TRP
Kisah Tiada Akhir Konflik Berujung Api
06 November 2015 \\ \\ 371

Ribuan hektar areal Suaka Margasatwa Kerumutan, Riau, bertahun-tahun dirambah dan ditanami sawit. Tahun ini, ribuan hektar dibuka dan dibakar lagi. Penghancuran alam yang berulang itu mewarnai konflik lahan di tengah kawasan yang semestinya lestari itu.

Affandi, petugas Manggala Agni, untuk kedua kalinya terjun memadamkan api di lokasi yang sama. Kebakaran sebelumnya terjadi tahun 2013. Lokasi itu kini berubah menjadi hamparan sawit berumur dua tahun. Barisan sawit tumbuh di sela tunggul-tunggul kayu yang hangus.

Kebakaran di Kerumutan berlangsung berminggu-minggu, sebelum hujan turun pekan lalu. Kepolisian Resor Pelalawan akhirnya menyelidiki modus pembakaran itu. Garis polisi dipasang mengelilingi lokasi.

Rafika, tokoh peduli lingkungan Teluk Meranti, heran melihat kebakaran terus berulang di lokasi sama setiap tahun. Lokasi itu, kata dia, diklaim sebagai wilayah kelola sekelompok warga yang membentuk koperasi. Namun, Rafika yakin okupasi lahan sesungguhnya dalam kendali cukong. Tahun 2013, enam alat berat disita dari areal koperasi. Mandornya ditangkap dan dipenjara 8 bulan. Belum selesai proses hukumnya, lahan yang terbakar sudah ditanami sawit.

"Padahal, areal itu masuk suaka margasatwa. Di mana penegakan hukumnya?" ujarnya, Selasa (3/11).

Di Taman Nasional Tesso Nilo wilayah Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Pelalawan, pada akhir Oktober, ribuan hektar lahan baru juga kembali terbakar. Lagi-lagi, bibit sawit ditanam pada sebagian besar lokasi. Pola perambahannya pun seperti di SM Kerumutan.

Membakar lahan dan menanam sawit, menurut juru bicara WWF Riau, Syamsidar, menjadi pola perambahan yang berlangsung sejak meledaknya harga komoditas sawit tahun 1997. Areal perambahan TNTN sudah 65.000 ha dari total luas hutan itu 83.000 ha. Sekitar 70.000 keluarga bermukim di dalamnya.

Tandia, Kepala Balai TNTN, mengaku dilematis. "Tidak ditertibkan, perambahan makin membesar. Namun, jika ditangani dapat memicu peristiwa berdarah," ujarnya.

Pada areal PT Hutani Sola Lestari (HSL) seluas 45.000 ha yang dicabut izinnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagian besar malah sudah ditanami sawit umur lima tahun. Setelah dicabut izinnya, kawasan diperkirakan makin kritis karena tidak bertuan. Perebutan lahan oleh para cukong menggila.

Dimintai klarifikasi, Humas PT HSL Abdul Hadi enggan menjawab, "Saya tak dapat berkomentar apa pun tentang PT HSL," ujarnya.

Perambahan hutan Riau melebihi 500.000 ha dan masih terus bertambah. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Riau, selama 1990-2012, sebanyak 26 persen perkebunan sawit berlokasi dalam kawasan hutan rusak dan terbuka. Tahun 2012, luas perkebunan sawit Riau 2 juta sampai 2,2 juta ha. Itu berarti penanaman sawit hasil perambahan mencapai 25 persen dari total luas kebun sawit Riau.

Menurut Juru Bicara Sinarmas Forestry Nurul Huda, dari 410.000 ha areal konsesi, 20-22 persen dikuasai perambah. Itu belum termasuk perambahan di areal mitra Sinarmas.

Areal HTI afiliasi PT Riau Andalan Pulp and Paper seluas 500.000 ha diperkirakan hanya dapat mengoperasikan 350.000 ha. Sisanya dirambah.

Pembiaran

Lahan gambut di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, juga berlatar konflik lahan antara masyarakat desa setempat dan perusahaan hutan tanaman industri. Dua tahun terakhir, kebakaran meluas ribuan hektar, sebenarnya bermula dari pembiaran.

Data Polda Sumsel, 6.000 ha lahan PT BAP, anak perusahaan Sinarmas Group, di wilayah itu terbakar kembali tahun ini. Kebakaran berlangsung di tengah proses hukum.

Tokoh masyarakat Desa Simpang Tiga Jaya Herman Sulaeman mengatakan, kebakaran besar berulang di daerah itu selalu bermula dari lahan berkonflik yang dibiarkan sehingga jadi area abu-abu seluas 1.000 ha. "Siapa yang membakar atau penyebab kebakaran, kami tidak tahu," katanya.

Lahan itu membentang antara pemukiman warga 11 desa dengan konsesi HTI. Saat kemarau, rawa gambut cepat kering dan terbakar. Herman mengatakan, masyarakat sejak lama meminta hak kelola lahan, tetapi hingga kini tak ada hasil.

Apabila pemerintah serius hendak mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan, salah satu yang harus disasar adalah menyelesaikan persoalan konflik kepemilikan lahan di lapangan. Tidak mudah, tetapi selayaknya dilakukan hingga tuntas. (Syahnan Rangkuti/Irene Sarwindaningrum)

Sumber: Kompas | 4 November 2015

Berikan komentar.