TRP
Kebijakan Simetris Pusat-Daerah Ditunggu
03 November 2015 \\ \\ 354

JAKARTA — Kebijakan pemerintah pusat yang kondusif untuk menarik investasi diharapkan juga diterapkan hingga ke daerah. Hal itu penting karena, faktanya, keberadaan industri ada di daerah.

"Kebijakan harus simetris dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Imam Haryono, di Jakarta, Senin (2/11), dalam acara dialog bertema "Percepatan Investasi di Kawasan Industri", di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menurut Imam, kepala daerah harus responsif, berpikiran terbuka, dan memiliki visi ke depan dalam mendorong investasi. "Dengan demikian, pelayanan investasi tiga jam dapat terealisasi hingga ke daerah-daerah," ujarnya. Ia menambahkan, salah satu masalah selama ini adalah kesenjangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa. Kawasan industri dan kontribusi ekonomi Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba P Hutapea mengatakan, pihaknya terus memfasilitasi para investor untuk mengoptimalkan penggunaan kawasan industri. "Persoalan utama para investor yang datang ke Indonesia adalah lokasi," katanya.

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi di Indonesia periode Januari-September 2015 sebesar Rp 400 triliun. Rinciannya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 133,2 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp 266,8 triliun.

Investasi di luar Jawa tercatat Rp 180,7 triliun atau 45,2 persen dari total investasi. Persentase itu naik dibandingkan dengan periode sama tahun 2014 sebesar 43,6 persen.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar menuturkan, periode Januari-Juni 2015 tercatat ada 70 kawasan industri di Indonesia dengan total area 44.482,90 hektar (ha).

Area yang dibangun industri tercatat seluas 11.929,90 ha dengan total sebanyak 9.198 penyewa. Tenaga kerja yang terserap 3.679.200 orang dengan asumsi 400 orang per industri.

Menurut Sanny, salah satu masalah pengembangan kawasan industri adalah persepsi tentang kawasan industri yang belum sama, baik di tingkat pusat maupun daerah. "Ke depan diharapkan ada undang-undang khusus untuk kawasan industri seperti halnya UU Kawasan Ekonomi Khusus," katanya. (CAS)

Sumber: Kompas | 3 November 2015

Berikan komentar.