TRP
Merauke Jadi Pusat Perikanan Terintegrasi
02 Oktober 2015 \\ \\ 636

JAKARTA — Merauke di Papua akan dikembangkan menjadi model Pusat Kegiatan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi itu untuk menegakkan kedaulatan dan integrasi wilayah, serta mengatasi pencurian sumber daya ikan di wilayah perbatasan oleh kapal-kapal asing.

Menurut Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono, Senin (28/9) di Jakarta, pihaknya mengunjungi Merauke akhir pekan lalu. Itu bertujuan menginventarisasi potensi dan masalah sebagai masukan dalam penyusunan tata ruang laut di kabupaten itu.

Penataan ruang wilayah itu menjadi basis perencanaan pembangunan lima tahun PK2PT dan taman iptek yang menjadi bagian dari kawasan terpadu itu. Ikan melimpah di perairan Arafura akibat moratorium dan penangkapan kapal ikan ilegal merupakan momentum tepat bagi pemberdayaan masyarakat.

"Kondisi ini perlu dimanfaatkan nelayan lokal untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan pemerintah daerah seharusnya berperan mewujudkan kemandirian pengelolaan perikanan dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan," ucapnya.

Menurut Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Merauke Mike Talubun, kabupaten yang berbatasan dengan Papua Niugini dan berhadapan dengan Laut Arafura itu kewalahan memberantas pencurian ikan. "Dari operasi penangkapan kapal ilegal, telah ditahan kapal milik Tiongkok di Merauke 18 unit, 76 kapal di Wanam, dan 9 kapal milik Australia," kata Suwardi, Kepala Seksi Perizinan Usaha Kapal Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Merauke.

Dermaga

Dalam merencanakan pembangunan PK2PT di Merauke, lanjut Subandono, perlu ada kajian fasilitas yang terbangun antara lain dermaga kapal ikan. Pelabuhan perikanan samudra mulai dibangun sejak 2004, tapi hingga 2015 belum rampung. Padahal, pembangunan dermaga sepanjang 300 meter itu telah menelan dana Rp 50 miliar. Selain itu, unit pengolahan ikan masih digarap.

Mike menyatakan, pembangunan dermaga di Sungai Maro terkendala sandar kapal saat air surut mencapai 3-4 meter. Kesulitan bongkar muat ikan di dermaga dihadapi nelayan pemilik kapal kecil di bawah 30 GT.

Menurut Subandono, solusinya adalah pembangunan dermaga apung sesuai kondisi pasang surut air laut. Dengan kondisi pasang surut, perlu penyesuaian kapasitas kapal yang masuk dermaga. Pembangunan dermaga juga perlu melihat pasokan ikan, adanya unit pendingin ikan, mata rantai industri, serta konektivitas dengan daerah pemasok bahan baku dan pemasarannya.

Dalam pembangunan PK2PT Merauke, ditetapkan tujuan daerah pendukung di Kimam dan Wanam. Pemda mengusulkan Kimam sebagai sentra perikanan kedua. "Perlu dikaji terkait kapasitas produksi perikanan tangkap, akses atau konektivitas keluar kawasan," kata Subandono.

Merauke jadi langkah awal pembangunan PK2PT di wilayah terdepan lain, yakni Natuna, Simeulue, Maluku Tenggara Barat, Sangihe, dan Talaud. (YUN)

Sumber: Kompas | 29 September 2015

Berikan komentar.