TRP
Bangun Kawasan Penyangga
20 Oktober 2015 \\ \\ 355

Indonesia Ajukan Agenda Penanganan Urbanisasi dalam Konferensi Habitat III

JAKARTA — Langkah mengatasi urbanisasi akan ditempuh dengan mengalihkan pembangunan yang semula terpusat di kota ke kawasan penyangga. Upaya struktural itu bertujuan mengurangi beban urbanisasi yang selama ini ditanggung kota-kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta.

Perubahan arah pembangunan itu menjadi agenda utama Pemerintah RI mengatasi urbanisasi di perkotaan. Agenda itu pula yang akan diusulkan Pemerintah RI untuk penyusunan Agenda Baru Perkotaan di kawasan Asia Pasifik. Usulan tersebut disampaikan lewat Forum Urban Asia Pasifik Ke-6 (Asia Pacific Urban Forum/APUF) 2015 yang diadakan di Jakarta pada Senin (19/10) hingga Rabu (21/10).

Forum mengatasi permasalahan kota yang sudah enam kali digelar oleh Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik PBB (UN-ESCAP) itu dihadiri, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dan Sekretaris Eksekutif UN ESCAP Shamshad Akhtar. Forum itu juga menghadirkan sejumlah wali kota dari negara-negara Asia Pasifik.

Seusai menghadiri pembukaan APUF 2015 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Basuki menyampaikan, APUF kali ini merupakan forum untuk mempersiapkan agenda baru perkotaan yang akan dibahas pada Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador, pada 2016.

Konferensi itu hanya diadakan setiap 20 tahun sekali dalam Sidang Tingkat Tinggi PBB. Sidang Habitat III akan menguatkan kembali kemitraan strategis para pemimpin negara dalam pembahasan agenda baru pembangunan kota berkelanjutan.

Tema besar pembahasan APUF 2015 adalah pembangunan kota yang berkelanjutan. Setiap negara, menurut Basuki, juga mengajukan sub-agenda. Pemerintah RI, lanjutnya, memilih agenda mengatasi urbanisasi.

"Kita akan mulai mengelola urbanisasi secara berkelanjutan. Saat ini 53 persen penduduk di Indonesia sudah tinggal di kota. Transportasi publik, sanitasi, dan penyediaan air bersih di perkotaan pun semakin berat, maka perlu dibangun secondary cities (kota-kota sekunder)," ujarnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Andreas Suhono menambahkan, pembangunan kota-kota sekunder di kawasan penyangga berfungsi mengurangi beban kota metropolitan. "Pembangunan pun dimulai dari pinggiran karena metropolitan ini sudah padat sekali sehingga harus dikurangi. Namun, permasalahan metropolitan juga harus diurai," tuturnya.

Menurut Basuki, permasalahan di kota metropolitan masih banyak. Hampir seluruh fasilitas perkotaan masih bermasalah. "Air, sanitasi, perumahan, dan transportasi publik. Empat hal itu yang harus diperbaiki untuk membuat kota nyaman," kata Basuki.

Selain Jakarta, Basuki mengatakan, ada sembilan kota metropolitan lain yang menghadapi masalah urbanisasi, seperti Bandung, Medan, Padang, Palembang, Makassar, dan Surabaya. "Jadi, tak hanya Jakarta yang akan dibenahi, tetapi juga kota-kota metropolitan lain di Indonesia," jelasnya.

Strategi 100-0-100

Kementerian PUPR melaksanakan pembenahan di perkotaan dengan menggunakan strategi 100-0-100, yakni 100 persen warga dapat menjangkau air bersih, 0 persen daerah kumuh, dan 100 persen sanitasi terjamin baik. Adapun untuk transportasi, kata Basuki, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam membangun sistem transportasi massal seperti transportasi massal cepat (MRT) dan kereta ringan (LRT).

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, yang ikut hadir dalam APUF 2015, mengungkapkan, penanganan urbanisasi selalu berhadapan dengan kendala koordinasi. Arief berharap, pemerintah pusat lebih perhatian dan memberikan solusi. Sebab, urbanisasi di Jakarta berkembang terus. Bahkan, permukiman juga mulai berkembang ke kawasan suburban, salah satunya Kota Tangerang.

Dalam forum paralel kemitraan di antara para pemangku kepentingan yang berlangsung Senin siang, salah satu usulan adalah membangun kemitraan secara konkret.

Menjawab usulan tersebut, Kemitraan Habitat sebagai organisasi nonpemerintah yang bekerja untuk isu-isu perkotaan di Indonesia menandatangani kerja sama dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Kemitraan Habitat berperan sebagai pendamping Pemkot Bogor dalam perencanaan dan memperluas jejaring kerja sama untuk mewujudkan program Pemkot sejalan dengan target 100-0-100 pada akhir 2019.

Ketua Dewan Eksekutif Kemitraan Habitat Wicaksono Sarosa menjelaskan, selain Kota Bogor, Kemitraan juga mendampingi Kota Palu, Malang, Banjarmasin, Mataram, dan Banda Aceh. (MDN/ILO/NMP)

Sumber: Kompas | 20 Oktober 2015

Berikan komentar.