TRP
400 Hektar Lahan Masih Hutan Lindung
28 September 2015 \\ \\ 1

PALU — Sekitar 400 hektar lahan transmigrasi di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, masih berstatus hutan lindung. Padahal, para transmigran yang kebanyakan dari Jawa tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur tersebut sudah masuk ke wilayah itu sejak 2004. Situasi tersebut membuat banyak transmigran meninggalkan lokasi transmigrasi.

"Lahan kami masih berstatus hutan lindung. Pernah diajukan pada 2006 seluas 400 hektar, tetapi tidak ada realisasi sampai sekarang. Selama hampir 11 tahun, kami tinggal dalam ketidakpastian. Kami tidak ingin terusmenerus begini," ujar Pujanto (51), transmigran asal Jatim, di Palu, Sabtu (26/9).

Transmigrasi di Rerang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Bayang. Pada awal program, jumlah transmigran mencapai 300 keluarga. Saat ini, jumlahnya tinggal 35 keluarga.

Pujanto mengatakan, belum dibebaskannya lahan transmigrasi membuat mereka tidak memiliki alas hak atas lahan yang dijanjikan masing-masing mendapat 2 hektar. Padahal, hak alas penting untuk keleluasaan pengelolaan lahan.

"Karena tidak jelas status tanah itu, banyak transmigran meninggalkan lokasi. Ini, kan, sangat tidak diharapkan karena kami datang ke sini untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik," katanya.

Pujanto menggarap lahan di sekitar pekarangannya dengan menanam berbagai jenis sayur- mayur. Lahan pertanian ditanami cengkeh yang baru satu kali panen. Ia mengelola lahan sekitar tiga perempat hektar.

Selama ini, kata Pujanto, tidak ada petugas dari dinas terkait, baik dinas kehutanan maupun dinas transmigrasi, mengurus lahan mereka di wilayah yang lebih dikenal pantai barat tersebut. Ia mengatakan, para transmigran memang tidak menyampaikan pendapat ke pemerintah dan dinas terkait untuk masalah yang mereka hadapi. Alasannya, transmigrasi adalah program nasional yang tentu ditangani dengan koordinasi baik antarpihak.

Karmadi (49), transmigran asal Jawa Tengah, hanya dua tahun bertahan di lokasi transmigrasi. Ia memilih mencari nafkah di Palu, ibu kota Sulteng, dengan menjual bakso sambil mengumpulkan barang-barang bekas. "Sejak awal memang kami tidak diberi kepastian. Terpaksa kami merantau lagi di daerah transmigrasi," ujarnya.

Karmadi mengaku belum sempat mengelola lahan pertanian. Selama dua tahun awal masa transmigrasi, ia hanya mengolah lahan di sekitar rumah dengan menanam tomat dan cabai.

Manajer Program Kehutanan Yayasan Merah Putih Sulteng Azmi Sirajuddin heran mengapa Pemerintah Provinsi Sulteng tidak memasukkan lahan transmigrasi tersebut dalam revisi tata ruang pada 2014. Padahal, dari segi kemendesakan, masalah transmigrasi seharusnya lebih cepat diatasi.

Ia khawatir daerah transmigrasi lain di Sulteng mengalami hal serupa. Ia meminta Pemerintah Provinsi Sulteng untuk membentuk tim khusus menyelesaikan masalah status lahan transmigrasi di Sulteng. Tim khusus dimaksudkan agar kerja fokus pada masalah.

Masalah transmigrasi Bayang, lanjut Azmi, merupakan contoh nyata revisi tata ruang tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. "Sering revisi tata ruang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Revisi tata ruang menjadi alat penguasaan lahan oleh para pemodal," ujarnya.

Menanggapi masalah status lahan transmigrasi Bayang tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Sulteng Nahardi mengatakan, pemerintah telah membentuk Tim Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4). Namun, ia tidak menjelaskan kapan masalah lahan transmigrasi tersebut diusulkan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk diubah statusnya dari hutan lindung menjadi area penggunaan lain. Ia hanya memastikan pemerintah akan menangani masalah tersebut. (VDL)

Sumber: Kompas | 28 September 2015

Berikan komentar.