKP memiliki kewenangan mengelola kawasan perbatasan. Pemerintah pusat telah membangun Dagho di barat daya Pulau Sangihe sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara sejak 1970-an. Kawasan pelabuhan yang telah dilengkapi fasilitas pendukung, seperti ruang pendingin ikan, unit pemasok air bersih, dan bahan bakar, selama ini dalam keadaan mangkrak.

Pelabuhan yang menyerap dana triliunan rupiah itu dinilai kurang strategis untuk pendaratan ikan karena relatif jauh dari jalur pemasaran ke wilayah utara yaitu Filipina. Karena itu, Pelabuhan Dagho dalam pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi hingga 2019, jelas Bupati Sangihe HR Makagiansar, akan dijadikan pelabuhan pendukung.

Pemda Sangihe menetapkan Pelabuhan Santiago di Tahuna, yang dibangun di wilayah barat pulau, sebagai pelabuhan perikanan utama untuk ekspor. Pembangunan harus segera selesai untuk menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Januari 2016. Januari nanti, Pelabuhan Dagho akan dioperasikan. Pengiriman produk perikanan dilakukan dengan pesawat kargo dari Bandara Naha, Pulau Sangihe.

Peningkatan armada penangkap ikan dilakukan dengan pemberian kapal ikan berkapasitas hingga 50 GT kepada kelompok nelayan. Hasil tangkapan harus didaratkan ke pelabuhan di Sangihe. Selama ini hasil tangkapan ikan langsung dipindahkan ke kapal asing di tengah laut. Perdagangan ilegal itu berhenti karena pengawasannya ketat.

Menurut Makagiansar, praktik ini telah merugikan pemerintah RI hingga Rp 4 triliun per tahun. Ia berharap pengadaan fasilitas ini dapat dimanfaatkan pemda setempat. Jika itu terjadi, keuntungan dari pendaratan dan pemasaran ikan, terutama tuna, bisa sangat besar. Hal ini bukan hanya untuk menyejahterakan masyarakat lokal, melainkan juga provinsi lain di Sulawesi dan Maluku yang menjadi daerah penjelajahan tuna. (YUN)

Sumber: Kompas | 4 November 2015

Berikan komentar.