TRP
Separuh Bidang Lahan MRT Belum Bebas
13 Oktober 2015 \\ \\ 397

JAKARTA — Dari 613 bidang lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan angkutan massal cepat (MRT), masih ada 370 bidang yang belum dibebaskan. Hal ini berdasarkan data Panitia Pengadaan Tanah Jakarta Selatan. Berbagai cara ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat proses pembebasan lahan.

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi menjelaskan, saat ini pihaknya memprioritaskan pembebasan lahan untuk 131 bidang. Lahan itu akan dipakai untuk pembangunan stasiun MRT di sepanjang Jalan Fatmawati Raya. "Pembebasan lahan yang ukurannya di bawah 1 meter persegi tidak akan kami lakukan. Pembangunan akan memaksimalkan lahan yang tersedia," ujarnya, Minggu (11/10).

Menurut Tri, pihaknya sudah membuat surat kesepakatan dengan warga untuk melakukan pembangunan. Warga diminta tidak menuntut ganti rugi jika pembangunan dilakukan berdekatan dengan lahan kepemilikannya.

Untuk mendukung proses pembebasan lahan, P2T juga gencar melakukan musyawarah nilai pembebasan lahan. Kamis lalu, misalnya, musyawarah dilakukan di Kantor Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Pertemuan dihadiri 21 warga penghuni tanah garapan milik negara yang terdampak pembangunan MRT.

Asisten Pembangunan Pemerintah Kota Jakarta Selatan Tri Wahyuningdyah menjelaskan, warga yang tinggal di atas tanah garapan milik negara akan mendapat ganti rugi 25 persen dari nilai jual obyek pajak. Usulan itu ditolak mayoritas warga yang hadir dalam pertemuan.

Holik (43), salah satu warga, tidak sepakat jika Pemprov DKI Jakarta hanya akan mengganti rugi tanah yang dia tempati. "Bagaimana dengan penggantian bangunan dan tanaman?" ujarnya.

Holik dan ibunya, Murtinah (78), tinggal di dekat Pasar Jumat, Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, lebih dari 35 tahun. Tempat tinggalnya dulu berada di antara hutan belantara dan jalan setapak. Seiring perkembangan kota, gedung-gedung tingkat tumbuh menjamur di sekitar rumahnya. Jalan setapak dibangun menjadi jalan aspal.

Maman S (40), warga Kelurahan Lebak Bulus, mengatakan, pembebasan lahan harus dilaksanakan secara adil dan manusiawi.

Sekretaris Kota Jakarta Selatan Desi Putra mengatakan, akan menampung seluruh aspirasi warga. Pekan depan, P2T akan kembali bermusyawarah dengan warga. Jika dalam musyawarah kedua masih belum ada kesepakatan, pembebasan lahan dibawa ke jalur pengadilan. (DNA)

Sumber: Kompas | 12 Oktober 2015

Berikan komentar.