TRP
DPR Kembali Usulkan UU Baru dalam Prolegnas 2016
13 Oktober 2015 \\ \\ 371

JAKARTA — Komisi IV DPR kembali mengajukan regulasi perundangan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Payung hukum itu dinilai penting untuk memperkuat pencegahan, penanganan, dan penindakan hukum.

"Urgensinya di perlindungan dan penindakan, termasuk pencegahan. Pencegahan kami kedepankan untuk memberi rasa tanggung jawab di seluruh stakeholder, baik masyarakat maupun korporasi," kata Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Sabtu (10/10), seusai berbicara dalam diskusi di Jakarta.

RUU inisiatif DPR itu pernah dimunculkan tahun 2015. Namun, hilang dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Didorong kabut asap pekat dua bulan terakhir, Komisi IV kembali mengajukan dalam Prolegnas 2016. "Kondisi sekarang jadi alasan kuat karena dampak luar biasa. Tak ada alasan lain bahwa rancangan UU ini sangat penting. Kondisi saat ini membutuhkan undang-undang," katanya.

RUU dirancang memberi efek jera dari sisi penindakan. Contohnya, dalam RUU akan mencantumkan "hukuman minimal" dan pencabutan izin bagi korporasi. RUU juga akan memberi ruang bagi negara untuk meminta dana jaminan dari pelaku usaha kehutanan/perkebunan. Dana bisa untuk pemulihan lingkungan akibat kebakaran.

"DPR mendorong dan mem- backup sepenuhnya penegakan hukum keras bagi pelaku pembakaran hutan. Ini sudah berefek luar biasa pada banyak aspek dan kewibawaan negara," katanya.

Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani berharap RUU memperkuat sistem pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana/perdata kepada korporasi. "Prinsipnya, kami dukung upaya meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Pemerintah punya seperangkat perundangan yang bisa dieksplorasi dan diimplementasikan. Contoh eksplorasi hukum yang diterapkan baru-baru ini, KLHK memasang garis penyidik pegawai negeri sipil agar lahan terbakar tak bisa dimanfaatkan serta pemberian sanksi administratif penghentian aktivitas usaha.

Pengampanye industri ekstraktif Walhi, Zenzi Suhadi, mengkhawatirkan RUU Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan berdampak sama dengan UU No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Saat itu, UU P3H untuk memperkuat UU No 41/ 1999 tentang Kehutanan dan UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

"Katanya, UU P3H dirancang menyasar korporasi. Praktiknya, membuat masyarakat sekitar hutan jadi pesakitan," katanya. UU Kehutanan, UU Perkebunan, serta UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya memberi dasar hukum untuk membuat jera. (ICH)

Sumber: Kompas | 12 Oktober 2015

Berikan komentar.