TRP
Peraturan Bersama Menteri Diuji Materi
02 Oktober 2015 \\ \\ 499

JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung atas dua peraturan tingkat kementerian yang didesain mempercepat penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan. Langkah itu disayangkan karena penyelesaian konflik pertanahan di hutan perlu terobosan.

Permohonan uji materi disampaikan APHI pada 25 Agustus 2015 ke MA. Pemohon keberatan dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Pengusaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 9/2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan tertentu.

"Kami bukan tidak setuju semangat dalam Peraturan Bersama. Tapi, caranya yang menurut kami berpotensi menimbulkan chaos," kata Purwadi Soeprihanto, Direktur Eksekutif APHI, Senin (28/9) di Jakarta.

Dijelaskan, dari sisi legalitas, peraturan bersama itu dinilai lemah dan menabrak perundangan, di antaranya UU No 41/1999 tentang Kehutanan mengatur perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan Bersama.

Peraturan bersama Pasal 8 (1), masyarakat berhak mengajukan penegasan hak jika sudah menguasai dan menggunakan lahan itu selama lebih dari 20 tahun. "Ini aturan main di agraria diadopsi untuk kawasan hutan yang sebenarnya punya aturan khusus," kata Purwadi.

Kesempatan itu dinilai akan mudah ditunggangi pihak tertentu. Menurut dia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap menggunakan aturan tata batas dalam kawasan hutan.

"Kami sempat usulkan agar mempercepat tata batas dari satu tahun jadi 60 hari kerja. Dari 28 prosedur jadi 13 prosedur, tanpa mengurangi substansi," katanya.

Anggota Dewan Kehutanan Nasional Martua T Sirait kecewa dengan pengajuan uji materi itu. Ia menilai dua peraturan itu dapat menjawab penyelesaian konflik penguasaan tanah di kawasan hutan yang sudah bersifat akut.

"Sepertinya APHI lelah dengan konflik di wilayah kerjanya dan belum ingin penyelesaiannya tuntas," kata Martua T Sirait, Direktur Pengembangan Kebijakan Samdhana Institute.

Pada kesempatan lain, APHI mengeluhkan konflik atas izin di atas kawasan hutan yang belum selesai ditetapkan menjadi hutan negara. Ia berharap MA dapat melihat permasalahan yang lebih besar di depan mata. (ICH)

Sumber: Kompas | 29 September 2015

Berikan komentar.