TRP
Penetapan 36 Daerah Belum Sinkron
13 Oktober 2015 \\ \\ 373

JAYAPURA — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang menetapkan 36 kampung adat menimbulkan polemik. Sebab, belum ada sinkronisasi antara peranan kepala adat sesuai dengan sistem kepemimpinan dan pemerintahan desa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

"Berdasarkan hasil survei tim kami, terdapat banyak perbedaan sistem kepemimpinan dan pemerintahan di 36 kampung yang tak sesuai dengan UU Nomor 6 tentang Desa," kata Ketua Tim Survei Agapitus E Dumatubun di Jayapura, Jumat (9/10). Penetapan 36 kampung adat berdasarkan Surat Bupati Jayapura No 319 dan 320 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Keputusan pada 28 Oktober 2014.

Hasil survei dan pemetaan wilayah adat Kabupaten Jayapura tahun 2015 yang merupakan kerja sama Pusat Studi Kajian Kawasan Perdesaan Universitas Cenderawasih Jayapura dan Perkumpulan Terbatas Pemberdayaan Masyarakat Adat selama September di 36 kampung adat yang tersebar di Kabupaten Jayapura. Kesimpulan, antara lain, sistem kepemimpinan dan pemerintahan kampung adat bertentangan dengan beberapa pasal yang terdapat pada UU No 6/2014 dan Peraturan Pemerintah No 43/ 2014, gaya kepemimpinan kampung adat ini feodal, masa jabatan kepemimpinan dan pemerintahan tidak terbatas atau seumur hidup karena diwariskan.

Agapitus menuturkan, kebijakan dari Bupati Jayapura Matius Awoitauw bernilai positif karena sebagai bukti pengakuan dan penghormatan terhadap kampung adat. Namun, perlu ada pengkajian mendalam agar realisasi program pemerintah daerah, seperti pengelolaan dana desa, tidak mengalami kendala di tingkat kampung.

Sekretaris Balitbang Daerah Kabupaten Jayapura Timotius Demetouw menyatakan, pihaknya akan menyusun formulasi sistem kepemimpinan yang tepat di kampung adat berdasarkan hasil survei tersebut. Bahkan, pada 24 Oktober, ada empat kampung adat yang akan diresmikan untuk melaksanakan sistem pemerintahan desa.

"Kami akan membentuk badan hukum yang khusus mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa di kampung adat tersebut. Kepala suku atau ondo afi tidak sewajibnya menjadi kepala kampung. Ia bisa berperan mengawasi kebijakan kepala kampung yang ditunjuk dalam sistem pemerintahan desa tersebut," kata Timotius.

Di Kalimantan Timur diberlakukan peraturan daerah pengakuan terhadap masyarakat adat. Itu dinilai sebagai gebrakan baru yang lama dinanti. Perda itu tidak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan, tetapi setidaknya masyarakat adat sekarang memiliki pegangan hukum.

Beberapa tokoh masyarakat adat di Kaltim menyampaikan itu dalam diskusi di Balikpapan, Kamis (8/10) malam. Diskusi diadakan Stabil, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang merupakan salah satu inisiator lahirnya perda tentang adat pertama di Kaltim itu.

Perda No 1/2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kaltim tersebut disahkan pada 7 Agustus lalu dalam rapat paripurna DPRD Kaltim. Hanya saja yang menjadi ganjalan, perda belum diteken Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Meski demikian, perda dianggap berlaku 30 hari pasca disahkan 8 September lalu.

Mei Christhy, perwakilan Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan, mengutarakan, perda itu memang tak bisa menyelesaikan sekian masalah yang sudah terjadi di masyarakat adat. Seperti pencaplokan lahan oleh perusahaan tambang, sawit, ataupun sengketa batas wilayah.

"Juga tidak bisa membatalkan perizinan tambang dan sawit yang merugikan masyarakat adat. Namun, perda ini pegangan tertulis pertama bagi kami, ketika hukum adat tidak bisa kami suarakan di tanah kami sendiri. Tinggal bagaimana perda ini dikawal," ujar Mei.

Tjahja Ibung Soling, Ketua Dewan Adat Dayak Tanjung Benuaq menegaskan, yang terpenting adalah seberapa efektif perda itu dijalankan pemda. (FLO/PRA)

Sumber: Kompas | 10 Oktober 2015

Berikan komentar.