TRP
BPTJ Disambut Positif
02 Oktober 2015 \\ \\ 538

Badan Diharapkan Beresi Kendala Transportasi

JAKARTA — Pembentukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mendapat tanggapan positif dari sejumlah kalangan. Keberadaannya menjadi harapan menata ulang sistem transportasi Ibu Kota. Namun, lembaga ini perlu diperkuat fungsi dan kewenangannya agar tujuan tercapai.

Keberadaan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 18 September lalu dan diundangkan 22 September.

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Soehodho menyambut baik terbentuknya BPTJ. Meski hanya berbentuk badan pengelola, bukan otoritas seperti yang dicita-citakan, Sutanto berharap BPTJ bisa mengintegrasikan dan menyinkronkan pembangunan transportasi lintas daerah.

"Pembangunan transportasi dan infrastruktur seharusnya memang tidak boleh punya batas daerah. Misalnya, Jakarta dan Bekasi membuat rencana tata ruang, seharusnya sinkron, tidak parsial dan berbeda di antara kedua daerah," katanya, Kamis (1/10).

Sutanto juga berharap BPTJ tetap independen meski bentuknya badan pengelola yang berada di bawah Kementerian Perhubungan. Menurut dia, bentuk otoritas transportasi memiliki independensi lebih besar daripada badan pengelola. Otoritas bisa mengambil keputusan secara independen tanpa bergantung pada keputusan Kementerian Perhubungan. Otoritas juga berhak mengelola anggaran sendiri, tidak termasuk dalam anggaran kementerian.

"Barangkali karena dinilai bertentangan dengan prinsip otonomi daerah karena mengambil kembali sebagian kewenangan daerah, maka bentuknya badan pengelola. Padahal, sebenarnya bukan mengambil kekuasaan karena sifatnya hanya sinergi dan sinkronisasi," ujar Sutanto.

Dia menambahkan, dalam pembentukan organisasi BPTJ perlu ada perwakilan setiap kepala daerah di Jabodetabek. Ini penting karena mereka akan mewakili daerah masing-masing dalam perencanaan transportasi. Sampai saat ini, kata Sutanto, belum ada pembicaraan dengan Pemprov DKI tentang organisasi BPTJ ini.

"Perencanaan transportasi dan pembangunan infrastruktur saat ini memang harus lebih melihat pada greater Jakarta, bukan hanya Jakarta. Berbicara Tokyo pun sekarang harus berbicara tentang Yokohama atau Chiba," tuturnya.

Eksekusi kebijakan

Secara terpisah, Direktur Institute Transportation for Development Policy (ITDP) Yoga Adiwinarto berpendapat, BPTJ bakal sia-sia tanpa kewenangan mengeksekusi kebijakan transportasi. Tugas BPTJ, seperti memberi rekomendasi, izin, memantau, dan memberi sanksi tak ubahnya tugas dinas perhubungan yang diperluas wilayah cakupannya.

Menurut Yoga, BPTJ idealnya tak sekadar menjalankan fungsi yang sebenarnya telah melekat pada dinas atau Kementerian Perhubungan selama ini. Selain itu, badan pengelola diharapkan tak hanya memediasi, mengoordinasi, dan memberikan rekomendasi, seperti halnya badan koordinasi lintas wilayah atau unit kerja pengawasan dan pengendalian pembangunan, tetapi juga mengeksekusi langkah-langkah yang tertuang dalam rencana induk.

Meski demikian, pembentukan BPTJ positif untuk menata ulang dan membenahi sistem transportasi Jabodetabek. Salah satu tugas yang tak kalah penting adalah mengatasi tarik ulur kepentingan ego sektoral, baik pusat-daerah maupun antarwilayah, yang selama ini menghambat pengembangan transportasi massal.

Anggota tim perumus BPTJ, Deddy Herlambang, mengatakan, BPTJ didesain menyelesaikan persoalan regulasi angkutan umum yang selama ini menggantung. "Salah satunya, jika PT Transportasi Jakarta hendak mengoperasikan bus transjakarta sampai ke Bekasi, dengan biaya dari APBD DKI. Perizinan operasional bus ini nantinya diberikan oleh BPTJ," kata Deddy yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Sementara angkutan umum yang beroperasi tanpa melewati batas provinsi, kota, dan kabupaten di Jabodetabek perizinannya tetap di pemda masing-masing.

Selain angkutan umum, BPTJ juga menyelesaikan infrastruktur di wilayah perbatasan Jabodetabek, seperti jalan rusak di daerah perbatasan. BPTJ memiliki kewenangan untuk memperbaiki jalan itu dan status jalan nantinya jalan negara.

Saat ini, kepengurusan BPTJ juga masih dibentuk. Sesuai Perpres No 103/2015, pembentukan pengurus BPTJ diberi waktu tiga bulan sejak peraturan itu berlaku. Selain itu, menurut rencana, akan ada perpres tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang akan jadi acuan kerja BPTJ. (MKN/FRO/ART/arn)

Sumber: Kompas | 2 Oktober 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.