TRP
Susun Kebijakan Lebih Rinci
02 Oktober 2015 \\ \\ 471

JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia saat ini tergolong parah. Dengan kondisi hutan yang habis terbagi untuk sejumlah aktivitas dan fungsi, kebijakan tentang apa yang boleh dan tidak boleh harus disusun lebih rinci.

Selain itu, menteri kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) harus berkomunikasi dengan kementerian lain. Berbagai aktivitas di dalam hutan banyak terkait kebijakan kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian diungkapkan Menteri Kehutanan 1993-1998 Djamaludin Suryohadikusumo kepada Kompas dalam wawancara khusus di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menggambarkan kondisi hutan pada masanya, Djamaludin menuturkan, "Kalimantan 20 tahun lalu masih utuh, masih seperti Papua." Adapun Sumatera seperti Kalimantan. Hutan alam di Sumatera masih ada. "Sekarang tinggal sedikit di Kerinci dan Leuser," katanya.

Ketika terjadi El Nino tahun 1997, menurut citra Landsat, terdapat 5,2 juta hutan Indonesia terbakar. "Tetapi yang terbakar itu hanya tumbuhan bawah. Pohon yang besar-besar tidak apa- apa sehingga ketika hujan datang, selesai," ujarnya.

"Karena hutan utuh, terjadilah penguapan, menjadi awan dan jadi hujan," katanya.

Hutan alam Kalimantan 20 tahun lalu masih terjaga. "Waktu itu, Kalimantan itu masih seperti Papua," ujarnya. Ketika itu, baru ada hutan tanaman industri (HTI), sedangkan perkebunan belum berkembang.

"Seiring perkembangan aktivitas ekonomi dan usaha di hutan yang jumlah konsesinya ribuan, kalau kondisi hutan sudah seperti itu, kebijakannya harus rinci. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh harus jelas," ujarnya.

Menurut Djamaludin yang berprinsip jangan menyimpang dari ketentuan itu, pemerintah wajib membuat pedoman dan mengawasi apakah dilaksanakan. Dalam pencegahan, pengusaha dan masyarakat yang operasional. Masyarakat yang terdidik, misalnya, jangan lagi membuang puntung rokok sembarangan.

Pengusaha juga harus mempunyai satuan tugas pemadam kebakaran khusus, membuat jalan untuk berkeliling lokasi lengkap dengan papan peringatan. Saat musim kemarau dan temperatur tinggi, ada papan penunjuk. "Jika dipasang merah, semua harus waspada," ujarnya.

Kalau memadamkan, karena harus cepat dan skalanya sudah luas, pemerintahlah yang seharusnya turun tangan. "Sudah tidak bisa menunggu pengusaha bertanggung jawab," katanya.

Untuk memastikan pedoman dilaksanakan, pengawasan menjadi penting.

Ia mengakui ada praktik nakal pengusaha. Pemotongan ranting saat membuka lahan, yang harus dijadikan serpihan kayu (chip) dan ditimbun di lahan untuk dijadikan kompos, tidak dilakukan. Ranting dibakar. "Mereka memborongkan kepada pengusaha kecil, jadi pengusaha kecil cari murah," tuturnya. Kebakaran hutan terjadi di lahan HTI dan perkebunan kelapa sawit.

Di Riau, pendapatan dari sektor kehutanan Rp 300 miliar per tahun tak sebanding biaya pemadaman dan kerugian Rp 1,2 triliun (Kompas, 9/1).

Demi mencegah memburuknya kondisi hutan, Djamaludin semasa menjabat sering langsung berbicara dengan menteri lain, meminta agar tak memberi izin yang membahayakan kondisi hutan. Misalnya, perluasan kebun di kemiringan yang terlarang. Saat itu, pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal sepakat. (ISW)

Sumber: Kompas | 1 Oktober 2015

Berikan komentar.