TRP
Penegakan Hukum bagi Korporasi Tak Memuaskan
03 November 2015 \\ \\ 392

Kejaksaan Agung Terima 51 Berkas Kasus Pembakaran Hutan-Lahan

Jajak pendapat Kompas pada 26-27 Oktober 2015 menunjukkan, 92,5 persen responden menilai pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan serius, bahkan dinilai sebagai kejahatan kemanusiaan. Meski pembakaran sangat merugikan, penegakan hukum dinilai masih lamban.

Proses hukum yang berlangsung lama dan kurang transparan membuat masyarakat ragu penegakan hukum akan berefek jera. Di sisi lain, tingkat ketidakpuasan masyarakat akan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (71,5 persen) lebih tinggi daripada kepada kepolisian (61,6 persen).

Pengamat hukum lingkungan Universitas Jambi, Helmi, Jumat (30/10) di Jambi, berharap proses hukum kasus kebakaran hutan tidak hanya dilakukan saat disorot. "Jangan sampai penanganan kasus itu tanpa kejelasan, seiring asap yang mulai menguap. Tidak hanya polisi, pemerintah daerah juga harus memberi hukuman seberat-beratnya bagi perusahaan yang terbukti bersalah," katanya.

Tiga bulan terakhir, Kepolisian Daerah (Polda) Jambi menerima 27 laporan kebakaran hutan dan lahan. Penyidik menetapkan 47 orang dan 4 perusahaan sebagai tersangka.

Kepala Subdirektorat IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Komisaris Salpandri mengatakan, tiga dari empat korporasi itu perusahaan penanaman modal asing. Namun, belum ada penahanan terhadap penanggung jawab korporasi itu.

Di Polda Sumatera Selatan, 12 perusahaan dari 24 perusahaan hutan tanaman industri (HTI) dan kelapa sawit memasuki tahap penyidikan. Status satu perusahaan yang disidik merupakan penanaman modal asing (PMA) kebun sawit asal Malaysia di Kabupaten Musi Banyuasin dan belum penetapan tersangka.

Di Pontianak, Polda Kalimantan Barat menyidik empat perusahaan sawit di Ketapang (PT SKM dan SKL), Kubu Raya (PJP), dan Melawi (PT RKJ). Namun, belum ada penetapan tersangka.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Komisaris Besar Agus Nugroho mengatakan, pihaknya menunggu keterangan saksi ahli dari Institut Pertanian Bogor dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain korporasi, Polda Kalbar menetapkan 25 tersangka.

Di Palangkaraya, Polda Kalteng memproses 70 tersangka perseorangan dan 5 korporasi. Kepala Bidang Humas Polda Kalteng Ajun Komisaris Besar Pambudi Rahayu mengatakan, 19 kasus di tahap penyidikan, terdiri dari 17 kasus perorangan dan 2 korporasi. Kasus yang siap ditangani kejaksaan tinggi ada 20 kasus, terdiri dari 17 kasus perorangan dan 3 korporasi.

Di Banjarmasin, Polda Kalimantan Selatan memproses tujuh kasus kebakaran hutan dan lahan yang menjerat perseorangan dan empat kasus korporasi.

"Untuk kasus yang menjerat perorangan, empat kasus masuk tahap I, artinya telah dilimpahkan ke kejaksaan dan diteliti jaksa peneliti. Satu kasus sudah P21, artinya hasil penyidikan lengkap dan siap disidangkan," kata Direktur Kriminal Khusus Polda Kalsel Komisaris Besar Nasri.

Terkait kasus yang melibatkan korporasi, kata Nasri, masih dalam pemeriksaan ahli. Tahap ini membutuhkan waktu lama.

Dari tujuh kasus yang menjerat perorangan, kepolisian setempat menetapkan sembilan tersangka. Pada empat kasus korporasi di Kalsel, kepolisian menetapkan lima tersangka, yang terdiri dari direktur utama dan manajer kebun.

Menurut Nasri, pihaknya memeriksa sejumlah perusahaan perkebunan yang diduga membuka lahan dengan dibakar. Dari enam korporasi yang diperiksa, empat korporasi kebun sawit ke tahap penyidikan, PT PMU di Banjar, PT DGS di Tanah Laut, PT IT di Kotabaru, dan PT SAB di Tanah Bumbu dengan total luas lahan terbakar 620 hektar.

Kejaksaan Agung

Hingga kini, Kejaksaan Agung menerima 51 berkas perkara terkait pembakaran hutan dan lahan dari wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Dari 51 berkas itu, belum satu pun dilimpahkan pengadilan untuk diadili dan sebagian masih dalam penyidikan.

"Jumlah ini akan terus bertambah. Hingga saat ini, Kejaksaan terus menginventarisasi dan menentukan langkah tepat untuk menindak para pelaku pembakaran hutan yang menyengsarakan rakyat ini," kata Jaksa Agung HM Prasetyo, saat jumpa pers di Sasana Pradana, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta.

Data Kejaksaan Agung, dari 51 berkas yang masuk pada 2015, tiga berkas berasal dari Mabes Polri, yaitu PT BMH, PT TPR, dan PT WA. Sebanyak 48 berkas lainnya ditangani kejaksaan tinggi setempat dan fokus pada tersangka perorangan.

Prasetyo menambahkan, pihaknya mempertimbangkan langkah hukum perdata hingga pemailitan perusahaan bila terbukti. Namun, langkah itu membutuhkan koordinasi dan persetujuan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Direktur Tindak Pidana Umum Lain pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Syarifudin mengatakan, sebagian berkas itu dinyatakan lengkap. Namun, ia tak membeberkan jumlah detailnya.

"Paling jauh masuk tahap pertama penuntutan, berkas sudah dinyatakan lengkap (P21). Sebagian ada yang dikembalikan untuk dilengkapi penyidik sesuai petunjuk yang diberikan jaksa peneliti," ujar Syarifudin.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Novrizal Tahar mengatakan, sejak pertengahan September hingga November 2015, pihaknya mengawasi 68 perusahaan, yang 14 di antaranya diberi sanksi administratif. Sanksi itu berupa pencabutan izin usaha kepada tiga perusahaan HTI di Riau, Kalbar, dan Jambi. Tujuh pembekuan izin usaha dan empat paksaan pemerintah bagi perusahaan kebun sawit ataupun perkebunan di Sumsel, Jambi, Kaltim, Kalbar, Jambi, dan Kaltim.

Selain itu, pada proses pidana, penyidik pegawai negeri sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang memanggil 25 saksi. Mereka berasal dari perusahaan dan masyarakat.

"Untuk tahap berikutnya, dilakukan pengawasan terhadap 41 perusahaan kehutanan dan perkebunan dengan perkiraan luas lahan terbakar 1.500 hektar," kata Novrizal. Luas lahan terbakar ini didasarkan pada analisis citra satelit Lansat 9 Oktober 2015.

Lamban

Terkait perkembangan hukum yang ditangani aparat, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar Anton Widjaya mengatakan, penyidikan empat perusahaan sawit yang ditangani Polda Kalbar lamban. "Dari sebulan lalu hingga akhir bulan ini, masih berkutat pada penyidikan," katanya.

Ia pun membandingkan langkah cepat kepolisian yang mudah menetapkan pelaku perseorangan sebagai tersangka. Namun, terkesan lamban untuk kasus korporasi.

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan Dwitho Frasetiandy berharap aparat kepolisian lebih berani dan tegas menindak pelaku korporasi.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono mengatakan, pihaknya mendukung penegakan hukum pada kasus kebakaran lahan. Namun, ia meminta hal itu dilakukan dengan cermat dan berhati-hati. "Jangan mencari-cari kesalahan," katanya. (IRE/DEA/ESA/SAN/DNE/JUM/IAN/SAH/ICH)

Sumber: Kompas | 31 Oktober 2015

Berikan komentar.