TRP
Sinergi untuk Atasi Kemacetan Malang
03 November 2015 \\ \\ 619

MALANG — Semua pihak, termasuk pemerintah pusat, harus bersinergi untuk memecahkan persoalan kemacetan di Malang Raya, Jawa Timur. Rencana untuk mengatasi kemacetan di Malang Raya sudah dibuat, tetapi belum terealisasi.

Hal itu mengemuka dalam diskusi di Kantor Kompas Malang bertema "Mendorong Sinergitas Pembangunan Kawasan Malang Raya" bersama perwakilan pemerintah daerah, perbankan, akademisi, budayawan, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan masyarakat umum, Jumat (30/10).

Hadir sebagai pembicara Wakil Wali Kota Malang Sutiaji, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Dudi Herawadi, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se-Malang Raya; pakar transportasi dari Universitas Brawijaya Malang, Ahmad Wicaksono; dan sejarawan Universitas Negeri Malang, Dwi Cahyono. Hadir juga beberapa akademisi dari Universitas Islam Malang dan Universitas Ma Chung.

"Kurangnya infrastruktur menjadi masalah serius yang dihadapi kawasan Malang Raya sehingga kemacetan terjadi di beberapa titik. Jalan lingkar Malang Raya diperlukan. Puluhan tahun lalu sudah ada keinginan membuatnya, tetapi belum terealisasi," ujar Achmad Wicaksono.

Malang Raya merupakan sebutan untuk kawasan Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Persoalan kemacetan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh satu kabupaten/kota. Butuh kerja sama tiga daerah di Malang Raya untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Sinergi kebijakan tiga daerah untuk mengembangkan Malang Raya sangat dibutuhkan untuk mengembangkan potensi wilayah. Misalnya di bidang ekonomi, pengembangan kawasan tidak bisa terpisah-pisah. Jika kemacetan misalnya tidak bisa diatasi, harga barang naik dan memicu inflasi, ekonomi masyarakat di Malang Raya akan terpengaruh. Itu sebabnya butuh solusi bersama untuk mengatasi persoalan itu," kata Dudi Herawadi.

Tiga daerah di Malang Raya sudah seharusnya bersinergi dalam kebijakan daerahnya. Sebab, menurut Dwi Cahyono, ketiganya merupakan satu entitas sejarah, sosio kultural, dan ekologis.

Sutiaji mengakui bahwa sebenarnya selama ini pemda sudah berinisiatif menyinergikan kebijakan infrastruktur. Misalnya, dengan membangun jalur lingkar utara yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kota Batu, serta lingkar timur Malang Raya yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kota Malang.

"Pemda sebenarnya mendukung kebijakan itu. Hanya saja, selama ini, ada kendala pembebasan lahan milik Perhutani yang sedianya akan dijadikan jalan tembus tersebut. Itu sebabnya, butuh dukungan pemerintah pusat untuk bisa merealisasikan kebijakan terintegrasi di Malang Raya ini," katanya. Tanpa dukungan pemerintah pusat itu, kebijakan daerah terkesan terkotak-kotak dan sepotong-sepotong.

Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang M Yekti Pracoyo mengatakan, pembangunan Jalan Tol Pandaan- Malang menjadi prioritas. Panjang ruas Jalan Tol Pandaan-Malang mencapai 37,62 kilometer. Dari panjang itu, 19,97 km di antaranya di wilayah Kabupaten Malang dengan luas lahan 208,55 hektar. "Dari luar lahan yang dibutuhkan, yang baru dibebaskan baru 5 persen," ujar Yekti. Pada 2016, diharapkan masalah lahan sudah terselesaikan sehingga pada 2017 pembangunan tol bisa dikerjakan. (DIA/WER)

Sumber: Kompas | 31 Oktober 2015

Berikan komentar.