TRP
Pemprov NTB Mengkaji Usulan Pengerukan Pasir Laut
20 Oktober 2015 \\ \\ 421

MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih mengkaji keinginan investor yang bermaksud mengeruk pasir pantai di seputar Pulau Lombok untuk menimbun Teluk Benoa di Bali. Kajian itu di antaranya dampak lingkungan dan manfaat langsung yang didapat masyarakat dari aktivitas penambangan, termasuk tata ruang wilayah perairan itu.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Perizinan Terpadu (BKPM PT) NTB Ridwansyah, Sabtu (17/10), di Mataram, mengatakan itu menyusul adanya sejumlah aksi demonstrasi oleh berbagai elemen masyarakat yang menolak pengerukan pasir pantai di Lombok.

Menurut Ridwannsyah, PT Dinamika Atriya Raya, mitra PT Tirta Wahana Bali Internasional, terdaftar sebagai perusahaan yang mendapat izin prinsip untuk berinvestasi di NTB. Untuk dapat melakukan penambangan, harus mengantongi 22 izin lagi. Penyelesaian izin-izin itu berjalan enam bulan dan harus melalui proses kajian oleh instansi terkait.

"Apakah lokasi penambangan itu memang peruntukannya demikian ataukah melanggar tata ruang? Lalu, bagaimana dampak aktivitas penambangan terhadap lingkungan? Prinsip izin penambangan keluar jika layak administrasi, layak lingkungan, layak teknis, dan terutama bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB M Amin mengatakan, pemerintah lebih mengedepankan fungsi pelayanan bagi dunia usaha yang ingin menanamkan modalnya di NTB, seperti kemudahan memperoleh izin untuk investasi. Sebelum memberikan izin, tentu melalui kajian, pertimbangan, dan telaah yang komprehensif, seperti izin penambangan pasir laut. "Kalau memang hasil kajian merusak lingkungan, kami menolak," katanya.

Perusahaan itu mengusulkan pengerukan pasir di perairan Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur, dan perairan Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Sedikitnya 70 juta meter kubik pasir diambil di Lombok Timur dan 10 juta meter kubik dikeruk di Sekotong.

"Di perairan Tanjung Luar, misalnya, kedalaman pengerukan mencapai 50 meter," kata Murdani, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB.

Pasir itu digunakan untuk menimbun Teluk Benoa di Bali. "Memang ada kontribusi perusahaan untuk pendapatan daerah, tetapi pendapatan itu tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat pengerukan itu," kata Murdani.

Ia menyebutkan, kerusakan lingkungan akibat pengerukan, misalnya semakin derasnya arus bawah laut, mengingat perairan Tanjung Luar berhadapan dengan Samudra Indonesia. Derasnya arus bawah laut mengancam tenggelamnya pulau-pulau kecil di perairan itu. (RUL)

Sumber: Kompas | 19 Oktober 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.