TRP
Tangerang Tolak Panti Sosial
20 Oktober 2015 \\ \\ 447

Pemprov DKI Siapkan Lima Posko Pelayanan Penderita Psikotik

JAKARTA — Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menolak rencana pembangunan panti sosial oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Ciangir, Kabupaten Tangerang, karena tak sesuai dengan peruntukan lahan. Padahal, pembangunan panti itu dinilai mendesak.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat, pembangunan panti sosial untuk rehabilitasi penyandang gangguan jiwa dan masalah kejiwaan sangat mendesak. Sebab, panti-panti milik DKI Jakarta yang ada saat ini kelebihan penghuni.

Data Dinas Sosial DKI Jakarta menunjukkan, penghuni tiga Panti Sosial Bina Laras (PSBL), panti khusus untuk masalah kejiwaan, mencapai 2.257 orang. Padahal, daya tampung ketiga PSBL hanya 1.700 orang. Jumlah penyandang masalah kejiwaan dan gangguan jiwa terus meningkat dengan tingkat prevalensi atau jumlah keseluruhan kasus pada suatu waktu cukup tinggi.

"Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (Kabupaten Tangerang), Ciangir itu peruntukannya perumahan permukiman. Lebih baik dibangun jadi kompleks perumahan pegawai negeri sipil atau warga berpenghasilan rendah DKI Jakarta ketimbang jadi panti sosial," kata Ahmed Zaki, Jumat (16/10).

Pemprov DKI memiliki lahan 90 hektar di Ciangir. Dinas Sosial DKI Jakarta mengajukan usulan pemakaian 25 hektar di antaranya untuk membangun panti dan laboratorium sains rehabilitasi sosial. Selain itu, dinas juga meminta 10 hektar di lokasi itu guna membangun kebun yang mendukung program rehabilitasi.

Menurut Zaki, rencana Pemprov DKI terkait penggunaan lahan Ciangir beberapa kali berubah. Sebelumnya, Pemprov DKI mewacanakan bakal memakainya untuk tempat pembuangan akhir sampah. Lalu muncul wacana membangun kompleks perumahan bagi PNS dan atau masyarakat berpenghasilan rendah. Belakangan berubah lagi untuk panti sosial.

Seusai membuka lokakarya penanganan masalah kesejahteraan sosial di Jakarta, Basuki menyatakan, selain lahan, Pemprov DKI memiliki anggaran dan sumber daya manusia guna membangun panti sosial yang lebih baik. Tujuannya, penanganan orang dengan masalah kejiwaan atau gangguan jiwa jadi lebih efektif.

"Yang kami tangani tidak hanya warga DKI, tetapi juga pendatang dari luar Jakarta. Mayoritas penghuni panti malah bukan warga Jakarta. Kami ingin semua ditangani dengan baik karena penanganan masalah ini jadi tugas negara," kata Basuki.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan menambahkan, penanganan orang dengan gangguan jiwa butuh waktu relatif lama untuk stabilisasi. Oleh karena itu, pihaknya berencana membangun laboratorium untuk terapi kolaboratif yang bisa menyembuhkan 60-70 persen penderita psikotik stadium ringan hingga sedang.

Lima posko

Pemprov DKI saat ini juga tengah menyiapkan lima posko non-panti untuk penanganan pasien kejiwaan atau psikotik di setiap wilayah administrasi. Warga yang membutuhkan bantuan konsultasi untuk pemecahan masalah mental-emosional bisa mendatangi posko-posko yang akan mulai dibangun tahun depan tersebut.

"Harapan kami, dengan adanya posko yang disebut pelayanan harian (day care) ini, tingkat prevalensi psikotik akan menurun. Sebab, ini memudahkan warga melakukan tindakan preventif penyandang psikotik. Bisa dibilang seperti posyandu, tetapi khusus penyandang gangguan psikotik ringan," ujar Masrokhan di sela-sela lokakarya penanganan masalah kesejahteraan sosial di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, masalah-masalah yang bisa ditangani lewat pelayanan posko ini antara lain stres, tekanan jiwa, masalah keluarga, masalah pribadi, dan berbagai masalah lain yang berhubungan dengan kejiwaan yang apabila tak tertangani lebih lanjut akan menjadi akut.

Di dalam posko itu akan ada terapi kolaborasi. Menurut Masrokhan, semua tenaga penyembuh kejiwaan dilibatkan, seperti dokter kejiwaan, psikolog klinis, pemuka agama, farmakolog, dan kelompok sosial. Layanan itu tak dikenai biaya sama sekali.

"Day care sudah berjalan di Tebet, Jakarta Selatan. Ini jadi cikal bakal untuk kelima posko yang juga akan bersinergi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan," katanya.

Sri Winarni, Koordinator Unit Informasi dan Layanan Sosial Day Care Tebet, mengatakan, sejak dibuka dua tahun lalu, sudah terdaftar 130 pasien. Rata-rata pasien yang datang 20-25 orang per hari.

"Buka Senin hingga Jumat. Mereka berasal dari rujukan berbagai rumah sakit dan informasi dari sesama komunitas bahwa ada layanan non-panti di Tebet. Kondisi pasien secara umum sudah merasa tenang. Berbagai kegiatan kami berikan di sana, seperti sosialisasi betapa pentingnya minum obat," kata Sri. (MKN/B03)

Sumber: Kompas | 17 Oktober 2015

Berikan komentar.