TRP
Kesaksian Lurah Hariyono Dibantah
16 Oktober 2015 \\ \\ 454

Tata Ulang Izin Tambang Kunci Mencegah Konflik

SURABAYA — Tiga polisi yang diduga menerima gratifikasi di Desa Selok Awar-Awar, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, membantah keterangan saksi bahwa mereka rutin menerima uang dari Kepala Desa Selok Awar-Awar Hariyono. Namun, mereka mengaku pernah menerima uang dengan nominal yang lebih kecil dari yang disebutkan saksi.

Hal itu terungkap dalam lanjutan sidang disiplin anggota Polri, Kamis (15/10), di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya. Tiga polisi dari Kepolisian Sektor Pasirian yang menjadi terperiksa itu adalah Ajun Komisaris Sudarminto (mantan Kepala Polsek), Inspektur Dua Samsul Hadi (Kepala Unit Reserse Kriminal), dan Ajun Inspektur Dua Sigit Purnomo (Babinkamtibmas).

Wakil Kepala Kepolisian Resor Lumajang Komisaris Iswahab selaku pemimpin sidang disiplin mengingatkan kembali, berdasarkan keterangan Hariyono, Sudarminto mendapat uang Rp 1 juta sebanyak tujuh kali, Samsul mendapat Rp 500.000 sebanyak dua kali, dan Sigit mendapat Rp 500.000 sebanyak tiga kali.

"Itu semua tidak benar karena kami hanya terima dana Rp 1 juta satu kali dan itu pun bantuan untuk syukuran Hari Bhayangkara," kata Sudarminto.

Uang tersebut diberikan Hariyono kepada Sudarminto melalui Sigit yang sedang berpatroli. Sigit juga menyampaikan bahwa ia tidak diperintah Sudarminto untuk meminta uang itu. Namun, Hariyono sendiri yang memaksa memberikan uang itu.

Sudarminto menambahkan, ia mengenal Hariyono sejak 2010 ketika mulai berdinas di desa itu. Hariyono pernah memberi Sudarminto uang bensin Rp 200.000-Rp 300.000 sebanyak tiga kali serta uang titipan sebesar Rp 300.000 dan Rp 400.000.

Samsul Hadi juga mengklarifikasi bahwa ia hanya mendapat uang dari Hariyono sebesar Rp 50.000 sebanyak dua kali dan Rp 100.000 sebanyak satu kali. "Uang Rp 50.000 itu dimasukkan ke dalam kantong, sedangkan uang Rp 100.000 dimasukkan ke dalam tas saya," katanya.

Ajun Komisaris Arif Hari Nugroho sebagai penuntut dalam sidang itu langsung membacakan tuntutan. Ketiga polisi itu dituntut untuk diberikan teguran tertulis, mutasi yang bersifat demosi, dan penempatan dalam tempat khusus paling lama dalam 21 hari. Sidang akan dilanjutkan Senin (19/10) dengan agenda pembacaan putusan.

Moratorium tambang

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Brigjen Wakin Mardi Wiyono, selaku ketua tim kunjungan di Lumajang, menyatakan, tata ulang seluruh izin usaha pertambangan menjadi kunci untuk mencegah terulangnya konflik tambang di Lumajang. Moratorium aktivitas pertambangan di Lumajang sebaiknya diberlakukan hingga penataan ulang izin usaha pertambangan selesai.

"Kami pada prinsipnya mendukung semua lembaga dan kementerian yang terkait pengelolaan sumber daya alam agar tidak menimbulkan konflik. Penanganan awal Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagus. Tinggal segera diberikan ketegasan kalau mau dihentikan, ya dihentikan secara resmi. Seharusnya (aktivitas pertambangan) dihentikan dulu, lalu ditata ulang (sampai selesai). Penataan ulang termasuk untuk izin yang sudah diterbitkan agar pengusaha tidak dirugikan," kata Wakin seusai rapat tertutup di Markas Kepolisian Resor Lumajang, Kamis pagi.

Sementara itu, penyidikan kasus konflik tambang pasir ilegal di Lumajang belum menyentuh pelaku penambangan liar di luar Desa Selok Awar-Awar. Penambangan liar di Desa Selok Awar- Awar dipastikan hanya puncak gunung es dari penambangan tanpa izin di Lumajang.

Dalam pertemuan Tim Kemenkopolhukam dengan warga di Balai Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Kamis, Kepala Polres Lumajang AKB Fadly Munzir Ismail menyatakan, hingga Kamis, penyidik telah menetapkan 27 tersangka (tidak termasuk tiga polisi yang menghadapi sidang disiplin). Polisi juga telah menetapkan lima orang lainnya berstatus daftar pencarian orang. Para tersangka juga dikenai sangkaan berlapis, mulai dari pembunuhan berencana, pembunuhan, kekerasan terhadap orang, penambangan ilegal, hingga tindak pidana pencucian uang.

Tertibkan tambang

Polres Sidoarjo, Kamis, menertibkan kegiatan pertambangan mineral bukan logam jenis pasir di sepanjang aliran Sungai Porong. Selain tak berizin, pertambangan pasir ini menggunakan mesin penyedot sehingga diduga kuat merusak lingkungan.

Pantauan di lapangan, ada dua lokasi pertambangan pasir di aliran Sungai Porong, yakni Desa Tambak Kalisogo dan Kedungpandan, Kecamatan Jabon. Di Desa Tambak Kalisogo ada empat titik pertambangan, sedangkan di Kedungpandan ada satu titik. (DEN/ODY/ROW/NIK/DIA/ACI)

Sumber: Kompas | 16 Oktober 2015

Berikan komentar.