TRP
Perizinan Pembangunan Akan Dipermudah
16 Oktober 2015 \\ \\ 486

JAKARTA — Pemerintah akan mempermudah perizinan membangun perumahan. Karena itu, tengah disiapkan peraturan presiden sebagai payung hukumnya.

"Akan dilakukan penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan hanya menjadi delapan jenis perizinan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ketika memaparkan pencapaian Kementerian PUPR selama setahun, Selasa (12/10), di Jakarta.

Penyederhanaan proses perizinan pembangunan perumahan yang dimaksud adalah percepatan proses perizinan pembangunan perumahaan skala besar dan kecil menjadi delapan jenis perizinan. Jenis perizinan yang masih diperlukan adalah izin lingkungan setempat, izin rencana umum tata ruang, izin pemanfaatan lahan, izin prinsip, izin lokasi, izin badan lingkungan hidup, izin dampak lalu lintas, dan izin pengesahan site plan.

Sebelumnya, perizinan untuk skala besar memerlukan 42 jenis perizinan dengan waktu 26 bulan, sedangkan skala kecil memerlukan 26 jenis perizinan dengan waktu 16 bulan. Melalui penyederhanaan ini, hanya diperlukan waktu 14 hari kerja untuk perizinan perumahan skala besar dan 9 hari kerja untuk perizinan perumahan skala kecil. Untuk melaksanakannya, akan diterbitkan Perpres tentang Kemudahan Perizinan dan Tata Cara Pencabutan Izin Pembangunan.

Menurut Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Poltak Sibuea, perizinan perumahan berada di tingkat pemerintah daerah. "Karena itu, harus ditekan dengan perpres. Hal itu juga sudah dibicarakan dengan Kementerian Dalam Negeri," jelas Poltak.

Secara terpisah, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo menyambut baik adanya penyederhanaan perizinan. Dia berharap agar peraturan tersebut nantinya dilaksanakan secara konsisten. "Pelaksanaannya bergantung pada aparat daerah," kata Eddy. (NAD)

Sumber: Kompas | 15 Oktober 2015

Berikan komentar.