TRP
Tambak Udang Rusak Lingkungan
06 November 2015 \\ \\ 694

Puluhan Hektar Hutan Cemara Dibabat

KEBUMEN — Maraknya pembangunan tambak udang di pesisir selatan Kebumen, Jawa Tengah, dinilai merusak ekosistem gumuk pasir dan hutan pantai di wilayah itu. Terlebih, keberadaan 87 usaha tambak udang itu melanggar peraturan daerah tata ruang. Pemerintah diminta bertindak tegas.

Kepala Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Supriyanto, Selasa (3/11), mengatakan, usaha tambak udang tersebar di Jogosimo dan Tanggulangin di Kecamatan Klirong, Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, dan Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit. Pembangunan tambak mulai marak sejak enam bulan lalu. Unjuk rasa beberapa kali digelar warga yang menolak keberadaan tambak karena dinilai merusak lingkungan.

Aksi warga Desa Tegalretno itu terakhir pada Senin (2/11), bahkan berakhir ricuh. Satu orang yang diduga sebagai perantara penjualan lahan tambak jadi sasaran amuk warga dan terpaksa diamankan petugas gabungan TNI dan Polri. Adapun dua alat berat untuk membuat kolam disita warga, dan nyaris dibakar.

"Aksi itu akumulasi kemarahan warga atas maraknya tambak udang di desa kami. Warga semakin marah saat tahu ada oknum yang membuat tambak udang baru di atas lahan gumuk pasir," kata Supriyanto.

Menurut dia, tambak-tambak udang itu dibangun di atas gumuk pasir, di wilayah Pantai Tegalretno. Padahal, tempat ini merupakan sempadan pantai yang tidak boleh dijadikan tempat tambak udang. Warga menilai, gumuk pasir merupakan pelindung masyarakat setempat dari ancaman bencana tsunami yang sewaktu-waktu terjadi.

Pelanggaran aturan

Tambak-tambak tersebut juga berada di kawasan konservasi, seperti hutan cemara laut dan Gumuk Pasir, serta melanggar garis sempadan pantai. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kebumen tahun 2011-2031, sempadan pantai merupakan areal berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Selain itu, warga juga merasa dirugikan dengan keberadaan tambak-tambak udang. Mashudi (45), warga Desa Tegalretno, menyatakan, puluhan pohon kelapa berusia sekitar delapan tahun di sekitar Pantai Tegalretno habis ditebangi untuk diganti dengan tambak udang. Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen Joko Budi Sulistyanto menjelaskan, pembangunan tambak-tambak udang juga melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahkan, informasi dari satuan polisi pamong praja setempat, sebanyak 87 tambak udang yang sudah beroperasi cukup lama di Desa Tegalretno, semuanya, ilegal. Usaha-usaha tambak tersebut hingga kini belum mendapat izin dari instansi terkait dan tidak dilengkapi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Menurut Joko, di kawasan Pantai Tegalretno, puluhan hektar hutan cemara udang Wanagama hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, rusak. Padahal, hutan cemara itu selama ini menjadi penghadang angin laut bercampur garam.

Dia mendesak Pemkab Kebumen serius menyikapi masalah itu agar jangan sampai mencuat menjadi permasalahan sosial yang lebih besar. Apalagi, terkesan adanya pembiaran dari sejumlah instansi terkait terhadap praktik investasi ilegal itu. "Kami mendukung budidaya tambak udang di pesisir selatan Kebumen sepanjang berada di zona aman dan sesuai regulasi," ucapnya.

Izin belum keluar

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen Aden Andri Susilo mengakui, dokumen amdal pembuatan tambak-tambak udang di pesisir selatan belum terbit. Begitu juga mengenai sertifikasi lahan milik pemkab di lokasi yang akan digunakan sebagai tambak udang oleh investor Sugeng Joyo dari Brebes.

Tedi S, perwakilan dari investor tambak udang Sugeng Joyo, mengatakan, pembangunan tambak udang di atas lahan seluas 39 hektar tinggal menunggu izin dari pemkab. Dia menyebutkan, warga setempat akan menerima kompensasi berupa hak pengelolaan atas 10 persen dari luas lahan tambak. Dia juga mengklaim telah memberikan ganti rugi senilai Rp 600 juta untuk seluruh tanaman yang ditebang guna pembuatan tambak.

"Untuk tambak udang, kami sudah berpengalaman. Kami juga punya tambak udang di Sumbawa dan Banyuwangi. Untuk di Kebumen, akan dibuat secara bertahap sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Prinsipnya, kami tetap mematuhi semua aturan pemerintah," ucapnya. (GRE)

Sumber: Kompas | 4 November 2015

Berikan komentar.