TRP
Pemkot Solo dan Ahli Waris Diminta Berunding
30 September 2015 \\ \\ 389

SOLO — Pengadilan Negeri Solo meminta Pemerintah Kota Solo dan pihak ahli waris RMT Wirjodiningrat berunding untuk menyelesaikan sengketa lahan Sriwedari di Kota Solo, Jawa Tengah. Ini untuk menghindari eksekusi paksa lahan Sriwedari. Di tanah seluas 10 hektar tersebut terdapat Gedung Museum Radya Pustaka dan Taman Sriwedari atau pusat hiburan rakyat di Solo.

Ketua Pengadilan Negeri Solo Amin Sutikno mengatakan, banyak perkara sengketa lahan selama ini bisa diselesaikan secara damai melalui perundingan. Diharapkan, kasus tanah Sriwedari yang menarik perhatian publik Solo itu juga bisa diselesaikan secara damai tanpa berakhir dengan eksekusi paksa.

"Kami harapkan seperti itu, para pihak bisa menemukan win win solution," ujar Amin seusai bertemu dengan pihak Pemerintah Kota Solo, Yayasan Radya Pustaka, Penguasa Keraton Surakarta, dan kuasa hukum ahli waris dalam proses aanmaning (teguran) di gedung Pengadilan Negeri Solo, Selasa (29/9).

Dalam pertemuan itu, kata Amin, diketahui bahwa selama ini para pihak yang terkait sengketa tanah Sriwedari belum pernah duduk bersama mencari solusi. PN Solo akan memanggil lagi kedua belah pihak untuk berunding pada 13 Oktober.

Pihak ahli waris, ujar Amin, sebelumnya telah mengajukan permohonan eksekusi putusan Mahkamah Agung atas kasus tanah Sriwedari. Putusan MA tahun 2013 menyatakan bahwa tanah Sriwedari sah milik ahli waris Wirjodiningrat.

Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Solo Kinkin Sultanul Hakim mengatakan, Pemkot Solo mengajukan penundaan eksekusi. Hingga batas waktu 13 Oktober yang diberikan PN Solo, dipastikan tak akan ada eksekusi lahan Sriwedari karena diberikan kesempatan untuk mediasi.

Kuasa hukum ahli waris Wirjodiningrat, Anwar Rahman, mempersilakan Pemkot Solo menyusun dan mengajukan konsep perundingan untuk ditawarkan kepada ahli waris. Namun, sebelum perundingan dilakukan, pemkot harus mengosongkan dan menyerahkan lahan Sriwedari secara sukarela kepada ahli waris. "Setelah kosong, ayo duduk bersama," ujarnya.

Sementara itu, terkait sengketa tanah Keraton Yogyakarta yang telah dipinjampakaikan kepada seorang pengusaha, Keraton Yogyakarta akan memediasi para pihak yang bersengketa.

"Kami akan mempertemukan lima PKL dengan Pak Eka Aryawan (pengusaha)," kata anggota tim hukum Keraton Yogyakarta, Achiel Suyanto, seusai bertemu lima PKL yang digugat Eka untuk membayar Rp 1,2 miliar karena menduduki tanah keraton yang dipinjampakaikan kepada Eka, Selasa, di Yogyakarta. (rwn/hrs)

Sumber: Kompas | 30 September 2015

Berikan komentar.