TRP
Berjibaku demi Sebidang Taman
13 Oktober 2015 \\ \\ 373

Sejumlah warga di perumahan itu begitu getol mempertahankan sebuah tanah lapang yang berada di sekitar rumah mereka. Sudah tujuh tahun mereka berjuang agar tanah itu tetap menjadi taman.

Empat ibu-ibu duduk di sebuah pos kamling di Kompleks Bea Cukai, tepatnya di RT 017 RW 007 Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Seorang polisi ikut duduk di antara mereka siang itu, Rabu (7/10).

Ibu-ibu yang sebagian besar telah beranak cucu itu terus memperhatikan pekerja yang membangun pagar, sekitar 20 meter jaraknya. Di seberang lahan seluas 3.920 meter persegi, sejumlah polisi lain terlihat mengawasi gerak-gerik ibu-ibu itu. Pasalnya, mereka menolak lahan yang dulunya taman tersebut beralih fungsi.

"Ayo, maju sini, kami tidak takut," teriak ibu-ibu itu. Nuraini Lubis (56), nenek bercucu tiga, salah satu di antaranya. Beberapa hari lalu, saat truk-truk mulai masuk, dia termasuk berada paling depan menghadang.

"Kami tidak maulah lahan ini berubah fungsi. Nanti tambah banjir, lalu aktivitas masyarakat mau di mana lagi?" ucapnya dengan napas memburu. Saat penghadangan, Nuraini sempat pingsan karena kelelahan.

Sejak 1991, saat dia mulai menetap di kompleks itu, lahan tersebut berupa tanah kosong. Perlahan, dengan swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah, tanah itu berubah menjadi taman. Di dalamnya ada lapangan bulu tangkis dan voli serta mainan anak-anak. Beragam kegiatan, mulai karang taruna, keagamaan, hingga shalat hari raya pun digelar di tanah tersebut.

Saat ini, tanah itu tak terlihat seperti taman lagi. Sejak 2007, sebuah perusahaan berencana membangun tanah tersebut menjadi bangunan komersial. Menurut Haryadi (61), suami Nuraini, tanah itu akan dibangun kompleks ruko.

Padahal, lanjutnya, tanah itu termasuk fasilitas umum. Pensiunan ini sangat yakin tanah itu adalah fasum karena tercantum dalam blok plan perumahan. "Saya sangat yakin hal itu. Ini tertulis SUK, yaitu sarana untuk kemasyarakatan," katanya.

Dalam blok plan asli yang dimiliki Haryadi tersebut, terlihat tanah itu adalah tanah lapang tanpa rencana peruntukan. Karena itu, dia dan warga lain sangat yakin dan berani mempertahankan lahan tersebut.

Anehnya, ujar ayah dua anak ini, perusahaan tersebut memiliki surat-surat untuk membangun. "Yang kami gugat, kok, pemerintah mengeluarkan izin- izinnya. Lalu, kok, pemerintah seakan tidak apa-apa kehilangan lahan. Bukannya Jakarta ini harus menambah ruang terbuka hingga 30 persen?" tanyanya.

Sejumlah langkah dan pertemuan telah dilakukan warga yang difasilitasi pemerintah. Terakhir, pertemuan dengan perusahaan difasilitasi pihak Polres Jakarta Utara. Namun, pertanyaan warga terkait berubahnya peruntukan tanah tersebut belum pernah terjawab.

"Saat saya ke pemerintah kota, jawabnya itu adalah masa lalu. Lah, ini zaman sudah berubah. Kenapa tidak bisa diubah juga. Kami cuma mau ada keputusan dari pemerintah provinsi atau Gubernur DKI terkait lahan ini. Kami pernah ditawari lahan 700 meter persegi, tidak apa-apa. Yang jelas ada yang bisa menjamin hitam di atas putih, lalu ada yang mau menjelaskan kenapa lahan ini berubah," ucapnya.

Lurah Sukapura Supardi menyampaikan, pihaknya telah memfasilitasi warga agar ada solusi dan jalan keluar. Namun, itu tak berarti apa-apa.

Kepala Badan Pertanahan Negara Jakarta Utara Admiral Faizal menyatakan tidak tahu rinci masalah itu. Adapun Kepala Suku Dinas Penataan Kota dan Tata Ruang Jakarta Utara Monggur Siahaan yang dihubungi tidak menjawab. (JAL)

Sumber: Kompas | 8 Oktober 2015 | RUANG TERBUKA HIJAU

Berikan komentar.