TRP
PT BPI Bayar Kompensasi untuk Petani
30 Oktober 2015 \\ \\ 466

SEMARANG — PT Bhimasena Power Indonesia, perusahaan konsorsium pelaksana Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang, Jawa Tengah, membayar kompensasi kepada para petani penggarap dan buruh tani yang terdampak pembangunan PLTU. Kompensasi diberikan hingga perusahaan tersebut mendapat lahan yang dapat digarap oleh petani penggarap dan buruh tani.

Public and Media Relation Manager PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) Ayu Windiyaningrum, Kamis (29/10), mengatakan, sebanyak 511 buruh tani dan 241 petani penggarap mendapat kompensasi sosial pada Rabu (28/10) dan Kamis. Petani penggarap mendapat kompensasi sebesar Rp 375.000 per orang, sedangkan untuk buruh tani sebesar Rp 450.000 per orang.

Mereka adalah petani penggarap dan buruh tani di Desa Ujungnegoro dan Karanggeneng di Kecamatan Kandeman dan Ponowareng di Kecamatan Tulis, lokasi pembangunan PLTU. Petani penggarap adalah mereka yang menggarap lahan milik orang lain, biasanya dengan sistem bagi hasil. Sementara buruh tani adalah petani yang bekerja dan mendapat upah harian dari pemilik lahan atau petani penggarap.

"Karena pembangunan PLTU, mereka kehilangan mata pencarian karena tidak lagi bisa menggarap atau bekerja di sawah. Oleh karena itu, untuk sementara kami memberikan kompensasi untuk petani penggarap hingga kami menyediakan lahan pengganti. Adapun untuk buruh tani, (kompensasi diberikan) hingga mereka mendapat pekerjaan baru," kata Ayu.

Presiden Direktur PT BPI, Mohammad Efendi, dalam siaran pers tertulis, menyatakan, pemberian kompensasi tunai kepada para petani yang terdampak pembangunan PLTU Batang tersebut sudah diatur dalam Keputusan Bupati Batang Nomor 660.1/585/2015. Pemberian kompensasi ini, katanya, merupakan bagian dari komitmen PT BPI untuk memberi solusi sementara bagi para buruh tani dan petani penggarap.

Untuk jangka panjang, kata Efendi, PT BPI akan menyiapkan lahan pengganti di lokasi lain yang tidak terlalu jauh dari lokasi PLTU. Lahan pengganti milik PT BPI tersebut dapat digarap oleh petani tanpa sistem bagi hasil, selama PT BPI mengoperasikan PLTU Batang di lokasi tersebut.

Ayu menambahkan, pembangunan PLTU masih dalam tahap persiapan lahan di lokasi-lokasi yang sudah dibebaskan. Hingga kini, masih ada 12,5 hektar lahan yang belum terbebaskan karena warga tidak bersedia melepas.

Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jateng dan DI Yogyakarta Supriyono mengatakan, PLN masih menunggu tim yang dibentuk pemerintah daerah dalam melakukan pendekatan pada warga. Pihaknya juga terus menyosialisasikan kepada warga perihal pembebasan lahan. "Jika tetap tidak mau dilepas, tentunya kami segera menitipkan pembayaran di pengadilan (konsinyasi)," kata Supriyono. (UTI)

Sumber: Kompas | 30 Oktober 2015

Berikan komentar.