TRP
Rp 1,67 Triliun untuk Tanggul
28 September 2015 \\ \\ 771

Sejumlah Kalangan Berharap Proyek Tidak Sia-sia

JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengajukan usulan anggaran Rp 1,67 triliun untuk membangun tanggul dan pemecah gelombang. Angka itu 33 kali lipat lebih besar daripada usulan sebelumnya. Sejumlah kalangan berharap proyek tidak sekadar buang anggaran.

Pekan lalu, Suku Dinas Tata Air Kabupaten Kepulauan Seribu menyampaikan usulan itu dalam rapat tentang Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD 2016 bersama Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Dalam perencanaan elektronik, proyek pemecah gelombang dan tanggul untuk sejumlah pulau berpenghuni dianggarkan Rp 58,6 miliar. Namun, jumlahnya diusulkan bertambah hingga Rp 1,617 triliun.

Kepala Suku Dinas Tata Air Kabupaten Kepulauan Seribu Rischal A Pasombo menyatakan, penambahan itu, antara lain, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kepulauan sebagai lokasi tujuan wisata kelas dunia. Selain mengamankan daratan dari abrasi, tanggul dan pemecah gelombang juga dibutuhkan untuk memerangkap pasir.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus, Minggu (27/9), menyatakan, selama tidak bertentangan dengan rencana pembangunan daerah, usulan itu bisa diterima dan dianggarkan dalam APBD 2016. "Namun, jumlah itu sangat besar, bisa-bisa tidak terserap semua," ujarnya.

Dalam usulannya, pembangunan tanggul dan pemecah gelombang menyasar sejumlah lokasi, antara lain di sisi timur Pulau Karya, sisi selatan Pulau Pramuka, sisi timur Pulau Panggang, sisi timur-utara Pulau Harapan, serta beberapa titik di Pulau Untung Jawa dan Pulau Sebira. Selain itu, ada beberapa lokasi yang menjadi usulan warga melalui musyawarah perencanaan pembangunan, yakni di RW 002 Pulau Pari, RW 002 Pulau Tidung, serta RW 001 dan RW 005 Pulau Kelapa.

Menurut Bestari, selain menghadapi ancaman abrasi, sejumlah pulau di Kepulauan Seribu juga menghadapi masalah terkait keterbatasan lahan. Jumlah penduduk terus bertambah, sementara luas lahan tak cukup untuk lokasi tinggal warganya.

Pastikan bermanfaat

Bestari meminta instansi dan lembaga terkait dilibatkan dalam memutuskan rencana itu. Sebab, jika salah kajian dan strategi, pemecah gelombang dan tanggul bakal sia-sia.

Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah III Taman Nasional Kepulauan Seribu Untung Suripto menambahkan, faktor metode, lokasi, dan desain material sangat menentukan keberhasilan proyek pemecah gelombang. Perencanaan juga perlu jadi perhatian agar tak merusak ekosistem. Pembangunan pulau di zona penyangga, ujar Untung, menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, proyek di kawasan taman nasional idealnya tetap memperhatikan tujuan konservasi.

Beberapa proyek di Kepulauan Seribu mendapat sorotan karena dianggap sia-sia. Saat berkunjung ke Pulau Karya dan Pulau Pramuka, Februari 2015, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai, pemecah, berupa tumpukan balok-balok beton, sia-sia karena terkikis hantaman gelombang. Keberadaannya menghalangi, bukan memecah gelombang.

Pembangunan jalan lingkar yang menanggul sisi luar pulau juga dikritik, antara lain di sisi timur Pulau Pramuka, karena menghalangi jalur penyu sisik.

Menanggapi hal itu, Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo menyampaikan, secara pribadi dia belum mengetahui persis besaran anggaran yang diusulkan Suku Dinas Tata Air untuk program ini. Meski demikian, program tanggul di sejumlah pulau dan jalan lingkar telah diproyeksikan sebelumnya.

Sementara itu, terkait dengan penyerapan anggaran, Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat Santo mengatakan, akibat rendahnya serapan anggaran, proyek normalisasi saluran penghubung pun belum optimal.

Saat ini, pengerukan waduk dan saluran penghubung baru berjalan 20 persen dari total saluran penghubung di Jakarta Barat 314 titik. (MKN/JAL/DEA)

Sumber: Kompas | 28 September 2015

Berikan komentar.