TRP
Di DIY, Warga Nonpribumi Belum Boleh Miliki Tanah
02 Oktober 2015 \\ \\ 931

YOGYAKARTA — Sejumlah pihak mempertanyakan masih adanya diskriminasi dalam hal kepemilikan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta bagi sekelompok orang warga negara Indonesia. Hingga kini, mereka yang dianggap WNI nonpribumi, misalnya, warga keturunan Tionghoa, tidak bisa mendapatkan hak milik atas tanah di DIY.

Senin (28/9), puluhan orang yang tergabung dalam Komite Aksi untuk Reforma Agraria berdemonstrasi di Kantor DPRD DIY untuk memprotes beberapa kebijakan bidang pertanahan yang dianggap diskriminatif. Salah satu isu yang disoroti adalah diskriminasi dalam kebijakan pertanahan di DIY yang merugikan kelompok warga tertentu.

"Kami mempertanyakan kenapa kebijakan diskriminatif itu masih dipertahankan sampai sekarang," kata Ketua Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (Granad) Willie Sebastian.

Kebijakan itu bermula dari Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 Perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah bagi Seorang WNI Nonpribumi. Surat yang terbit 5 Maret 1975 itu ditandatangani Wakil Kepala Daerah DIY kala itu, Paku Alam VIII. Surat itu menyatakan, Pemda DIY belum memberikan hak milik atas tanah kepada WNI nonpribumi.

Surat itu juga menyebut, apabila ada WNI nonpribumi membeli tanah di DIY dari warga pribumi, tanah tersebut harus dilepaskan hak miliknya sehingga kembali jadi tanah negara. Sesudah itu, jika sang WNI nonpribumi ingin memanfaatkan tanah ini, dia harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah DIY untuk mendapatkan suatu hak.

Willie menuturkan, hingga sekarang, WNI keturunan Tionghoa tidak bisa memiliki tanah di DIY. Jika membeli tanah berstatus hak milik dari pihak lain, mereka tak bisa mendapat hak milik atas tanah itu. "Yang bisa kami dapatkan adalah hak guna bangunan, bukan hak milik atas tanah," ujar lelaki yang juga merupakan keturunan Tionghoa.

Masih berlakunya kebijakan itu antara lain terlihat dari Surat Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X tertanggal 15 November 2010 kepada seorang warga bernama R Wibisono. Dalam surat itu, Sultan HB X mengingatkan adanya kebijakan tahun 1975 sehingga permohonan hak milik atas tanah yang diajukan R Wibisono tak bisa dikabulkan.

Komnas HAM juga telah menyarankan Gubernur DIY membatalkan kebijakan itu karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam surat tertanggal 11 Agustus 2014, Komnas HAM menyatakan, kebijakan ini menyalahi UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kepala Biro Hukum Setda DIY Dewa Isnu Broto mengatakan, Instruksi Kepala Daerah DIY tahun 1975 masih berlaku. Namun, dia menolak menjelaskan alasan kenapa kebijakan itu masih dipertahankan. "Yang jelas, Pemda DIY telah membalas surat Komnas HAM terkait masalah ini," kata dia. (HRS)

Sumber: Kompas | 29 September 2015

Berikan komentar.