TRP
Truk Sampah DKI Dilarang Lewat Cileungsi
03 November 2015 \\ \\ 314

Pemprov DKI Jakarta Dinilai Melanggar Sejumlah Poin Kesepakatan

JAKARTA — Egosentris antarwilayah di Jabodetabek telah menghambat pelayanan publik di Jakarta. Sebanyak 200 truk sampah Jakarta yang akan menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi, dilarang melalui Cileungsi, Kabupaten Bogor, oleh warga setempat.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, truk sampah yang dihadang kelompok warga itu tidak melanggar aturan apa pun. Mereka sudah melalui jalur yang ditentukan pada jam operasional yang telah diputuskan bersama.

"Lintasan truk ini sudah diatur dalam perjanjian kerja sama dengan kawasan sekitar Jakarta. Truk sampah ke TPST Bantargebang bisa melintasi Bekasi Barat pada pukul 21.00-05.00 dan lewat Cileungsi pukul 06.00-21.00," katanya.

Penghadangan truk sampah itu terjadi tepat di pintu tol keluar Cibubur arah Cileungsi, sekitar pukul 07.00. Truk-truk itu kemudian dipaksa kembali ke Jakarta melalui jalan tol dan berlangsung hingga pukul 08.00. Hingga Senin sore, truk-truk sampah itu ada yang kembali ke pul masing-masing dan ada yang kembali ke kantor Sudin Kebersihan masing-masing.

"Warga di sana menuntut ada uang bau sampah. Ini baru pertama kali terjadi di Cileungsi sejak Jakarta melaksanakan penimbunan sampah di Bantargebang pada 2009," kata Isnawa.

Dia menghargai aksi warga yang berunjuk rasa, tetapi menyayangkan penghadangan jalur pengangkutan sampah. Menurut dia, sudah ada mekanisme kerja sama antar-pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan terkait pengangkutan sampah.

Penghadangan truk tersebut, menurut Isnawa, berdampak pada operasional pengangkutan sampah dari Jakarta selanjutnya. "Ada kekosongan waktu karena truk-truk tertahan sehingga mereka terlambat membuang sampah di Bantargebang," ujarnya.

Setiap hari setidaknya 700-800 truk sampah melintas di jalur tersebut. Jutaan warga sekitar yang beraktivitas di Jakarta turut menumpuk sampah di Ibu Kota.

Isnawa mengakui, selama ini belum pernah ada kesepakatan resmi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor terkait penggunaan jalan umum Cileungsi untuk pelintasan truk-truk sampah Jakarta. Kesepakatan resmi baru berlangsung dengan Pemerintah Kota Bekasi karena sebagian areal di Bantargebang digunakan sebagai tempat penimbunan sampah.

Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Ali Maulana Hakim menyampaikan, untuk saat ini, penghadangan tak mengganggu pengangkutan sampah. Sebab, 200 truk sampah yang terpaksa balik ke Jakarta diberangkatkan kembali ke Bantargebang pada Senin malam.

"Kami sudah mengirim utusan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor untuk membicarakan masalah ini," ucapnya.

Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Soebiantoro mengatakan, belum ada kerja sama resmi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang jalur truk sampah ke Bantargebang, Bekasi, lewat Jalan Alternatif Cibubur yang masuk kawasan Gunung Putri dan Cileungsi, Kabupaten Bogor. "Saya belum pernah tahu soal kesepakatan lewat jalur Cileungsi," kata Soebiantoro.

Kepala Kepolisian Sektor Cileungsi Komisaris Mujianto mengatakan, pukul 18.00, pengunjuk rasa membubarkan diri.

Melanggar kesepakatan

Dari hasil evaluasi sementara Komisi A DPRD Kota Bekasi terhadap perjanjian kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi terkait pemanfaatan lahan TPST Bantargebang yang dimulai 2009, ada sejumlah poin kesepakatan yang belum dipenuhi DKI.

Beberapa poin yang belum terlaksana itu antara lain membangun tempat pembuangan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), perbaikan sistem saluran air lindi, melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, pembuatan sumur artesis terminal air untuk kebutuhan air bersih warga sekitar, dan pembuatan sumur pemantau kualitas air tanah.

DPRD Kota Bekasi berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran itu. "DPRD bertugas untuk mengawasi, termasuk perjanjian kerja sama yang dilakukan Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta, makanya kami akan minta penjelasan Gubernur DKI Jakarta," ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata, kemarin.

Sekretaris Jenderal United Cities and Local Government Asia Pasific, Bernadia Irawati Tjandradewi, menilai, permasalahan pemerintahan lokal di Indonesia masih terjadi di seputar perencanaan yang komprehensif. Pemerintah lokal tumbuh sebagai raja kecil sehingga tak ada keterpaduan kerja antar-pemerintah daerah. "Desentralisasi Indonesia memang sudah baik. Namun, implementasinya masih ego sektoral sehingga tetap dibutuhkan pendampingan dari pemerintah pusat," ucapnya.

Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi menyampaikan, perencanaan pembangunan Jabodetabek sampai saat ini belum terintegrasi. Setiap wilayah bersifat otonom dan membuat perencanaan terpisah, tak terintegrasi. (FRO/MDN/BRO/ILO)

Sumber: Kompas | 3 November 2015

Berikan komentar.