TRP
Menanti Komitmen untuk Tantangan Besar
13 Oktober 2015 \\ \\ 488

Harian "Kompas" bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran menyelenggarakan diskusi panel bertema "Tantangan Implementasi Gagasan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Nasional dan Daerah" pada 29 September di Redaksi "Kompas" Jakarta. Pembicara Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Dr Med Tri Hanggono Achmad; panelis adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 2009-2014 dan pengajar Unpad Prof Dr Armida Alisjahbana, Guru Besar Unpad Prof Dr Oekan Abdullah PhD, Ketua Dewan Sekolah School of Business and Management ITB Bandung Dr Kuntoro Mangkusubroto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Dr Ir Rr Endah Murniningtyas MSc, Ketua Dewan Pengurus Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah/Direktur Eksekutif Apindo Agung Pambudhi, dan moderator Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Dr Nurry Effendy. Laporan dirangkum Evy Rachmawati, Hermas E Prabowo, dan Dedi Muhtadi, disajikan di halaman 14, 19, dan 23.

Kesepakatan global untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG tahun 2030 tercapai pada Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, September 2015. Itu patut dijadikan momentum memperkuat komitmen membangun negeri ini secara berkelanjutan.

Agenda pembangunan global pasca Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang berakhir 2015 adalah menangani tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang. Tiga pilar itu pembangunan manusia, pembangunan ekonomi ramah lingkungan, dan pembangunan lingkungan yang lestari.

Tujuan pembangunan berkelanjutan disusun dari bawah, tak hanya oleh PBB, tetapi juga melibatkan berbagai unsur: pemerintah, parlemen, organisasi-organisasi nonpemerintah, dan pebisnis. Target-target dalam SDG pun tak hanya melanjutkan MDG, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan.

Ada 17 target dalam SDG yang harus dicapai demi kesejahteraan manusia, antara lain mewujudkan dunia bebas dari kemiskinan, kelaparan, penyakit, dunia yang bebas dari ketakutan dan kekerasan, serta memperkuat komitmen hak asasi atas air minum aman dan sanitasi.

Sejumlah target lain adalah dunia dengan tata kelola baik, supremasi hukum, dan iklim global yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Itu termasuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Setiap negara juga berupaya mewujudkan pembangunan dan aplikasi teknologi sensitif pada iklim, menghormati keanekaragaman hayati, serta punya daya tahan. Harapannya, manusia hidup dalam harmoni dengan alam dan kehidupan liar serta makhluk hidup lain terlindungi.

Semua itu menuntut manusia melihat Bumi sebagai tempat hidup bersama. Isu krisis air sebagai dampak perubahan iklim juga berpengaruh pada pangan. Artinya, pada paradigma pembangunan berkelanjutan, lingkungan dipahami sebagai seluruh kehidupan manusia.

Demi mewujudkan itu, penerapan gagasan SDG butuh perubahan paradigma pemikiran dan perilaku. Transformasi pembangunan berkelanjutan mensyaratkan ekonomi ramah lingkungan dan mendorong peningkatan mutu manusia.

Salah kelola

Namun, pembangunan berkelanjutan di Tanah Air menghadapi tantangan serius. Sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam terkaya di dunia, tingkat pendapatan per kapita Indonesia hanya peringkat ke- 128 dan setengah dari jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan standar internasional.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang digulirkan sejak 1987 jauh dari harapan. Padahal, upaya mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan diwacanakan tiga dekade lalu. Bahkan, jadi agenda pemerintah.

Gagasan pembangunan berkelanjutan ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menegaskan, Indonesia menjalankan pembangunan berkelanjutan.

Kenyataannya, pembangunan berkelanjutan belum berjalan baik. Saat ini, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, kerusakan lingkungan di beberapa sektor strategis, terus terjadi dan hak-hak masyarakat adat terabaikan. Ketidakadilan pembagian manfaat sumber daya alam berlanjut, ketimpangan antargolongan tinggi, dan kesenjangan pembangunan antarwilayah belum membaik.

Kondisi itu terjadi karena pendekatan terintegrasi di era otonomi daerah belum mewujud. Komitmen politik dalam mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan masih rendah. Ganti pemimpin, ganti kebijakan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan. Fungsi ekologis masih diabaikan.

Selain itu, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan dalam Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla tak dicantumkan khusus. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pembahasan isu lingkungan belum dikaitkan pengelolaan SDA yang jadi andalan modal dasar pembangunan. Jadi, soal lingkungan dimaknai sempit.

Itu diperparah pembangunan yang tak memasukkan eksternalitas. Kinerja pembangunan nasional masih dihitung secara konvensional, hanya memakai perhitungan ekonomi makro. Tak dicatat berapa banyak orang sengsara akibat program itu.

Biaya pencegahan kerap dianggap pengeluaran. Hingga kini, memasukkan eksternalitas dalam produk domestik bruto (PDB) belum keharusan. Dianggap menurunkan PDB. Padahal, pengabaian eksternalitas, terkait pengurasan SDA dan degradasi lingkungan, mengakibatkan perhitungan pembangunan berkelanjutan dipertanyakan.

Sebagai contoh, akibat pembangunan tanpa memperhitungkan dampak lingkungan, pada 1980-an ada program konversi hutan jadi kebun-kebun sawit dengan subsidi pemerintah. Itu mendorong perusakan hutan.

Kesalahan mekanisme perhitungan kinerja pembangunan nasional menyebabkan rasio kesenjangan ekonomi naik. Anomali terjadi saat Riau, penghasil minyak sumber energi, minus pasokan listrik.

Adapun Papua jadi provinsi terkaya sekaligus termiskin. Pendapatan per kapita Papua 2.000-5.000 dollar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain yang hanya 500-700 dollar AS. Itu karena ada pendapatan dari sektor pertambangan PT Freeport Indonesia, sedangkan populasi penduduk rendah.

Namun, distribusi pendapatan di provinsi itu relatif timpang. Indeks gini atau koefisiensi gini di Papua di atas indeks gini nasional. Indeks gini adalah indikator tingkat pendapatan secara menyeluruh.

Komitmen politik

Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan butuh pendekatan interdisiplin. Kebiasaan mengotak-ngotakkan ilmu perlu ditinggalkan. Di sisi lain, komitmen politik mencapai SDG harus dipompa.

Pelibatan masyarakat sipil dalam proses pembangunan berkelanjutan pun keharusan, baik akademisi, pebisnis, maupun organisasi nonpemerintah. Jadi, semua pihak berpandangan sama tentang pentingnya pengelolaan SDA dan lingkungan dengan menjaga kaidah konservasi secara terintegrasi.

Selain itu, faktor eksternalitas perlu dimasukkan aktivitas pembangunan dengan perhitungan akurat. Misalnya, nilai kerugian akibat kabut asap di Sumatera dan Kalimantan harus memperhitungkan biaya yang dikeluarkan pemerintah dan masyarakat untuk pengobatan dan penurunan produktivitas.

Ke depan, pembangunan nasional dan daerah mesti berdasar pembangunan manusia, ekonomi ramah lingkungan, dan pembangunan lingkungan lestari sebagai satu kesatuan. Paradigma pembangunan yang hanya berorientasi ekonomi serta sektoral saatnya ditinggalkan.

Sumber: Kompas | 12 Oktober 2015

Berikan komentar.