TRP
Solusi Tanah Mendesak
22 Oktober 2015 \\ \\ 294

Sebagian Kota Besar di Asia Pasifik Belum Inklusif

JAKARTA — Mengatasi permasalahan tanah di perkotaan menjadi sangat mendesak karena arus urbanisasi tak juga surut. Okupasi lahan dan penguasaan lahan oleh pemilik kapital terjadi di berbagai tempat. Keterbukaan perlu menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah tanah yang juga bisa menjadi solusi mengelola urbanisasi.

Hal itu mengemuka pada diskusi panel bertema "Handling Land Towards the New Urban Agenda in Asia and the Pacific", salah satu diskusi panel dalam Asia Pasific Urban Forum (APUF) ke-6 di Jakarta, Selasa (20/10). Hadir sejumlah praktisi sosial dan perencana perkotaan dari beberapa negara di Asia sebagai panelis dalam diskusi itu.

Fakta sosial selama ini menunjukkan, hilangnya kepemilikan lahan, baik di perkotaan maupun pedesaan, bisa memicu kemiskinan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, menjadi tugas pemerintah kota untuk mengatasi masalah kepemilikan lahan guna mengelola urbanisasi.

Danilo Antonio, perwakilan Global Land Tool Network, salah satu institusi di United Nations Habitat, mengungkapkan, tanah memiliki banyak tantangan masalah sekaligus peluang ekonomi.

Tanah mengatasi berbagai masalah, termasuk untuk penguatan ekonomi. Namun, tanah juga jadi tantangan bagi pemerintah karena akan memakan biaya.

"Terkait masalah lingkungan, misalnya, lahan sangat dibutuhkan untuk penyediaan air," kata Danilo, peserta APUF dari Filipina.

Masalahnya, jumlah tanah di kota tak pernah bertambah. Sementara jumlah penduduk terus meningkat akibat arus urbanisasi dan juga pertumbuhan penduduk setempat.

Tingginya kebutuhan tempat tinggal sebagai dampak urbanisasi membuat harga tanah semakin mahal. "Lantas, apa yang perlu dilakukan? Tak hanya mempertimbangkan kehendak politik, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, masalah tanah adalah masalah manusia. Untuk mengatasinya dibutuhkan kerja sama multi stakeholders," kata Danilo.

Perencana perkotaan dari Sri Lanka, Indu Weerasoori, menambahkan, masyarakat di kota-kota di negara berkembang umumnya masih kesulitan memperoleh informasi terkait kepemilikan lahan. "Seperti di Sri Lanka, warganya masih sulit memperoleh informasi tentang tanah," ucap Indu.

Di Jakarta, situasinya tak jauh berbeda. Sekretaris Jenderal United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG-Aspac) Bernadia Irawati Tjandradewi mengatakan, sudah saatnya pemerintah menyediakan informasi yang transparan terkait kepemilikan lahan di kota.

Dengan demikian, warga bisa memperoleh informasi yang lengkap terkait kepemilikan lahan.

Senada dengan itu, mantan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Erna Witoelar, yang kini aktif dalam Kemitraan Habitat, mengatakan, untuk perbaikan permukiman, informasi transparan terkait kepemilikan lahan memang dibutuhkan sehingga bisa diketahui pihak-pihak mana saja yang menguasai tanah di Jakarta.

Menurut Bernadia, masalah tanah sangat kompleks karena tak lepas dari masalah hukum, penguatan ekonomi dan tata pemerintahan yang baik. "Di banyak tempat, orang asing dengan mudahnya memiliki lahan di suatu negara. Sementara warga setempat semakin terpinggirkan," katanya.

Bangun partisipasi

Bernadia menambahkan, sudah saatnya pemerintah tak bergerak sendiri dalam menata kota dan mengatasi urbanisasi. Pemerintah perlu membangun partisipasi warga dalam penataan kawasan permukiman.

"Bangun komunitas-komunitas untuk menata lingkungan. Upaya itu akan membantu kerja pemerintah menyiasati keterbatasan lahan dalam menyediakan tempat tinggal," katanya.

Di ruang terpisah dalam diskusi panel bertema "City Wide-Upgrading and Participatory Planning Techniques" terungkap bahwa mayoritas kota-kota besar di Asia Pasifik, termasuk Jakarta, belum inklusif bagi semua golongan masyarakat. Kondisi ini terlihat dari masih terpinggirkannya penduduk miskin dalam proses pembangunan.

Koordinator Urban Poor Consortium dan Uplink Wardah Hafidz menilai, pembangunan di Jakarta belum menampung kepentingan masyarakat miskin. Akibatnya, keadilan tata ruang tak terwujud. "Hanya 0,33 persen dari seluruh luas Kota Jakarta yang dihuni warga miskin. Sisanya untuk pembangunan mal-mal besar, perkantoran, dan kompleks permukiman elite," ujar Wardah.

Khondaker Hasibul Kabir, pengajar arsitektur di Universitas BRAC, Banglades, menilai, inklusivitas merupakan hal penting dalam pembangunan kota. Sebuah kota bisa berkembang dengan baik jika mampu melibatkan semua warganya.

"Warga miskin dan menengah yang pada umumnya merupakan mayoritas penduduk kota memiliki kontribusi yang sangat penting. Hal ini bukan berarti warga harus menyumbang uang, melainkan mereka juga bisa menyumbang ide. Masyarakat, terutama warga miskin, tahu lebih banyak ketimbang pemerintah mengenai persoalan kota yang perlu diatasi karena mereka mengalami sendiri," ucap Kabir.

Thomas Melin, Acting Head Office of External Relations UN Habitat, mengungkapkan, kota merupakan entitas pembangunan yang berpusat pada manusia. Untuk itu, pembangunan yang baik mengedepankan kepentingan semua manusia yang tinggal di dalam kota, seperti pembangunan ruang publik dan perumahan rakyat. (MDN/ILO)

Sumber: Kompas | 21 Oktober 2015

Berikan komentar.