TRP
Subsidi Penumpang KRL Belum Pasti
22 Oktober 2015 \\ \\ 306

JAKARTA — Kementerian Perhubungan masih menunggu jawaban Kementerian Keuangan terkait penambahan subsidi untuk penumpang KRL. Subsidi untuk penumpang KRL pada 2015 baru dianggarkan hingga 18 November.

Apabila subsidi (public service obligation/PSO) tidak dianggarkan, tarif KRL berlaku tanpa PSO.

Tarif KRL saat ini Rp 2.000 untuk 25 kilometer pertama serta tambahan Rp 1.000 untuk setiap 10 km berikutnya. Tanpa PSO, tarif KRL menjadi Rp 5.000 untuk 25 km pertama dan Rp 3.000 untuk setiap 10 km berikutnya.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, penggunaan tarif KRL tanpa PSO belum final. "Kami masih menunggu jawaban Kementerian Keuangan tentang tambahan PSO ini," katanya, Selasa (20/10), di Jakarta.

Secara terpisah, Direktur Utama PT KAI Commuter Jabodetabek MN Fadhila mengatakan, PSO penumpang KRL untuk Januari hingga 18 November sebesar Rp 858 miliar. "Dengan kondisi jumlah penumpang seperti saat ini, PSO cukup sampai 18 November," katanya.

Penumpang bertambah

Saat ini, jumlah penumpang KRL rata-rata 800.000 pengguna per hari. Jumlah ini naik dibandingkan akhir tahun lalu, yakni 690.000 penumpang per hari.

Dari sisi transaksi, sekitar 58 persen penumpang membayar Rp 2.000 karena menggunakan KRL hingga 25 km.

PSO untuk 19 November hingga 31 Desember yang diajukan Rp 120 miliar.

Sementara itu, PSO penumpang KRL untuk 2016 sudah dianggarkan untuk satu tahun penuh, yakni sekitar Rp 1 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Penumpang Kereta Api Ahmad Safrudin mengatakan, PSO wajib diberikan oleh pemerintah bagi pengguna angkutan umum perkotaan, seperti KRL.

"Penumpang KRL sebagian besar adalah pekerja. Mereka sudah membayar pajak ke negara sehingga idealnya mendapatkan PSO saat menggunakan angkutan umum seperti KRL. Selain itu, pengguna KRL juga mengurangi kemacetan sehingga patut diberi insentif berupa PSO. Kalau tidak, ada potensi mereka kembali memakai kendaraan pribadi," katanya.

Dia meminta pemerintah merancang model otomatis pengalokasian PSO untuk angkutan perkotaan. Dengan model ini, penganggaran PSO bisa mengacu pada sebuah perhitungan tertentu sejauh tidak ada perubahan kebijakan. Bagi penumpang, model ini memberikan kepastian tarif yang harus mereka bayarkan untuk angkutan umum. Model serupa bisa diterapkan untuk angkutan perkotaan di kota-kota lain di Indonesia.

Agung (28), penumpang KRL dari Bekasi, mengatakan, tarif rendah untuk KRL sangat membantu pekerja seperti dirinya. "Rata-rata saya mengeluarkan Rp 150.000 per bulan untuk tiket KRL. Masih ada biaya lain seperti parkir. Pengeluaran dengan KRL hampir sama dengan pakai sepeda motor," kata pekerja di kawasan Manggarai yang mendapatkan upah sesuai dengan standar upah minimum Provinsi Jakarta ini.

Dia berharap tarif KRL tidak naik agar tidak memberatkan pekerja seperti dirinya. (ART)

Sumber: Kompas | 21 Oktober 2015

Berikan komentar.