TRP
Masyarakat Membentuk Jaringan Peduli Ibu Bumi
03 November 2015 \\ \\ 260

SEMARANG — Masyarakat dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah, yang kawasan batu kapur ataupun karstnya akan ditambang, membentuk jaringan peduli ibu bumi. Masyarakat bersepakat melindungi lingkungan tempat tinggal mereka dari kerusakan lingkungan, termasuk yang disebabkan oleh aktivitas penambangan.

Gunritno dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, Senin (2/11), di Kota Semarang, mengatakan, banyak rencana industri penambangan di Jateng yang mengancam lingkungan hidup. Tidak hanya penambangan semen, konflik lahan juga terjadi di lahan pertanian dan perkebunan.

"Kenyataan ini sangat ironis dengan target pemerintah yang ingin mencapai kedaulatan pangan. Di sisi lain, lahan-lahan pertanian produktif justru diizinkan untuk dieksploitasi dan sumber-sumber mata air yang menjadi sumber penghidupan terancam," kata Gunritno.

Oleh karena itu, masyarakat telah bergerak dengan berbagai cara untuk menolak penambangan, terutama penambangan karst untuk pabrik semen. Kampanye untuk menjaga lingkungan hidup didengungkan. Warga pun melawan melalui jalur hukum dengan pengajuan gugatan.

Jaringan ini, kata Gunritno, diharapkan dapat memperkuat warga yang tengah berjuang mempertahankan keberlanjutan lingkungan dan masa depannya. Jaringan ini menjadi semacam wadah untuk berkomunikasi dan berbagi mengenai berbagai upaya yang dilakukan tersebut.

Beberapa penambangan yang mengancam di Jateng antara lain penambangan karst untuk pabrik semen di Rembang, Pati, Wonogiri, Kebumen, serta Grobogan. Gugatan telah diajukan oleh warga Rembang dan Pati.

Karmin (69), warga Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, mengatakan, penambangan karst akan dilakukan di kawasan yang berdekatan dengan kawasan Geopark yang dilindungi. "Ini sangat aneh. Ketika ada kawasan yang dilindungi, kawasan lain yang berada di dekatnya malah akan ditambang," ujarnya.

Nanang Triadi, koordinator warga penolak tambang karst di Gombong, Kebumen, mengatakan, rencana penambangan karst di Gombong masih dibahas dalam sidang analisis mengenai dampak lingkungan. Warga tidak tahu hasil sidang itu.

Di Sulawesi Tengah, enam petani di Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, diperiksa polisi karena dituding merusak sejumlah alat berat perusahaan tambang pada September lalu.

"Masyarakat menolak tambang yang tidak sesuai dengan aturan. Karena perusahaan tidak menggubris, warga mengambil tindakan begitu (merusak alat berat)," ujar Manajer Kampanye dan Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Tengah Aris Bira di Palu, Senin. (UTI/VDL)

Sumber: Kompas | 3 November 2015

Berikan komentar.