TRP
Target Nol Persen Permukiman Kumuh
30 September 2015 \\ \\ 532

JAKARTA — Seluruh permukiman di Jakarta akan ditata dalam program pengembangan permukiman berkelanjutan. Sasaran utamanya adalah menata permukiman kumuh dan mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen.

Hal tersebut digulirkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dengan menggandeng pemerintah kota setempat. Sosialisasi program itu digelar Kementerian PUPR di Jakarta Timur, Selasa (29/9).

Penanggung jawab pelaksanaan P2KP wilayah Jakarta Timur, Dewi Salmah, mengatakan, program itu dijalankan di 265 kelurahan di Jakarta yang masih ditemukan kawasan permukiman kumuh. Hal itu termasuk di Jakarta Timur, sebanyak 65 kelurahan.

Hanya empat kelurahan di Jakarta yang tak dilibatkan dalam program ini karena sudah tak ada permukiman kumuh, yakni Kelurahan Melawai, Selong, Senayan, dan Setiabudi. Semuanya di Jakarta Selatan.

"Empat kelurahan yang tak dilibatkan itu sudah cukup baik penataan kawasannya dan di sana tak ada permukiman kumuh," ucap Dewi.

Menurut dia, target utama P2KP adalah 100 persen akses air minum bagi warga, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen, dan 100 persen akses sanitasi bagi warga. Target itu harus tercapai pada 2019.

Sasaran pencapaian utamanya adalah membangun daya kritis masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggalnya dan membangun kesadaran warga terhadap hak mereka untuk hidup bersih dan layak.

"Program ini dilaksanakan dengan menjaring aspirasi masyarakat, model bottom-up, lewat focus group discussion atau FGD. Warga yang menentukan penataan permukiman yang dikehendaki. Dalam hal ini, wali kota setempat yang menjadi panglimanya," ucapnya.

Di Jakarta Timur telah dipetakan 44 rukun warga (RW) yang masuk kategori kawasan kumuh. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jakarta Timur Syofian Taher mengatakan, para lurah harus memahami P2KP dan pelaksanaannya di lapangan. Menurut dia, P2KP ini sejalan dengan rencana pembangunan Pemprov DKI Jakarta untuk menata permukiman kumuh.

"Sesuai target P2KP, kami pun berharap agar pada 2019 wilayah Jakarta Timur dan seluruh wilayah Jakarta bebas dari permukiman kumuh," katanya.

Dewi menambahkan, dari hasil FGD bersama warga dan pemerintah kota akan dibuat keputusan terkait perbaikan hunian. Hasilnya bisa penataan kampung dan juga relokasi ke rusun.

Sementara itu, pemerintah kota tentu juga akan memperhitungkan legalitas lahan yang ditempati warga dan menentukan langkah selanjutnya. (MDN)

Sumber: Kompas | 30 September 2015

Berikan komentar.