TRP
BPTJ Diharapkan Konkret
05 Oktober 2015 \\ \\ 520

Kajian Mendalam dan Koordinasi dengan Daerah Perlu Dijalin Serius

BEKASI — Pemerintah daerah di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menyambut baik pembentukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Mereka berharap lembaga baru ini bekerja secara konkret untuk menyelesaikan masalah transportasi massal di Jabodetabek.

Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu mengapresiasi terbentuknya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015. Namun, Ahmad berharap badan tersebut tak sekadar formalitas sehingga benar-benar bisa memberikan solusi integrasi antarmoda transportasi.

"Saya optimistis kemacetan bisa teratasi jika badan ini bekerja secara efektif, tak sekadar formalitas," ujar Ahmad, Kamis (1/10), di Bekasi.

Senada dengan itu, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah berharap BPTJ bisa bekerja secara konkret. "Pembentukan lembaga ini bagus. Namun, yang terpenting adalah tugas dan kerja dari badan ini bisa secara konkret menyelesaikan masalah transportasi, seperti kemacetan," ujar Arief, Kamis.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail juga mendukung pembentukan BPTJ ini. Akan tetapi, program integrasi transportasi yang dilakukan oleh BPTJ diharapkan jangan sampai membebani pemerintah daerah.

Saat ditemui di Jakarta, Jumat (2/10), Nur Mahmudi juga mengingatkan agar BPTJ lebih dulu melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan di tiap daerah yang masuk dalam program integrasi transportasi itu.

Dia mencontohkan, luas jalan di Depok relatif sempit untuk dilewati bus berbadan besar. Oleh karena itu, dia mengusulkan jalan yang nantinya masuk dalam rute BPTJ harus diperlebar.

"Kami tak mau dibuat jalur tengah karena akan mempersempit ruas jalan untuk kendaraan yang lain. Begitu juga dengan pembangunan halte di trotoar akan mengganggu fungsi trotoar," kata Wali Kota Depok.

Ia juga meminta perwakilan pemerintah daerah benar-benar dilibatkan dalam BPTJ. Mulai dari perencanaan sampai keterwakilan dalam struktur BPTJ.

Ahmad menambahkan, kemacetan merupakan persoalan bersama di wilayah Jabodetabek. BPTJ diharapkan bisa menyinergikan seluruh program transportasi massal yang ada di daerah dan pusat. "Persoalan transportasi massal dan kemacetan tak bisa hanya diselesaikan satu wilayah," ucap Wakil Wali Kota Bekasi ini.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar membenarkan bahwa lembaga ini harus ada karena bagaimanapun harus ada koordinasi instansi antarkota dan antarprovinsi. "Selama ini koordinasi antarinstansi sangat sulit dilakukan oleh pemerintah daerah," ucap Zaki.

Dari Bogor, Wakil Wali Kota Bogor Usman Hariman berharap BPTJ bisa mempercepat realisasi program transportasi terpadu.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Tangerang Selatan Sukanta berharap keberadaan BPTJ dapat menjadi fasilitator anggaran transportasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

"Saya berharap BPTJ bisa memfasilitasi anggaran perbaikan dan penataan transportasi di wilayah-wilayah penyangganya. Di Tangerang Selatan (Tangsel) yang harus dibenahi adalah infrastruktur jalan," kata Sukanta di kantornya, Jumat.

Terintegrasi

Menurut Arief, salah satu solusi mengatasi kemacetan adalah pengembangan dan pembangunan transportasi massal yang terintegrasi.

Selama ini, daerah-daerah di sekitar Jakarta tersebut telah berupaya mengembangkan angkutan massal di wilayah masing-masing, tetapi baru sebagian kecil yang dirancang terintegrasi dengan sistem transportasi massal di Jakarta.

Di Kota Bogor, misalnya, ada beberapa program transportasi, seperti penataan angkutan kota, upaya revitalisasi bus transpakuan, pembangunan kembali Terminal Baranangsiang, pembangunan terminal di Tanah Baru, dan stasiun KA di Sukaresmi.

Program serupa tengah dilakukan di Kota Tangerang. Menurut Arief, pihaknya telah mengusulkan pembangunan terminal terpadu yang mengintegrasikan semua moda angkutan umum, seperti kereta api, bus antarkota antarprovinsi (AKAP), transjabodetabek dan APTB, serta angkutan kota di Terminal Poris Plawad dan Stasiun Batu Ceper.

Kota Bekasi bahkan sudah dilintasi berbagai moda transportasi massal yang terhubung dengan Jakarta, seperti KRL Commuter Line, bus transjabodetabek, dan jalur kereta ringan (light rail transit/LRT) yang tengah dibangun.

Selain itu, Pemkot Bekasi juga tengah mengembangkan moda transportasi massal aeromovel, sejenis monorel, yang melintasi tengah Kota Bekasi.

Secara khusus, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyoroti proyek LRT yang tengah dibangun saat ini. Menurut dia, pemerintah pusat menghendaki stasiun di Kota Bogor ada di Baranangsiang. Padahal, terminal itu sedang dalam program pembangunan kembali.

"Karena disepakati stasiun LRT di Baranangsiang, kami harus mengubah desain lagi agar program LRT terakomodasi," katanya, Kamis.

Masih terkait LRT, Pemkot Tangsel berharap jalur kereta ringan itu juga masuk ke wilayahnya. "Satu dulu fokusnya, LRT. Bagaimana BPTJ bisa segera membangun LRT di seluruh wilayah Jabodetabek. Saya yakin bisa," kata Sukanta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap BPTJ bisa mengatasi kendala birokrasi yang selama ini menghambat integrasi sistem transportasi massal di Jakarta dengan wilayah sekitarnya.

Kepala Bidang Perencanaan Struktur Ruang Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Pandita menyatakan, keberadaan BPTJ diharapkan mempermudah sinkronisasi trase, rute, dan sistem operasi angkutan massal lintas wilayah.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) ANS Kosasih berpendapat, pembentukan BPTJ merupakan kabar yang baik karena mobilitas masyarakat pada dasarnya terjadi lintas wilayah.

Kosasih berharap BPTJ membuat Jabodetabek punya standar regulasi dan ketetapan yang berlaku seragam di seluruh wilayah. (PIN/BRO/ILO/MKN/B03/B04)

Sumber: Kompas | 3 Oktober 2015

Berikan komentar.