TRP
Hentikan Wacana dan Retorika, Mari Implementasikan
13 Oktober 2015 \\ \\ 310

Seandainya negeri ini benar-benar menjalankan pembangunan berkelanjutan, bencana kabut asap akibat kebakaran hutan yang saat ini merebak tidak perlu terjadi. Berbagai kerusakan lingkungan di beberapa sektor strategis, seperti tambang, juga akan terus berkurang.

Namun, kerusakan sumber daya alam itu terus berlangsung. Konsep pembangunan berkelanjutan yang digulirkan sejak 1987 (Brundtland Commission) masih jauh dari harapan. Rakyat mencermati betul semua itu masih sebatas wacana dan retorika belaka, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Padahal, upaya mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan sudah digulirkan tiga dekade lalu. Bahkan sudah menjadi agenda kebijakan pemerintah seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2014.

Walaupun demikian, 17 langkah dan 169 program dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal/SDG), menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, sudah dikerjakan pemerintah lewat berbagai program dalam Nawacita ataupun RPJM-RPJP. Saat berpidato dalam United Nations Development Summit 2015 di New York, 25-27 September, Kalla mengatakan, langkah dan program pemerintah masih membutuhkan penajaman-penajaman, seperti pengentasan rakyat dari kemiskinan, tingkat kematian ibu dan bayi, pendidikan, dan lingkungan hidup.

Di Universitas Padjadjaran, Bandung, gagasan Pembangunan Berkelanjutan bukan barang baru. Sebelum konferensi Stockholm tahun 1972 Prof Otto Soemarwoto telah mendirikan Lembaga Ekologi Unpad untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dan ekologi. Ini mengingat pembangunan Indonesia mengalami tantangan cukup serius.

Indonesia salah satu negara dengan sumber daya alam terkaya di dunia, tetapi tingkat pendapatan per kapitanya di peringkat ke-128 dunia. Ironisnya lagi, hampir setengah dari jumlah penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.

Sinergi

Ke depan, komitmen politik untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDG harus terus didorong.

Seluruh komponen bangsa mulai birokrat, akademisi, pebisnis, hingga lembaga swadaya masyarakat perlu memiliki pemahaman "melek lingkungan", baik fisik maupun sosial-budaya. Dengan begitu, semua pihak berpandangan sama bahwa hidup itu bukan kumaha (bagaimana) engke (nanti), tetapi engke kumaha (nanti bagaimana).

Pembangunan berdasarkan pada ekonomi ekstraktif harus dikurangi. Sumber daya alam dan lingkungan harus dikelola dengan mengikuti prinsip tata kelola yang baik sebagai prasyarat terciptanya keseimbangan ekonomi dan ekologi.

Bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan contohnya. Banyak penduduk terkena ISPA akibat asap kebakaran hutan berdampak pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan, menurunnya produktivitas kerja, dan terganggunya berbagai sektor lain. Biaya yang dikeluarkan pemerintah dan masyarakat untuk pengobatan mengurangi nilai pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan.

Untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan mutlak melibatkan berbagai komponen bangsa. Di lain pihak, kompleksitas permasalahan yang dialami bangsa ini harusnya membuat dunia ilmu atau perguruan tinggi saling menyadari bahwa dibutuhkan kebergantungan satu sama lain.

Perguruan tinggi harus bisa menerjemahkan pola-pola penyelesaian untuk dikembangkan di masyarakat. Saatnya perguruan tinggi tidak hanya menggubah lagu, tetapi ikut nyanyi supaya lagu hasil gubahannya selaras dengan suara penyanyinya.

Kalau program ini serempak menjadi kesadaran bersama, kemampuan luar biasa dari intelektual di perguruan tinggi akan lebih bermanfaat bagi bangsa. Pada gilirannya citra kampus sebagai menara gading akan terhapus.

Kontribusi perguruan tinggi akan optimal jika melalui kemitraan dengan berbagai pihak. Selama ini akademisi, bisnis, dan pemerintah sudah berkolaborasi. Peran yang sangat kuat untuk mendukung kolaborasi itu adalah media.

Sejumlah perguruan tinggi sudah menghasilkan beragam produk konsep. Tantangannya kemudian, bagaimana proses hilirisasinya yang tentu tidak bisa lepas dari masyarakat, termasuk Jawa Barat yang dihuni seperlima penduduk Indonesia.

Sebagian besar (54 persen) investasi industri manufaktur nasional berada di Jawa Barat. Paling tidak, apabila pembangunan berkelanjutan bisa didorong implementasinya, daya ungkitnya sangat signifikan secara nasional.

Tentu saja semua itu harus dilakukan bersama-sama oleh semua perguruan tinggi. Jika sinergi ini terjalankan, keberadaan perguruan tinggi di masyarakat akan lebih terasa manfaatnya. (Dedi Muhtadi)

Sumber: Kompas | 12 Oktober 2015

Berikan komentar.