TRP
Sistem Pengelolaan Air Tak Lagi Memadai
30 Oktober 2015 \\ \\ 439

JAKARTA — Dengan deraan banjir dan kekurangan air yang silih berganti setiap tahun, Jakarta dan kota-kota sekitarnya perlu melakukan lompatan besar dalam sistem tata air. Praktik pengelolaan air perkotaan yang konvensional sudah tak lagi memadai di tengah tekanan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan dampak perubahan iklim. Visi yang jauh ke depan dan integritas para pemimpin daerah mutlak diperlukan untuk mencapai lompatan tersebut.

Dalam laporan bersama yang dituangkan para peneliti dari Monash University, Australia, dan Institut Pertanian Bogor (IPB) disebutkan, posisi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) saat ini masih dalam tataran kota penyedia air (water supply city) atau tahap paling awal. Kota semacam ini masih berkutat dengan penyediaan air bersih bagi warganya.

"Jakarta harus berani melompat menjadi kota sadar air (water sensitive city) yang memiliki visi jauh ke depan. Air berkontribusi pada kehidupan kota dan komunitas, termasuk kesehatan sosial dan ekologis warganya. Desain sistem tata air harus mengarah ke sana," kata Briony Rogers, peneliti dari Monash University, dalam lokakarya Urban Water Management, Rabu (28/10), di Jakarta.

Kota sadar air dideskripsikan sebagai sebuah area urban dengan sistem tata air yang direncanakan, didesain, dan dikelola sedemikian rupa sehingga bisa menghadapi masalah dan tantangan kompleks perkotaan. Ada pendekatan yang berkesinambungan untuk menjamin keandalan tata air dalam jangka panjang.

Kota sadar air ini sudah melampaui beberapa fase, yaitu kota yang mampu mengelola pembuangan air, kota yang memiliki sistem drainase tertata, kota yang bisa melindungi lingkungan air, dan kota yang mampu mendaur ulang air.

Untuk mengarah ke kota sadar air, diperlukan seperangkat instrumen, antara lain peraturan hukum formal, insentif finansial bagi pihak terkait, proses pembelajaran bagi masyarakat, dan jejaring pengelolaan dengan berbagai pihak.

Nomor dua

Kepala Laboratorium Manajemen Lanskap IPB Hadi Susilo Arifin mengungkapkan, instrumen di luar penggunaan teknologi sering kali dinomorduakan. "Teknologi (untuk menuju kota sadar air) ada, tetapi aspek sosial tidak diperhatikan. Jadinya lemah (saat diterapkan) karena ada kesenjangan penggunaan teknologi. Lalu, sudah ada aturan (tentang tata air), tetapi penegakan hukumnya lemah. Ada pelanggaran dibiarkan saja," ujarnya.

Dia menilai keberhasilan kota-kota lain dalam melangkah dari fase satu ke fase berikutnya dalam pengelolaan air karena ada penegakan hukum yang tegas, sosialisasi aturan yang mengena kepada warga, dan harmonisasi antarpemangku kepentingan. Penerapan teknologi, menurut Hadi, tinggal mengikuti setelah hal-hal pendukungnya tercapai.

"Yang paling sering terjadi, para pemangku kepentingan ini hanya memikirkan sesaat setelah terjadi banjir atau kekeringan. Setelah banjir dan kekeringan berlalu, semua lupa. Yang muncul kemudian adalah proyek penanganan banjir atau proyek penanganan kekeringan, bukan rencana," kata Hadi.

Menjadi tertuduh

Dua peneliti dari Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia, Reni Suwarso dan Chusnul Mar'iyah, lebih menyoroti pada rezim kerja sama pengelolaan air Jabodetabek. Menurut Chusnul, perlu ada suatu aturan khusus yang mengatur kerja sama antar-pemerintah daerah di Jabodetabek dalam mengelola tata air perkotaan agar efektif.

"Memang sudah ada Badan Kerja Sama Pemerintah Jabodetabekpunjur, tetapi kita tahu semua bahwa hasilnya tidak ada. Akhirnya Sungai Ciliwung selalu menjadi tertuduh jika terjadi banjir. Kita tidak pernah menuduh diri kita sendiri sebagai penyebab banjir," kata Chusnul.

Dia menilai, dalam relasi antar-pemerintah daerah, Jakarta terlalu dominan di atas daerah lain, terlebih karena anggaran yang dimiliki DKI Jakarta sangat besar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan hibah kepada wilayah sekitarnya, salah satunya untuk penanggulangan banjir.

Kepemimpinan, lanjut Chusnul, menjadi kunci untuk menggerakkan lompatan menuju kota sadar air. "Pola pikir dan cara pandang para elite politik tentang pengelolaan air ini pun perlu diubah. Para akademisi dan ahli memang harus lebih sering berinteraksi dengan mereka supaya elite memahami tentang praktik pengelolaan air sehingga bisa membuat kebijakan yang tepat," ujarnya. (FRO)

Sumber: Kompas | 29 Oktober 2015

Berikan komentar.