TRP
Pemerintah Sinkronkan Antarmoda
02 Oktober 2015 \\ \\ 818

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Resmi Dibentuk untuk Mengelola Integrasi Transportasi Massal

JAKARTA — Pemerintah pusat resmi membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang akan mengatur transportasi perjalanan orang dan barang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Seiring dengan itu, sinkronisasi berbagai angkutan umum massal di Jakarta juga terus diupayakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan dipimpin pejabat eselon I. Badan yang digodok oleh Badan Litbang Kemenhub ini ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015.

Menurut Kepala Badan Litbang Kemenhub Elly Sinaga, BPTJ ditetapkan 18 September dan diundangkan pada 22 September lalu. Menurut ketentuan, BPTJ sudah harus melaksanakan tugasnya tiga bulan sejak ditetapkan atau mulai 18 Desember 2015.

"Badan ini merupakan unit organisasi khusus yang berada di bawah Menteri Perhubungan, tetapi pejabatnya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kepala badan akan dibantu empat direktur dan satu sekretaris badan. Yang membedakan dengan direktorat lain di Kemenhub adalah badan ini akan dijalankan oleh kelompok kerja yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan tenaga ahli transportasi, seperti akademisi," ucap Elly, Rabu (30/9), di Jakarta.

Berdasarkan salinan Perpres 103/2015 yang diterima Kompas, BPTJ bertugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek.

Menurut Elly, BPTJ dibentuk karena kemacetan di Jabodetabek sudah sangat parah. Selama ini, penanganan masalah itu terkendala kondisi setiap daerah yang berbeda satu sama lain, baik dari segi perencanaan, kemampuan finansial, maupun kondisi infrastruktur. Akibatnya, kebijakan yang dibuat setiap daerah tak sinkron satu sama lain.

BPTJ, antara lain, bertugas memberikan rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal; memberikan izin angkutan umum yang melampaui batas wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; serta memberikan rekomendasi angkutan terusan (feeder service). Lembaga itu juga akan memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan rencana umum dan program pengembangan layanan transportasi yang terintegrasi. Selain itu, BPTJ juga melakukan koreksi dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan instansi, operator, dan pihak lain.

BPTJ nantinya tak hanya mengatur jalan dan kereta api, tetapi juga integrasi dengan bandara, pelabuhan, dan angkutan barang. "Saat ini sedang disusun organisasi BPTJ dan pedoman membuat Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Litbang Kemenhub sudah membuat cikal bakal RITJ, tetapi masih harus digodok dan dibahas lebih lanjut," ujar Elly.

Menurut dia, RITJ nantinya berisi indikator yang harus dicapai. "Misalnya, 80 persen ruang jalan harus diisi angkutan umum, share angkutan umum harus mencapai 60 persen dari penggunaan transportasi di Jabodetabek. Demikian juga kecepatan di jalan harus mencapai minimal 30 kilometer per jam," katanya.

Untuk mencapai ini, lanjut Elly, ke depan bus transjakarta akan diganti dengan transjabodetabek. Dengan demikian, angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB) akan dihapus.

Demikian juga akan dibuat simpul besar integrasi transportasi di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, tempat banyak moda akan bertemu, seperti angkutan massal cepat (MRT), kereta ringan (LRT), dan bus transjabodetabek. Akan ditentukan pula simpul lainnya, seperti Blok M dan Kota, serta jalan utama yang akan menjadi tulang punggung rute transportasi.

Upaya sinkronisasi

Seiring dengan itu, Pemprov DKI melalui dinas penataan kota terus berupaya menyinkronkan jalur transportasi massal untuk mewujudkan integrasi. Sejumlah operator angkutan massal bertemu di Dinas Penataan Kota DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Jakarta, Rabu, untuk membahas sinkronisasi itu.

Ini merupakan pertemuan ketiga dalam sebulan terakhir. Perwakilan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT MRT Jakarta, serta badan usaha milik daerah dan negara yang terkait, seperti PT Jakarta Propertindo, PT Adhi Karya, dan PT Angkasa Pura II, hadir dalam rapat itu.

Kepala Bidang Perencanaan Struktur Ruang Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Pandita menyatakan, sejumlah operator angkutan massal di DKI, seperti PT KAI dan PT Transjakarta, sebenarnya telah punya rencana pengembangan. Namun, rencana ini perlu disinkronkan agar keberadaannya saling mendukung dan efektif.

Menurut Pandita, solusi utama mengurai kemacetan adalah perkuat angkutan massal. Hal ini termasuk mengintegrasikan jalur, sistem, dan mekanisme tarif yang memudahkan pengguna.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Ellen Tangkudung menambahkan, selain integrasi moda transportasi massal, pemerintah juga perlu menata ulang trayek angkutan umum. Tujuannya memudahkan warga mengakses angkutan umum dan mengefektifkan pola operasi.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi tengah mematangkan kajian angkutan pengumpan transjabodetabek rute Harapan Indah (Bekasi)-Pasar Baru. "Hanya saja kami mungkin akan mengajukan pengadaan busnya ke Kementerian Perhubungan karena pemkot tak ada anggaran untuk itu," ujar Yayan.

Menurut Yayan, pengadaan angkutan pengumpan merupakan bagian integrasi antarmoda transportasi. Rute angkutan pengumpan ini kemungkinan dari Terminal Bekasi ke Halte Harapan Indah. "Kalau tak ada integrasi antarmoda, warga masih sulit untuk berpindah naik angkutan massal," ucap Yayan. (ARN/ART/MKN/ILO)

Sumber: Kompas | 1 Oktober 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.