TRP
Proyek Bandara Baru DIY Dilanjutkan
02 Oktober 2015 \\ \\ 424

YOGYAKARTA — Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terkait izin pembangunan bandar udara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, proyek bandara baru DIY bisa dilanjutkan. Proyek ini tertunda setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta membatalkan izin penetapan lokasi bandara tersebut beberapa waktu lalu.

Berdasarkan informasi di situs resmi Mahkamah Agung (MA), pada 23 September lalu, MA mengabulkan permohonan kasasi Gubernur DIY terkait perizinan pembangunan bandara baru DIY. Majelis hakim yang menangani perkara dengan nomor registrasi 456 K/TUN/2015 ini adalah Is Sudaryono, Supandi, dan Imam Soebechi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah DIY Didik Purwadi, Rabu (30/9), di Yogyakarta, mengatakan sudah mendengar informasi tentang putusan MA tersebut. Namun, Pemerintah Daerah DIY belum menerima salinan putusan MA. "Kalau MA mengabulkan permohonan kasasi kami, berarti proyek pembangunan bandara bisa kembali berlanjut," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah berencana membangun bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, untuk menggantikan Bandara Internasional Adisutjipto di Kabupaten Sleman yang dinilai tidak lagi memadai. Pada 31 Maret lalu, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 68/KEP/2015 yang menyatakan Bandara Kulon Progo akan dibangun di lahan seluas 645,63 hektar di lima desa di Kecamatan Temon.

Namun, SK itu kemudian digugat oleh sejumlah warga Temon yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta. Pada 23 Juni lalu, Majelis Hakim PTUN Yogyakarta mengabulkan gugatan warga dan menyatakan SK Gubernur DIY tersebut batal demi hukum. Alasannya, SK itu bertentangan dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY Tahun 2009-2029. Putusan itu kemudian dianulir oleh MA.

Apabila salinan putusan MA sudah diterima oleh pihak-pihak terkait, kata Didik, pembangunan bandara segera dilanjutkan ke sejumlah tahapan, yakni pengukuran ulang lahan untuk pembangunan bandara, penilaian harga tanah oleh tim independen, dan proses pembayaran ganti rugi oleh PT Angkasa Pura I selaku pengelola bandara.

Pengembangan ekonomi

Didik mengatakan, pembangunan bandara di Kulon Progo dilakukan untuk mengembangkan perekonomian DIY. Dari sisi pariwisata, keberadaan bandara baru akan meningkatkan jumlah wisatawan asing ke DIY. Jumlah turis mancanegara yang berkunjung ke DIY sulit bertambah karena Bandara Internasional Adisutjipto tidak memadai untuk melayani penerbangan langsung (direct flight) dari negara lain.

Bandara Internasional Adisutjipto hanya memiliki landasan sepanjang 2.200 meter sehingga pesawat berukuran lebar yang biasa dipakai untuk penerbangan langsung dari negara lain tidak bisa mendarat di sana. "Jadi, pembangunan bandara baru ini sejalan dengan program pemerintah pusat yang ingin menaikkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia," kata Didik.

Pemerintah menargetkan jumlah kunjungan turis mancanegara pada 2019 meningkat menjadi 20 juta orang. Dari jumlah itu, DIY dan Jawa Tengah ditargetkan bisa mendatangkan 2 juta wisatawan asing. Jumlah wisatawan asing ke DIY selama ini hanya 235.893 orang.

Rizky Fatahillah, kuasa hukum warga Kulon Progo yang menolak pembangunan bandara, mengatakan, sebagian warga Kulon Progo yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal tetap menolak pembangunan bandara. "Sebab, proyek bandara baru itu akan menggusur lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga," ujarnya. (HRS)

Sumber: Kompas | 1 Oktober 2015

Berikan komentar.