TRP
Jawa Timur Evaluasi dan Tertibkan Perizinan
05 Oktober 2015 \\ \\ 467

SURABAYA — Kasus penganiayaan dan pembunuhan aktivis anti tambang pasir di Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh perizinan tambang di Jawa Timur. Apalagi, mulai tahun ini, perizinan pertambangan ada di tangan provinsi. Selama ini, kewenangan penerbitan izin berada di pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi berwenang mengurus izin usaha pertambangan. Kewenangan itu diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf di Surabaya, Jumat (2/10), mengatakan, kasus di Lumajang merupakan bukti bahwa masih ada persoalan dalam aktivitas pertambangan. Di Jatim, terdapat tambang pasir di Lumajang, Situbondo, Mojokerto, Jombang, dan Bojonegoro.

Penambangan pasir dari Sungai Brantas dan Bengawan Solo ada yang legal karena memiliki izin, tetapi banyak pula yang tak berizin. "Jika ditemukan penambangan tidak berizin akan ditindak, serta memberikan sanksi kepada petambang berizin yang menyalahi ketentuan," katanya.

Saifullah mengatakan, di Lumajang saja terdapat 60-an tambang dengan izin resmi meski sebagian tidak beroperasi lagi. "Evaluasi perlu untuk memilah, dan jika ada yang tidak beroperasi bisa langsung dicabut izinnya," katanya.

Sementara itu, puluhan aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Aktivis Anti Kekerasan mendesak kepolisian mengusut tuntas tragedi Lumajang yang menewaskan Salim dan melukai Tosan. Mereka menggelar orasi secara bergantian serta menampilkan teatrikal menggambarkan kekejian pembantaian terhadap Salim pada 26 September lalu.

Tragedi Lumajang, menurut aktivis dalam orasinya, harus dijadikan tonggak bagi penegak hukum membersihkan seluruh mafia tambang. Tidak hanya di Lumajang, tetapi juga di tempat lain. Bahkan, tambang ilegal harus ditutup karena merusak lingkungan dan merugikan negara.

Ditata

Seiring dengan pelimpahan wewenang pertambangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga akan menata wilayah izin usaha pertambangan. Penataan perlu dilakukan karena disinyalir banyak izin dikeluarkan di daerah yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang.

"Kami sudah membentuk tim. Oktober ini, tim bekerja dengan koordinasi bersama pemerintah kabupaten atau kota," ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulteng Bambang Sunaryo di Palu, Jumat.

Ia mengatakan, sejumlah izin usaha tak sesuai dengan peruntukan tata kawasan atau tata ruang. Contohnya, pertambangan yang terlalu dekat dengan permukiman, areal pertanian, atau di kawasan hutan lindung. Pemerintah provinsi bisa mencabut izin usaha pertambangan atau mengurangi luasan areal pertambangan yang demikian.

Dalam pengamatan Kompas, misalnya, tambang batuan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala berada sekitar 1 kilometer dari permukiman warga. Di Morowali dan Banggai, tambang berada di dekat persawahan. Di Morowali Utara, areal tambang bahkan menjangkau sekitar kantor bupati di Kolonodale.

Direktur Jaringan Advokasi Tambang Sulteng Syahruddin A Douw mengatakan, penataan hendaknya tidak hanya bertujuan memenuhi administrasi. "Pelanggaran tata ruang pertambangan di lapangan sangat sistematis. Ini harus diselesaikan dengan serius dan tegas," ujarnya. (eta/vdl)

Sumber: Kompas | 3 Oktober 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.