TRP
DKI Jaring Usulan Publik
23 Oktober 2015 \\ \\ 305

JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta menjaring pendapat dan masukan dari publik terkait rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta. Peraturan ini menjadi dasar pengembangan kawasan terkait reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.

Sejumlah saran muncul dalam konsultasi publik di Kompleks Balai Kota Jakarta, Kamis (22/10). Praktisi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan instansi dan lembaga tingkat provinsi dan pusat hadir dalam pertemuan tersebut.

Deputi Direktur Walhi Jakarta Zaenal Muttaqien berpendapat, reklamasi bakal memicu pelandaian sungai-sungai di Jakarta. Berdasarkan kajian Badan Pengelola Pantai Utara (Pantura), pelandaian sungai dipicu tekanan arus laut dari Teluk Jakarta. Di muara sungai terjadi nol gravitasi dan melebarkan genangan.

Kondisi itu diperparah penurunan muka tanah yang antara lain dipicu penyedotan air tanah. Pada saat yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum serius menekan masifnya penggunaan air tanah serta memperluas cakupan layanan air bersih perpipaan.

"Sungai-sungai masih mengalirkan limbah hingga ke hilir. Reklamasi akan menjadi bencana. Orang tentu tak mau tinggal di rumah mewah, tetapi bau busuk limbah. Pemerintah harus menyeluruh melihatnya karena ada perubahan bentang alam," kata Zaenal.

Kekhawatiran lain yang muncul terkait dampak lingkungan dan sosial akibat reklamasi pulau. Di antaranya soal keberadaan biota laut, mangrove, dan kehidupan nelayan di pesisir utara.

Kalangan usaha, pelabuhan, dan pelayaran juga menyampaikan masukan. Suherman dari Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Seluruh Indonesia (Askalsi) menyatakan, ada kabel bawah laut milik sejumlah operator telekomunikasi, seperti Indosat, XL, Matrix, dan Telkom, yang bakal terdampak pembangunan pulau. "Jangan bangun (reklamasi) dulu sebelum ada kesepakatan," ujarnya.

Tampung masukan

Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyatakan, reklamasi 17 pulau tidak menyebabkan semakin buruknya rob di daratan akibat kenaikan muka air laut. Keberadaannya justru memecah gelombang dan mengurangi risiko abrasi. Tanpa reklamasi, kondisi biota laut Teluk Jakarta, terutama hingga radius 8 meter, sebenarnya telah rusak. Ini terlihat dari berkurangnya tutupan karang hidup, keanekaragaman biota, dan kondisi ikan.

Pembangunan reklamasi, kata Tuty, mengharuskan pembuatan kanal yang memungkinkan alur pelayaran terjaga dan nelayan tetap bisa melaut. Subsidi silang diterapkan, yaitu pengembang dibebani kewajiban merevitalisasi daratan pantai lama melalui penyediaan sarana prasarana permukiman dan penunjangnya.

Hesti D Nawangsidi, konsultan dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Institut Teknologi Bandung, menambahkan, sejumlah pulau yang akan dibangun sudah diurus dan dikoordinasikan dengan pemegang otoritas masing-masing, seperti PT Pelindo II dan Pembangunan Jaya Ancol. Keberadaan kabel bawah laut telah diidentifikasi dan bakal dibangunkan saluran khusus di antara pulau-pulau reklamasi.

Menurut Hesti, reklamasi pantura Jakarta dibutuhkan untuk mengakomodasi perkembangan Jakarta di masa depan. "Dampak negatif diidentifikasi agar bisa dikendalikan," ujarnya.

Sawarendro, konsultan dari Indonesian Land Reclamation and Water Management Institute, menambahkan, segala aspek telah dipertimbangkan dalam perencanaan, seperti risiko kegempaan, rembesan, serta meningginya muka air laut akibat angin, tekanan atmosfer, penurunan muka tanah, dan kenaikan air laut. (MKN)

Sumber: Kompas | 23 Oktober 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.