TRP
Pemerintah Tak Belajar dari Kabut Asap
05 Oktober 2015 \\ \\ 444

JAKARTA — Rencana pemerintah mempermudah dan mempercepat izin pelepasan kawasan hutan produksi menunjukkan pemerintah tak belajar dari bencana kabut asap. Bagian dari paket kebijakan ekonomi kedua itu juga berisiko tinggi bagi konflik sosial di kawasan hutan.

"Harus diyakinkan bahwa izin (pelepasan kawasan hutan) yang diterbitkan masih di bawah batas aman lingkungan agar bencana ekologis seperti asap tak terjadi lagi," kata Martua T Sirait, anggota Dewan Kehutanan Nasional, Sabtu (3/10), di Jakarta.

Ia mengkhawatirkan deregulasi kebijakan kehutanan untuk investasi. Saat ini, Indonesia belum punya sistem pengaman kuat bidang lingkungan dan sosial. Ketentuan menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) menjadi peraturan perundangan, seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga tak kunjung selesai.

Percepatan pelepasan kawasan hutan juga terlalu berisiko mengundang konflik karena belum tuntasnya tata batas dan pengukuhan kawasan hutan. Dengan kondisi itu, kata dia, kawasan hutan di Indonesia belum bisa menjadi "modal transaksi" dalam pertukaran kawasan, pinjam pakai, atau dilepaskan.

"Kawasan pedesaan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang memberi jaminan wilayah kelola rakyat dalam skala kecil belum dibuat. Usaha rakyat disuruh berebut dengan usaha skala besar," kata Martua yang juga Direktur Pengembangan Kebijakan Samdhana Institute.

Secara terpisah, Muhammad Teguh Surya dari Greenpeace Indonesia mempertanyakan kebijakan pemerintah membuka keran investasi besar di kawasan hutan. "Seharusnya dengan berulang tahunnya tragedi asap ke-18, Presiden Joko Widodo mengevaluasi komprehensif investasi di sektor penggunaan hutan dan lahan. Benar-benar menguntungkan atau malah buntung," katanya.

Selain pembenahan izin serta penertiban dan penegakan hukum, pemerintah sebaiknya memastikan aparatur punya kapasitas cukup menjalankan pekerjaannya. "Bukan malah mempermudah jalan bagi investasi tanpa belajar dari kegagalan dan kesalahan tata kelola," katanya.

Itu pula yang disorot Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia Christian "Bob" Purba. Kebijakan memberi kemudahan dan mempersingkat waktu perizinan kehutanan membawa konsekuensi kesiapan pengawasan superketat dari pemerintah, khususnya jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (ICH)

Sumber: Kompas | 5 Oktober 2015

Berikan komentar.