TRP
Tanggul Laut Dibangun
26 Oktober 2015 \\ \\ 315

Dikhawatirkan Sia-sia jika Penurunan Muka Tanah Tak Diatasi

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membangun tanggul laut tipe A di pantai utara Jakarta. Tanggul dengan panjang total 32 kilometer dan tinggi rerata 3,2 meter ini untuk menahan air pasang serta melindungi daratan yang terus turun.

Namun, proyek ini dikhawatirkan sia-sia jika tidak ada upaya serius untuk menghentikan penurunan muka tanah yang rata- rata mencapai 5 sentimeter per tahun.

Pembangunan tanggul yang menjadi kewenangan Pemprov DKI mulai dikerjakan sejak awal Oktober lalu setelah proyek ini diresmikan pada Oktober 2014. Dari total sekitar 9 kilometer yang harus dibangun, telah berdiri sekitar 700 meter tanggul setinggi lebih kurang 3 meter.

Pada Jumat (23/10), di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, sekitar 20 pekerja terlihat mengecor tanggul, sementara alat berat beroperasi menancapkan turap (sheet pile).

Sebagian tanggul ini dibangun di atas tanggul yang telah ada sebelumnya. "Jadi, ada yang cuma ditinggikan, ada juga yang baru dibuat. Total saat ini yang selesai 700 meter," kata Tawail Salim (56), salah seorang pengawas di lokasi itu.

Apabila selesai, ujar Tawil, tanggul ini akan memiliki tinggi sekitar 3,2 meter. Tanggul yang ada saat ini hanya setinggi 1 meter. Saat air pasang, air bebas masuk ke daratan.

Sejumlah tempat di wilayah Jakarta Utara memang menjadi langganan banjir rob. Muara Baru adalah salah satu wilayah yang rentan terdampak. Tidak ada penahan saat air pasang naik. Apalagi, penurunan tanah di wilayah tersebut juga terus terjadi.

Pemerintah lalu mengusulkan pembuatan dan peninggian tanggul laut di seluruh pesisir Jakarta. Total panjang tanggul ini sekitar 32 kilometer

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Tri Djoko Sri Margianto, saat dihubungi, menyampaikan, sejumlah kendala membuat pembangunan tanggul itu baru dimulai. Salah satunya terkait anggaran. Meski demikian, pihaknya mengusahakan agar sebagian tanggul tersebut bisa selesai akhir tahun ini.

"Pada tahun ini kami upayakan bisa selesai 3,5 kilometer. Tahun depan akan dilanjutkan lagi. Total anggarannya sekitar Rp 1,6 triliun. Diharapkan, kelak menjadi penahan daerah yang terdampak banjir rob," kata Tri Djoko.

Pembangunan tanggul ini, ujarnya, dikerjakan secara bertahap. Penentuan lokasi di Muara Baru karena wilayah ini paling rawan terkena banjir rob.

"Seharusnya pengembang yang bertanggung jawab terhadap pembangunan tanggul ini juga mulai membangun. Akan tetapi, sampai saat ini belum tampak upaya pengembang membangun tanggul," ucapnya.

Pengerjaan tanggul ini terbagi beberapa bagian. Selain Pemprov DKI, pemerintah pusat juga mendapat sejumlah bagian pembangunan tanggul. Selebihnya, pengembang yang mendapat hak reklamasi diwajibkan untuk membangun tanggul tersebut.

Ahli hidrologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, mengungkapkan, seharusnya para pengembang terlebih dulu membangun tanggul. Setelah itu, barulah dilakukan reklamasi.

"Kendali itu ada di Pemprov DKI, tetapi saya tidak tahu kenapa tidak digunakan. Padahal, ini hanya soal komunikasi dengan pengembang," ucap Firdaus.

Upaya keras

Firdaus mengingatkan, terlepas dari aspek koordinasi, yang paling penting adalah bagaimana agar fungsi tanggul itu tak sia-sia. Sebab, masalah utama yang dialami Jakarta adalah semakin masifnya penurunan muka tanah.

Sejauh ini, belum ada upaya konkret dari pemerintah untuk mengurangi laju penurunan muka tanah. Padahal, hal tersebut membutuhkan usaha yang keras dan berkesinambungan.

"Satu hal yang membuat penurunan tanah terus terjadi adalah pengambilan air tanah. Dalam hal ini tak ada langkah konkret dari pemerintah," katanya.

Penurunan muka tanah disebabkan masifnya pengambilan air tanah, beban bangunan, dan kondisi geologi Jakarta yang terbangun dari sedimen.

Berdasarkan data Balai Konservasi Air Tanah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, titik amblesan tanah berbanding lurus dengan zona yang air muka tanahnya masuk kategori rawan. Wilayah itu tersebar di Pluit, Tanjung Priok, Pademangan, dan Cilincing, Jakarta Utara (Kompas, 10/2).

Sejak akhir 2014, Pemerintah Kota Jakarta Utara sebetulnya sudah menginisiasi larangan mengambil air tanah dalam. Namun, hingga kini belum efektif. "Sayang jika tanggul yang seharusnya telah dibangun 15 tahun ini jadi sia-sia," ucap Firdaus. (JAL)

Sumber: Kompas | 24 Oktober 2015

Berikan komentar.