TRP
Petambang Pasir Besi Terus Beroperasi
03 November 2015 \\ \\ 484

BANDUNG — Nelayan di pantai selatan Jawa Barat, terutama di pantai Kabupaten Tasikmalaya, Cianjur, dan Sukabumi, meminta eksploitasi pasir besi di kawasan itu dihentikan. Mereka khawatir penambangan yang merusak pantai itu menimbulkan konflik sosial dengan warga setempat.

"Penambangan terus berlangsung walaupun mencuri-curi. Di pantai Sukabumi, pengambilan pasir malah dilakukan dengan kapal yang langsung dibawa ke tengah laut," ujar Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat Suryaman di Bandung, Jumat (30/10). Menurut Suryaman, perusakan pantai paling parah terjadi di Tasikmalaya.

Malah di Pantai Cipatujah, pantai selatan Tasikmalaya, ada garis pantai yang menjorok ke darat hingga 1 kilometer. Menurut tokoh masyarakat Jabar selatan itu, di wilayah selatan Kabupaten Pangandaran dan Garut, penambangan itu sudah berhenti karena diprotes warga.

Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, Anang Sudarna, membenarkan, eksploitasi pasir pantai kini sudah jauh lebih berkurang dibandingkan dengan sebelumnya. Protes masyarakat di samping pengalihan izin pertambangan dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi, membuat penambangan berkurang.

Namun, protes warga itu tidak jarang menghadapi perlawanan dari kelompok petambang sebab mereka menggunakan preman dan oknum-oknum tertentu. "Premanisme sering terjadi. Ada warga yang dianiaya," kata Anang.

Ia mengakui, eksploitasi pasir besi bukan sekadar bencana lingkungan, melainkan sudah mencakup kedaulatan negara.

Pasir besi yang dikeruk dari pantai mengurangi luas wilayah sebab garis pantai terus menjorok ke daratan. Dengan batas 14 mil laut, sesuai ketentuan, kalau daratan terus digerus, akan mengurangi luas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Isu ini sangat mengkhawatirkan," ujar Anang.

Lemah

Selama ini, penegakan hukum terhadap petambang ilegal pasir besi dinilai masih lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera. Hukuman kurungan, menurut Anang, paling tiga bulan dengan denda Rp 10 juta. Padahal pelaku petambang ilegal ancaman hukumannya 10 tahun dengan denda Rp 10 miliar. Dalam kaitan ini, Pemprov Jabar membentuk Satuan Tugas Penindakan Hukum Lingkungan yang khusus menangani kejahatan lingkungan.

Sekarang ada tekanan yang makin kencang dari satgas. Di Garut, misalnya, ditetapkan enam tersangka penambangan ilegal di kawasan Gunung Guntur. Di Subang, lanjut Anang, satgas menutup 23 kawasan penambangan, tetapi tiga di antaranya membandel.

Paling parah, penambangan liar di Kabupaten Bogor. Ratusan truk hilir mudik mengangkut pasir yang beratnya lebih dari 40 ton. Anang memastikan, semua melanggar sebab kemampuan jalan di daerah itu maksimal hanya 8 ton atau 12 ton total dengan berat kendaraan.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, awal Oktober lalu memimpin pemortalan jalur pertambangan Jalan Raya Mohamad Toha, Desa Parungpanjang, Kecamatan Parungpanjang.

Liberalisasi

Praktik politik pertambangan yang mengarah pada liberalisasi mendorong munculnya pertambangan ilegal dan berujung pada perusakan lingkungan. Kerusakannya mengakibatkan bencana pada areal pertambangan, termasuk kerusakan sungai dan pantai, hingga menjadikan warga sekitar tambang terpapar pada bahaya tsunami. Demikian yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Usaha Tambang (Pasir) demi Kesejahteraan Rakyat, yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur di Surabaya, Jumat.

Pertambangan di daerah kemudian juga menghasilkan pemusatan kekuasaan sejak RT/RW hingga bupati, polisi dan militer sampai jawara. Karena itu, perlu ada perbaikan menyeluruh untuk membereskan malapraktik tambang. (dmu/ody)

Sumber: Kompas | 31 Oktober 2015

Berikan komentar.