TRP
Mediasi yang Difasilitasi Keraton Tetap Gagal
13 Oktober 2015 \\ \\ 301

YOGYAKARTA — Upaya Keraton Yogyakarta memediasi kasus sengketa tanah milik institusi itu, yang melibatkan lima pedagang kaki lima dan seorang pengusaha bernama Eka Aryawan, berujung pada kebuntuan. Eka tidak hadir dalam dua pertemuan mediasi yang difasilitasi Keraton Yogyakarta.

Pada pertemuan mediasi kedua, Selasa (6/10), Eka kembali tidak hadir tanpa menyampaikan alasan apa pun. Padahal, lima PKL dan Tim Hukum Keraton Yogyakarta hadir dalam pertemuan itu. "Undangan untuk pertemuan ini sudah sampai ke rumah Eka. Ternyata dia kembali tidak hadir tanpa kabar," kata anggota Tim Hukum Keraton Yogyakarta, Achiel Suyanto.

Seperti diberitakan, Eka Aryawan menggugat lima PKL yang biasa berjualan di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Kelima PKL itu, yakni Agung Budi Santoso, Budiono, Sugiyadi, Sutinah, dan Suwarni, dituduh menduduki lahan milik Keraton Yogyakarta yang telah dipinjampakaikan kepada Eka. Selain meminta lima PKL mengosongkan lahan, Eka juga menuntut ganti rugi Rp 1,12 miliar.

Tanah keraton seluas 73 meter persegi itu dipinjampakaikan kepada Eka sejak 2011 untuk membangun jalan menuju tempat usahanya. Namun, Eka menuduh lima PKL itu menduduki 28 meter persegi dari total luas lahan 73 meter persegi. Majelis hakim PN Yogyakarta telah meminta kedua pihak menjalani mediasi di pengadilan, tetapi terjadi kesepakatan sehingga proses hukum dilanjutkan. Hingga kini, persidangan kasus ini masih berjalan.

Achiel menyatakan, Keraton Yogyakarta punya kepentingan untuk melakukan mediasi agar sengketa ini diselesaikan secara kekeluargaan. Jika terus berlanjut, persoalan itu akan membuat kegaduhan dan merugikan citra keraton. "Sayangnya, Pak Eka Aryawan tidak mau mengikuti proses mediasi yang kami upayakan," tuturnya. Sebelumnya, Eka juga tak menghadiri pertemuan mediasi pertama, Jumat (2/10).

Setelah mediasi gagal, Tim Hukum Keraton Yogyakarta akan menyampaikan laporan dan rekomendasi terkait masalah ini kepada Penghageng Panitikismo Keraton Yogyakarta Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto yang memiliki kewenangan pengelolaan tanah-tanah milik keraton. Menurut Achiel, ada kemungkinan Tim Hukum Keraton Yogyakarta akan merekomendasikan pencabutan kekancingan atau surat keputusan pinjam pakai tanah kepada Eka Aryawan.

"Atau mungkin saja kami akan merekomendasikan agar izin pinjam pakai lahan itu tidak diperpanjang. Izin pinjam pakai hanya berlaku selama 10 tahun," ujarnya. Jika kekancingan itu dicabut, gugatan hukum yang diajukan Eka kehilangan dasar sehingga proses hukum kasus itu kemungkinan tak bisa berlanjut.

Pengacara Eka, Oncan Poerba, mempertanyakan urgensi mediasi yang dilakukan Keraton Yogyakarta. Sebab, sengketa sudah masuk ke ranah hukum sehingga tak perlu ada upaya lain. (HRS)

Sumber: Kompas | 7 Oktober 2015 | SENGKETA TANAH

Berikan komentar.