TRP
Data Diharapkan Bermanfaat bagi Desa
20 Oktober 2015 \\ \\ 630

JAKARTA — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meluncurkan Indeks Desa Membangun. Indeks yang memberikan status desa mulai dari desa mandiri hingga desa sangat tertinggal diharapkan memberikan gambaran jelas tentang kondisi desa di Indonesia. Namun, indeks itu dikritik karena belum menggambarkan keadaan desa sebenarnya.

"Indeks desa membangun ini menggambarkan desa seluruh Indonesia, sebuah standardisasi. Ada (kriteria) desa tertinggal, sangat tertinggal, ada desa yang sedang dalam proses menjadi mandiri, dan ada desa mandiri. Indeks Desa Membangun ini akan kita jadikan rujukan bagi pemerintah untuk membangun desa secara nasional," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar dalam peluncuran Indeks Desa Membangun, Senin (19/10), di Jakarta.

Indeks Desa Membangun didapatkan dari penghitungan beberapa indikator. Indikator itu meliputi bidang kesehatan, pendidikan, modal sosial, permukiman, hingga dimensi ekologi yang dirinci ke dalam 22 variabel dan 52 indikator. Dari penghitungan terhadap 73.709 desa, didapatkan 13.453 desa berklasifikasi sangat tertinggal (18,25 persen), 33.592 desa tertinggal (45,57 persen), 22.882 desa berkembang (31,04 persen), 3.608 desa berklasifikasi maju (4,89 persen), dan 174 desa berklasifikasi mandiri (0,24 persen).

Dalam kesempatan itu, pengajar Institut Pertanian Bogor Arya Hadi Dharmawan menilai, indikator yang digunakan dalam mengklasifikasikan desa itu bisa bias karena memakai ukuran desa di Pulau Jawa. "Ada desa yang hanya dihuni 12 kepala keluarga dan mendapat alokasi dana desa sampai miliaran. Hal lain, soal permukiman. Apakah jika atap rumahnya dari rumbia dianggap miskin?" tanya Arya.

Menurut Marwan, pihaknya akan mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saat ini telah disiapkan tim untuk mengkaji dan menyiapkan naskah akademis. "Kami usulkan memperpendek lalu lintas birokrasi, pelibatan semua pemangku kepentingan, dan memberikan ruang kepada kementerian atau lembaga yang secara khusus mengurus desa. Saya kira, kalau satu payung hukum akan jauh lebih mudah mengurus desa," katanya. (NAD)

Sumber: Kompas | 20 Oktober 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.