TRP
PKL Akan Diberi Sertifikat Hak Guna Bangunan
03 November 2015 \\ \\ 337

SOLO — Pemerintah akan memberikan sertifikat hak guna bangunan kepada pedagang kaki lima yang ditempatkan di lahan atau kawasan penataan mereka. Sertifikat itu ditetapkan untuk masa waktu lima tahun, dan dapat diagunkan ke bank untuk mendapatkan pinjaman.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengemukakan itu di sela-sela acara peringatan Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (31/10). "Ini dalam rangka menggerakkan potensi perekonomian masyarakat. Sertifikat hak guna bangunan (HGB) itu bisa menjadi akses untuk menambah modal bagi pedagang kaki lima (PKL)," ujarnya.

Ferry mengatakan, syarat untuk mendapatkan sertifikat HGB adalah PKL menempati kawasan penataan PKL yang ditetapkan pemerintah daerah setempat, bukan PKL yang menempati lahan pedestrian atau di pinggir jalan. "Ini khusus untuk PKL yang ditempatkan di kawasan penataan. Oleh karena itu, harus ada surat penunjukan penempatan," katanya.

Menurut Ferry, sertifikat HGB akan diterbitkan meskipun tanah yang ditempati PKL kecil, misalnya 3 meter x 6 meter atau 4 meter x 5 meter. Sertifikat ditetapkan berlaku untuk masa waktu lima tahun. "Supaya mereka tenang menempati. Pengakuan negara melalui sertifikat yang kami keluarkan itu bisa menjadi akses menambah modal untuk PKL," katanya.

Pertimbangan jangka waktu sertifikat HGB selama lima tahun, menurut Ferry, untuk mengantisipasi perkembangan kota dan daerah. Jika lahan penataan kawasan PKL dimanfaatkan untuk peruntukan lain, diharapkan tak muncul sengketa.

"Ini, kan, selama lima tahun meminjam tanah negara. Kalau nanti misalnya negara ingin menggunakan lahan itu, proses relokasi diharapkan tidak memunculkan masalah. Kita tidak tahu, dalam lima tahun perkembangan suatu daerah akan seperti apa," ujar Ferry.

Ferry menyatakan, pihaknya telah bertemu dengan pihak perbankan BUMN dan bank-bank pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman dengan agunan sertifikat HGB. Pinjaman modal akan bisa didapatkan PKL dengan kisaran Rp 5 juta hingga Rp 50 juta. Sejumlah bank pemerintah daerah, disebut Ferry, telah setuju menyalurkan pinjaman kepada PKL dengan agunan sertifikat HGB, antara lain Bank Jabar Banten, Bank Sumsel Babel, dan Bank NTB. "Mekanisme pengembalian pinjaman, harian," ujarnya.

Menurut Ferry, kebijakan pemberian sertifikat HGB sudah mulai diterapkan. BPN bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penerbitan sertifikat HGB. Bila syarat-syarat telah terpenuhi, PKL dipersilakan mendaftarkan ke kantor BPN daerah setempat mulai akhir Oktober.

Pejabat Wali Kota Solo Budi Suharto mengapresiasi terobosan BPN mengeluarkan sertifikat HGB untuk PKL. Namun, pemberian sertifikat HGB itu tidak mudah karena banyak PKL yang ditata menempati kawasan pedestrian. Ia mencontohkan, PKL Galabo (gladak langen bogan) yang telah ditata Pemkot Solo tidak mungkin diberi sertifikat HGB karena menempati trotoar.

Menurut Budi, lahan terbuka yang berstatus tanah negara untuk penataan PKL di Solo semakin terbatas. Sejumlah bidang tanah telah dimanfaatkan untuk penataan PKL dalam wujud bangunan pasar, misalnya Pasar Klithikan.

Sriwedari

Ferry dalam acara di Solo itu mengatakan pula, lahan Sriwedari kota itu akan tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka publik. Sriwedari adalah salah satu warisan budaya di Solo sehingga harus dipertahankan. Pemerintah mempertahankan Sriwedari apa adanya, sebagai ruang publik, tempat masyarakat punya kesempatan untuk bisa menikmati atau memanfaatkannya.

Di kawasan hampir 10 hektar itu terdapat fasilitas publik, antara lain Taman Hiburan Rakyat Sriwedari, Stadion R Maladi, Museum Radya Pustaka, termasuk Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Solo. (rwn)

Sumber: Kompas | 2 November 2015

Berikan komentar.