TRP
Membutuhkan Kesabaran Sebelum Petik Buah Manis
22 Oktober 2015 \\ \\ 1199

Suasana Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, tampak tenang, pekan lalu. Udara terik di puncak musim kemarau membuat masyarakat Desa Pecuk memilih beristirahat di rumah masing-masing.

Di desa ini Seksi IV Tol Solo-Kertosono melalui Ngawi dan Nganjuk sudah terlihat tapak jalan layang tol. Warga Pecuk, termasuk Karmisan, mengatakan, mereka tak menghadapi masalah saat pembebasan lahan dilaksanakan pada 2014.

Bangunan jalan tol di lokasi itu persis berada di atas Sungai Konto. Saat ini berlangsung penyambungan jembatan tol di atas sungai yang menghubungkan sisi Kertosono, Nganjuk (Desa Pecuk) dengan sisi Jombang (Bandar Kedungmulyo).

Kontraktor PT Jasa Marga dan PT Waskita Karya mengerjakan Tol Solo-Kertosono (Sokerto) sepanjang 177 km yang merupakan bagian dari Tol Trans-Jawa. Ruas ini ditargetkan selesai pada 2017 dan bisa menyambung keseluruhan Tol Trans-Jawa yang dijadwalkan rampung 2018. Melalui Tol Sokerto, jalan raya Solo-Kertosono yang semula ditempuh 6,5 jam diperhitungkan bisa dipersingkat menjadi 2,5 jam.

Pada ruas Tol Mojokerto- Jombang, meski Seksi IV sudah dioperasikan dan Seksi I sudah diresmikan serta dioperasikan, di Seksi II masih muncul sejumlah masalah. Demikian pula Seksi II. Meski pembebasan sudah dilakukan, pekerjaan konstruksi belum dilakukan. Problem utama terkait dengan pembebasan lahan. Akibatnya, pengguna jalan tol di Seksi I harus keluar lagi sebelum sampai di Mojokerto.

Namun, saat ini, pemerintah telah menetapkan tanggal 15 Desember 2015 menjadi batas akhir pembebasan lahan Tol Trans-Jawa, termasuk wilayah Seksi II Tol Mojokerto-Kertosono yang saat ini praktis terhenti.

Pembebasan lahan, yang merupakan problem terbesar, berusaha diatasi dengan membuat terobosan berupa UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum yang memberikan wewenang kepada BPN untuk melepaskan hak atas tanah sehingga tidak perlu lagi melalui presiden. Koordinasi birokrasi digencarkan agar proses negosiasi dengan pemilik lahan dapat ditingkatkan.

Wiwiek D Santoso, Presiden Direktur Margaharjaya Infrastruktur, yang mendapat konsesi Tol Mojokerto-Jombang, di lokasi proyek tol di Jombang, Agustus lalu, menyatakan hal itu. Ia mengungkapkan, jumlah lahan yang belum terbebaskan pada Seksi II Tol Mojokerto- Kertosono sebesar 14,41 persen. Lahan tersebut berada di lokasi yang terpecah-pecah sehingga kegiatan konstruksi tidak bisa dilaksanakan.

Trans-Sumatera

Pembangunan konstruksi Tol Trans-Sumatera ruas Lampung, yang dimulai sejak Juni 2015, mulai menunjukkan perkembangan. Dari total panjang 140 km, sepanjang 700 m sudah rampung 100 persen dalam kondisi telah dibeton.

Hingga berita ini diturunkan, ada tiga lokasi pembangunan yang memasuki tahap konstruksi. Ketiga lokasi tersebut terdapat di Km 0-Km 1,5 Bakauheni, Lampung Selatan; Km 75,95-Km 76,925 Sabah Balau, Lampung Selatan; dan Km 77,1-Km 80 Sabah Balau, Lampung Selatan.

Di lokasi pembangunan jalan tol di Km 77,1-Km 80 Sabah Balau, Lampung Selatan, pembangunan jalan tol sudah mulai tampak bentuk fisiknya. Bahkan, jalan sepanjang 700 kilometer dengan lebar 18,4 m sudah rampung layaknya jalan tol pada umumnya.

Manager Teknik PT Waskita Karya Marsesa Edward mengatakan, pihaknya mendapat bagian mengerjakan ruas Lampung Sesi II Tol Trans-Sumatera mulai Km 39,400-Km 80.00 sepanjang 40.600 m. "Dari total panjang 40.600 m, sepanjang 3.800 m masuk tahap konstruksi. Sisanya masih dalam tahap pembebasan lahan," ujarnya.

Konstruksi yang dilakukan PT Waskita Karya, lanjut Edward, saat ini masih terfokus di Km 77,1-Km 80 Sabah Balau, Lampung Selatan, sepanjang 2.900 m. Jalan tersebut terus dikebut pengerjaan pembuatan lapisannya.

"Jalan sepanjang 700 m tersebut sudah bentuk jadi Tol Trans-Sumatera. Hanya saja belum dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, seperti lampu penerangan, rambu, marka, pagar, pembatas jalan, dan saluran air. Lampu penerangan dan rambu mungkin akan kami pasang setelah semua jalan rampung. Sebab, kami takut nantinya benda-benda tersebut rusak atau dicuri orang saat kami mengerjakan jalan di sisi yang lain," ujarnya.

Jika dibandingkan dengan lokasi lainnya, pembangunan tol di Sabah Balau merupakan yang tercepat di Lampung. Pasalnya, lokasi tersebut merupakan lahan negara yang dikelola PT Perkebunan Nusantara VII.

Salah satu permasalahan yang kerap menghambat proses pembebasan lahan adalah kesepakatan harga antara pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu warga yang lahannya bakal dilewati jalan tol adalah Lasio (34).

Warga Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan, itu memiliki tanah seluas 5 hektar. Di lahan tersebut berdiri empat rumah beserta pekarangan milik keluarganya dan sebagian lainnya digunakan untuk usaha pangkalan pasir.

Lasio berharap ada kejelasan dari pemerintah terkait dengan pembayaran ganti rugi lahan. Sejauh ini, menurut Lasio, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah baru satu kali.

"Kami masih menunggu kepastian harga dari pemerintah. Hingga hari ini, kami hanya diberi tahu batas dan luasan lahan yang akan terkena pembangunan jalan tol. Kami ingin dapat harga yang tinggi, sebisa mungkin bukan ganti rugi, tetapi ganti untung," ujarnya.

Proyek lainnya dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan yang mendapat alokasi APBN. Anggaran itu digunakan untuk pengadaan bus, pembangunan pelabuhan, pembangunan jalan kereta di Sulawesi dan Aceh, memperpanjang landasan, pembangunan pelabuhan di Indonesia timur, dan sebagainya.

Contoh prasarana di sektor transportasi darat yang sudah diresmikan adalah Pelabuhan Penyeberangan Baranusa. Pada sektor transportasi laut, Pelabuhan Laut Dulionong dan Pelabuhan Laut Moru juga telah siap diresmikan. Ketiganya berada di Nusa Tenggara Timur.

Program prioritas

Hal itu merupakan gambaran sekilas proyek yang merupakan gambaran kerja pemerintahan Joko Widodo. Jokowi menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas. Hal itu dibuktikan dengan belanja infrastruktur pemerintah yang mencapai Rp 290 triliun, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran infrastruktur 2014, angka itu juga lebih besar. Realisasi anggaran infrastruktur tahun lalu hanya Rp 177 triliun.

"Tantangan kami adalah menjalankan proyek mangkrak atau yang belum selesai dan melakukan pembangunan proyek baru. Kemudian adanya perbedaan infrastruktur yang mencolok antara Indonesia barat dan timur," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kemenhub lebih mengutamakan pembangunan di Indonesia timur. Untuk pembangunan di daerah yang dianggap mempunyai nilai komersial, Kemenhub menyerahkan kepada ba-dan usaha milik negara atau swasta.

"Presiden sudah memerintahkan agar anggaran infrastruktur yang dikucurkan melalui Kemenhub harus digunakan untuk daerah yang belum berkembang, di wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan semua daerah yang belum memiliki nilai komersial," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Terlepas dari semua proyek itu, langkah cepat pemerintah untuk mewujudkan proyek itu dan kesabaran rakyat memang dibutuhkan untuk memetik buah dari kerja keras ini.

"Investasi infrastruktur mempunyai dua manfaat. Saat pengerjaan membutuhkan tenaga kerja dan bahan baku. Pada saat selesai akan mengefisienkan ekonomi. Jadi, memang tidak bisa dalam enam bulan selesai, tetapi dalam prosesnya sendiri menimbulkan kegiatan di sektor lain," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla. (ARN/NAD/ODY/GER/ ARN/WHY/NDY)

Sumber: Kompas | 21 Oktober 2015

Berikan komentar.