TRP
Pemetaan Tata Ruang Wilayah Terkendala
26 Oktober 2015 \\ \\ 459

Jumlah Tenaga Survei Masih Minim

JAKARTA — Pengembangan informasi geospasial terkait konsep kemaritiman terhambat keterbatasan jumlah tenaga survei. Sampai saat ini, Badan Informasi Geospasial hanya memiliki 3.000 petugas survei. Hal itu mengakibatkan penyusunan peta tata ruang wilayah berpotensi kurang tepat.

Badan Informasi Geospasial (BIG) menargetkan, pembuatan peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) berskala besar. Itu dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan 24 pelabuhan.

"Harapannya, pada tahun 2018, pembuatan peta tersebut bisa selesai. Kami akan mulai secara bertahap, tahun ini satu pelabuhan, tahun depan 12 pelabuhan, sisanya sampai tercapai target awal," kata Kepala BIG Priyadi Kardono, di sela-sela Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Geograf Indonesia (IGI) yang ke-18, Sabtu (24/10), di Jakarta.

Untuk pengembangan informasi data geospasial, BIG membutuhkan tenaga survei dua kali lipat dari jumlah petugas yang ada. Untuk itu, badan tersebut memakai tenaga yang ada untuk memenuhi target mereka.

Priyadi menjelaskan, peta dasar LPI harus dibuat secara rinci, dengan skala 1 : 10.000. Itu dinilai akan berguna untuk mengetahui kondisi pesisir pelabuhan, seperti tingkat sedimentasi, abrasi, dan data lainnya.

Darat dan laut

"Peta itu mencakup kondisi tata ruang di darat ataupun laut. Peta di darat untuk mendukung pengaktifan pelabuhan, misalnya pengiriman hasil bumi, sedangkan di laut untuk melihat kondisi yang mendukung lalu lintas di laut," kata Priyadi.

Namun, pemetaan itu terhambat keterbatasan tenaga survei. Perguruan tinggi di Indonesia yang memfasilitasi jurusan geospasial sedikit, peminat pun berkurang. "Kita kekurangan ahli geospasial. Jumlah penyurvei 3.000 orang, padahal kita butuh 10.000 lebih penyurvei," ujarnya.

Minimnya tenaga survei bisa berdampak menurunnya keakuratan peta yang dibuat. Misalnya, peta tata ruang hutan di kabupaten berskala 1 : 50.000, padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan minta skala 1 : 250.000. "Dengan skala yang ada, detailnya kurang. Potensi kesalahan jadi besar," ucapnya.

Ketua Umum Ikatan Geograf Indonesia (IGI) Hartono menambahkan, tenaga asing bidang geospasial tak perlu dipakai. Sebab, itu membuat Indonesia kian bergantung pada negara lain.

"Kalau infrastruktur spasial dibenahi, lalu pendidikan geografi digalakkan di sekolah, maka semangat kemaritiman masyarakat akan lebih baik. Setidaknya, masyarakat paham," ujarnya.

Menurut Hartono, ada 4 komponen dasar mewujudkan kekuatan laut sebagai basis negara maritim. Sejumlah komponen itu adalah masyarakat punya preferensi tentang laut, sumber daya maritim, posisi geografis, dan kemauan politik pemerintah.

Menurut Hartono, tiap kabupaten punya masalah beragam sehingga butuh penanganan berbeda. Pada pertemuan itu, para peserta memaparkan masalah dan kondisi di daerah masing-masing.

Selama ini, kekurangan sumber daya manusia membuat BIG sulit membuat data spasial di sejumlah daerah. "Kami harus bolak-balik datang ke daerah yang sama untuk membuat peta. Kalau ada ahli geografi, tentu lebih mudah," ucap Priyadi.

Dalam pertemuan itu, BIG dan IGI menyepakati strategi yang diformulasikan untuk mengaitkan pandangan geomaritim Indonesia dengan pilar maritim dunia. Strategi itu diberi nama Astha Tirani atau 8 strategi.

Sejumlah strategi itu adalah kebijakan ekoregion laut berkelanjutan, pengelolaan berbasis kebinekaan wilayah, ekspansi rencana ruang poros maritim dunia, dan pembangunan infrastruktur pelabuhan per kluster.

Selain itu, strategi lain ialah konektivitas pelabuhan dengan wilayah produksi, materi diplomasi luar negeri, edukasi lewat geoliterasi, dan teknologi geospasial sebagai dasar kebijakan pembangunan maritim. "Kami berharap ini jadi pertimbangan pemerintah membangun kemaritiman," kata Hartono. (B09)

Sumber: Kompas | 26 Oktober 2015

Berikan komentar.